p-Index From 2020 - 2025
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Clavia: Journal of Law
Marwan Mas
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Bosowa

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

ANALISIS HUKUM PIDANA PENGGUNAAN GANJA TERHADAP PENGOBATAN MEDIS DI KOTA MAKASSAR: Studi Kasus Putusan No. 1716/Pid.sus/2019/PN.MKS Grand Bery Hidayat; Marwan Mas; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 20 No. 3 (2022): Clavia : Journal of Law, Desember 2022
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v20i3.1579

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah status pengguna ganja sebagai pengobatan medis di kota Makassar. serta mengetahui bagaimakah tolak ukur hakim dalam memutus perkara pidana (No.1715/Pid.Sus/2019/PN/MKS). Penelitian dilaksanakan di wilayah hukum kota Makassar dan mengambil lokasi penelitian yaitu di pengadilan negeri Makassar, Rumah tahanan Makassar kelas 1 A, Rumah sakit di kota Makassar, dengan metode peneitian menggunakan teknhik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan dan wawancara terhadap pihak yang terkait serta melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini telah menerapkan aturan hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku. Hal ini dapat ditunjukkan dengan melihat bahwa majelis hakim dalam memutus bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur unsur tindak pidana penyalahgunaan narkotika sesuai dengan pasal 114 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika di dasrkan atas kebenaran materil yang di peroleh dari surat dakwaan keterangan-keterangan saksi, fakta-fakta dan bukti –bukti Yng terungkap dalam proses persidangan. Pertimbagan hukum majelis hakim dalam putusan No.1716/Pid.sus/ 2019/PN.MKS proses keputusan yang dilakukan oleh majelis hakim menutur penulis penulis sudah adil di mata masyarakat dan hukum yang berlaku,yaitu berdasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi,barang bukti,keterangan ahli dan keterangan terdakwa.pada saat di persidangan terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan siap bertanggung jawab atas perbuatannya mengkonsumsi narkotika golongan I jenis ganja. This study aims to determine how the status of marijuana users as medical treatment in the city of Makassar. as well as knowing how judges are benchmarks in deciding criminal cases (No. 1715/Pid.Sus/2019/PN/MKS). The research was carried out in the jurisdiction of the city of Makassar and took the research location, namely in the Makassar District Court, Makassar Class 1 A Detention Center, Hospital in Makassar City, with the research method using data collection techniques by means of library research and interviews with related parties and collecting data. data related to the object of research. The results of this study indicate that the panel of judges who examined and decided this case had applied the applicable legal rules in accordance with the applicable criminal provisions. This can be shown by seeing that the panel of judges in deciding that the defendant's actions had fulfilled the elements of the criminal act of narcotics abuse in accordance with Article 114 of Law No. 35 of 2009 concerning narcotics was based on the material truth obtained from the indictment of statements. witnesses, facts and evidence revealed in the trial process. The legal consideration of the panel of judges in the decision No.1716/Pid.sus/2019/PN.MKS the decision process carried out by the panel of judges said the author was fair in the eyes of the community and applicable law, namely based on at least two valid pieces of evidence namely witness statements, evidence, expert statements and statements from the defendant. At the time of trial the defendant admitted and regretted his actions and was ready to take responsibility for his actions of consuming narcotics class I type of marijuana.
ANALISIS KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PEMALSUAN SERTIFIKAT VAKSIN COVID-19 DI KOTA MAKASSAR Bayu Sidik Satria; Marwan Mas; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 20 No. 3 (2022): Clavia : Journal of Law, Desember 2022
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v20i3.2153

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab masyarakat memalsukan sertifikat vaksin covid-19 dan untuk mengetahui pencegahan yang dilakukan agar tidak terjadi pemalsuan sertifikat vaksin covid-19. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan wawancara dan dokumentasi dengan Hakim Pengadilan Negri Kelas IA Makassar, Penyidik Polrestabes Makassar, dan Pelaku Pemalsuan Sertifikat Vaksin Covid-19 Rutan Kelas I Makassar. Hasil penelitian disimpulkan bahwa ; 1) Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin covid-19 adalah karena adanya faktor lingkungan, faktro ekonomi yang melemah dan faktor Pendidikan yang rendah 2) Serta upaya pencegahan kejahatan pemalsuan sertifikat vaksin corona virus disease 19 (COVID-19) dapat dilakukan secara preventif dan represif. Secara preventif upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan dapat di wujudkan dalam kegiatan-kegiatan penyuluhan hukum untuk mencegah terjadinya pemalsuan sertifikat vaksin covid-19. This study was conducted to find out: Factors causing people to falsify covid-19 vaccine certificates and know the precautions taken to prevent counterfeiting of covid-19 vaccine certificates. This research method is an empirical qualitative research method. The types of data used are primary data and secondary data. The data collection technique was carried out by interviewing and documenting with the Makassar Class IA District Court Judge, Makassar City Police Investigator, and the Perpetrators of Counterfeiting Covid-19 Makassar Class I Detention Center. Based on the results of this thesis research, it can be concluded that; 1) Factors causing the criminal act of counterfeiting covid-19 vaccine certificates are due to environmental factors, weakening economic factors and low education factors 2) And efforts to prevent the crime of counterfeiting corona virus disease 19 (COVID-19) vaccine certificates can be carried out preventively and repressive. Preventively, prevention efforts before a crime occurs and can be realized in legal counseling activities to prevent counterfeiting of COVID-19.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA DI KOTA MAKASSAR: Studi Kasus Putusan No 52/Pid.Sus.TPK/ 20122/ PN.MKS Glendy J Tatuil; Marwan Mas; Mustawa Nur
Clavia Vol. 20 No. 3 (2022): Clavia : Journal of Law, Desember 2022
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v20i3.2207

