Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI DANA HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TORAJA UTARA Ronaldi T. Pala'langan; Marwan Mas; Baso Madiong
Clavia Vol. 20 No. 3 (2022): Clavia : Journal of Law, Desember 2022
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v20i3.2235

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum dan faktor-faktor tindak pidana korupsi dana hibah air minum perkotaan pada perusahaan daerah air minum Toraja Utara dan untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara No: 90/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks. Penelitian ini dilaksanakan di instansi Pengadilan Negeri Makassar dengan menggunakan metode penelitian normatif - empiris. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi kepustakaan, dan dokumen. Teknik Analisa data pendekatan kualitatif, yaitu merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat menyimpulkan penerapan hukum dan faktor-faktor hukum pidana dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Air Minum Perkotaan Pada Perusahaan Daerah Air Minum Toraja Utara pada putusan No 90/Pid.Sus TPK/2021/PN Mks telah sesuai sebagaimana dakwaan subsidair yang dipilih oleh Majelis Hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang diatur pada pasal 3 UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi dana hibah air minum perkotaan pada putusan No: 90/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, majelis hakim menggunakan pertimbangan yuridis serta sosiologis. Namun, seharusnya Hakim juga menggunakan pertimbangan filosofis. This study aims to determine the application of the law and the factors of criminal acts of corruption of urban drinking water grant funds in North Toraja drinking water regional companies and to find out the basis for the judge's consideration in deciding case No: 90/ Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks. This research was conducted at the Makassar District Court using normative-empirical research methods. Data collection techniques through interviews, literature studies, and documents. After analyzing the data obtained from the research results, the authors use. Data analysis technique is a qualitative approach, which is a research method that produces descriptive data. Based on the results of the research, the authors can conclude that the application of criminal law factors in Corruption Crime of Urban Water Supply Grants to the Regional Drinking Water Company of North Toraja in decision No. 90/Pid.Sus TPK/2021/PN Mks is in accordance with the selected subsidiary indictment by the Panel of Judges who stated that the defendant was found guilty of committing a criminal act of corruption as stipulated in Article 3 of Law no. 20 of 2001 concerning changes to Law no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes.In passing a decision on the criminal act of corruption in urban drinking water grants in decision No: 90/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks., the panel of judges used juridical and sociological considerations. However, according to the author, Hakim should also use philosophical considerations.

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERALIHAN HAK ATAS TANAH WARISAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PINRANG Muhammad Rizal Ismail; Baso Madiong; Abdurrifai Abdurrifai
Clavia Vol. 23 No. 2 (2025): Clavia : Journal of Law, Agustus 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i2.6610

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena warisan di kantor pertanahan Kabupaten Pinrang dan faktor yang menghambat pelaksanaan pendaftaran peralihan hak mewaris di kantor pertanahan Kabupaten Pinrang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Teknik penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena warisan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, namun masih menghadapi kendala seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan hambatan administratif. Kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pendaftaran tanah serta kelengkapan dokumen sering kali memperlambat proses, sementara sengketa antar ahli waris turut menjadi faktor penghambat. Upaya sosialisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi langkah penting dalam mengatasi permasalahan ini agar pendaftaran dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. The purpose of this research was to analyze the implementation of registration of transfer of land rights due to inheritance in the land office of Pinrang Regency and the factors that hinder the implementation of registration of transfer of inheritance rights in the land office of Pinrang Regency. The research method used was qualitative with normative-empirical approach. The research techniques used by the author were literature studies and interviews with related parties. The results of this research showed that the implementation of registration of transfer of land rights due to inheritance at the Pinrang Regency Land Office was in accordance with applicable procedures, but still faced obstacles such as low public awareness and administrative obstacles. Lack of understanding of the importance of land registration and the completeness of documents often slows down the process, while disputes between heirs also become an inhibiting factor. Socialization efforts and human resource capacity building was important steps in overcoming these problems so that registration can run more effectively and provide legal certainty for the community.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN AKIBAT HEWAN PELIHARAAN: ANALISIS DI KABUPATEN MUNA BARAT Arjunasat Dariatno; Baso Madiong; Abd. Haris Hamid
Clavia Vol. 23 No. 2 (2025): Clavia : Journal of Law, Agustus 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i2.8770