Abstract

Korupsi di negara Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap ekonomi masyarakat secara luas, sehingga digolongkan sebagai extraordinary crime sehingga pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa juga. Penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang merugikan keuangan dan perekonomian negara merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Salah satu kasus korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kasus korupsi yang terjadi di Kelurahan Malimongan Tua dengan Terdakwa M. Dahlan Bin Umar Dawe (Putusan No.52/ Pid.Sus.TPK/ 2022/ PN.MKS). Penelitian ini menggunakan metode Penelitian normative empiris, Sifat penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat mengabungkan unsur hukum normative yang di dukung dengan penambahan data dan unsur empiris dengan mengunakan data primer sebagai bahan utama. Jika satu unsur tidak terbukti dari setiap unsur yang ada maka yang bersangkutan tidak dapat di jatuhi pidana, hal ini merupakan prinsip yang tepat bagi hakim dalam memutus atau menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. Terdakwa telah memenuhi setiap unsur yang ada pada Pasal 3 UU Korupsi, Sehingga terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana beserta uang penganti. Corruption in Indonesia occurs systematically and widely, not only causing losses to the country's finances and economy, but also a violation of the wider community's economy, so that it is classified as an extraordinary crime so that its eradication must be carried out in an extraordinary manner. Irregularities in the process of procuring goods and services that are detrimental to the country's finances and economy are a form of criminal act of corruption. One of the corruption cases in the procurement of government goods/services is the corruption case that occurred in the Malimongan Tua Village with the Defendant m. Dahlan Bin Umar Dawe (Decision No. 52/ Pid. Sus. TPK/ 2022/ PN. MKS). This study uses empirical normative research methods. The nature of this research includes research that combines elements of normative law which is supported by additional data and empirical elements using primary data as the main ingredient. If one element is not proven from each of the existing elements, then the person concerned cannot be criminalized, this is the right principle for judges in deciding or imposing punishment on perpetrators of corruption that are detrimental to the country's finances and economy. The defendant has fulfilled every element in Article 3 of the Corruption Law, so that the defendant is found guilty and sentenced to a crime along with replacement money
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI DANA HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TORAJA UTARA Ronaldi T. Pala'langan; Marwan Mas; Baso Madiong
Clavia Vol. 20 No. 3 (2022): Clavia : Journal of Law, Desember 2022
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v20i3.2235

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum dan faktor-faktor tindak pidana korupsi dana hibah air minum perkotaan pada perusahaan daerah air minum Toraja Utara dan untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara No: 90/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks. Penelitian ini dilaksanakan di instansi Pengadilan Negeri Makassar dengan menggunakan metode penelitian normatif - empiris. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi kepustakaan, dan dokumen. Teknik Analisa data pendekatan kualitatif, yaitu merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat menyimpulkan penerapan hukum dan  faktor-faktor hukum pidana dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Air Minum Perkotaan Pada Perusahaan Daerah Air Minum Toraja Utara pada putusan No 90/Pid.Sus TPK/2021/PN Mks telah sesuai sebagaimana dakwaan subsidair  yang dipilih oleh Majelis Hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang diatur pada pasal 3 UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi dana hibah air minum perkotaan pada putusan No: 90/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, majelis hakim menggunakan pertimbangan yuridis serta sosiologis. Namun, seharusnya Hakim juga menggunakan pertimbangan filosofis.   This study aims to determine the application of the law and the factors of criminal acts of corruption of urban drinking water grant funds in North Toraja drinking water regional companies and to find out the basis for the judge's consideration in deciding case No: 90/ Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks. This research was conducted at the Makassar District Court using normative-empirical research methods. Data collection techniques through interviews, literature studies, and documents. After analyzing the data obtained from the research results, the authors use. Data analysis technique is a qualitative approach, which is a research method that produces descriptive data. Based on the results of the research, the authors can conclude that the application of criminal law factors in Corruption Crime of Urban Water Supply Grants to the Regional Drinking Water Company of North Toraja in decision No. 90/Pid.Sus TPK/2021/PN Mks is in accordance with the selected subsidiary indictment by the Panel of Judges who stated that the defendant was found guilty of committing a criminal act of corruption as stipulated in Article 3 of Law no. 20 of 2001 concerning changes to Law no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes.In passing a decision on the criminal act of corruption in urban drinking water grants in decision No: 90/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks., the panel of judges used juridical and sociological considerations. However, according to the author, Hakim should also use philosophical considerations.