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab hukum pemilik hewan peliharaan terhadap kerugian yang ditimbulkan, mengidentifikasi faktor penghambat pelaksanaan tanggung jawab tersebut, serta menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa akibat hewan peliharaan di Kabupaten Muna Barat. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pemilik hewan, masyarakat yang dirugikan, dan aparat desa, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pemilik hewan sebagian besar masih bersifat moral dan sosial, belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan hukum tertulis. Hambatan utama meliputi ketiadaan peraturan daerah khusus, rendahnya sosialisasi hukum, dan lemahnya pengawasan terhadap hewan peliharaan. Penyelesaian sengketa umumnya dilakukan melalui mediasi di tingkat desa dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan. Disarankan adanya regulasi daerah dan peningkatan edukasi hukum untuk memperkuat kepastian hukum dan mencegah konflik di masyarakat. This study aims to analyse the form of legal responsibility of pet owners for losses caused, identify factors inhibiting the implementation of these responsibilities, and explain the dispute resolution mechanism due to pets in West Muna Regency. The research uses a juridical-empirical approach with a qualitative method. Primary data was obtained through interviews with animal owners, aggrieved communities, and village officials, while secondary data was sourced from legislation, literature, and supporting documents. The results showed that the responsibility of animal owners is still mostly moral and social, not fully referring to the provisions of written law. The main obstacles include the absence of specific local regulations, low socialisation of the law, and weak supervision of pets. Dispute resolution is generally done through mediation at the village level by prioritising family principles. Regional regulations and increased legal education are recommended to strengthen legal certainty and prevent conflict in the community.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DI TAKALAR: Studi Kasus Putusan Nomor: 18/Pid.B/2023/PN Tka. Fauzi Iskandar; Baso Madiong; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 23 No. 2 (2025): Clavia : Journal of Law, Agustus 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i2.8773

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyertaan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan sistem penjatuhan pidana yang diberlakukan terhadap pelaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 18/Pid.B/2023/PN Tka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Takalar kasus yang dianalisis menunjukkan adanya bentuk penyertaan (deelneming) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, di mana beberapa pelaku secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan pidana dengan pembagian peran yang jelas. Hal ini termasuk dalam kategori medepleger atau turut serta melakukan, mengingat para pelaku bekerja sama dalam merencanakan dan melaksanakan pencurian dengan kekerasan. Sistem Penjatuhan Pidana terhadap para pelaku berdasarkan asas pertanggungjawaban individual dalam kerangka penyertaan. Masing-masing pelaku dijatuhi pidana yang merujuk pada Pasal 365 KUHP yang mengatur pencurian dengan kekerasan, serta memperhatikan keadaan memberatkan berupa unsur bersama-sama dan potensi kekerasan terhadap korban. This study aims to analyze the form of participation in the crime of theft with violence carried out together and the criminal sentencing system applied to the perpetrators. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and case studies. Data were collected through literature studies and document analysis of the Takalar District Court Decision Number 18/Pid.B/2023/PN Tka. The results of the study indicate that the crime of theft with violence in Takalar, the case analyzed, shows a form of participation (deelneming) as referred to in Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code, where several perpetrators consciously and together commit a criminal act with a clear division of roles. This is included in the category of medepleger or participating in doing, considering that the perpetrators work together in planning and carrying out the theft with violence. The criminal sentencing system for the perpetrators is based on the principle of individual responsibility within the framework of participation. Each perpetrator was sentenced to a sentence referring to Article 365 of the Criminal Code which regulates theft with violence, and takes into account aggravating circumstances in the form of joint elements and the potential for violence against the victim.

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search