<![CDATA[Relys Sandi Ariani, Amelia Sri Kusuma Dewi, Indah Dwi Qurbani Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: relysandi20@student.ub.ac.id Abstrak Potensi lahan gambut wilayah Indonesia sebagai luas lahan gambut terluas se Asia Tenggara. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) lembaga nonstruktural. Daerah yang menjadi wilayah binaan BRGM ialah Jambi. Desa Bhakti Idaman dengan kekayaan lokal pinang dan kelapa menjadi penopang hidup masyarakat. BUMDesa Bhakti Idaman juga turut memberikan kesejahteraan terhadap perekonomian masyarakat. Namun, BUMDesa tersebut dirasa belum optimal disamping adanya kehadriran BRGM. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa efektif pembentukan BUMDesa dan upaya yang seharusnya dilakukan dalam pembentukan BUMDesa. Metode yang digunakan yaitu penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosialogi hukum. Efektivitas BUMDesa diukur dari teori soerjono soekanto yaitu faktor hukum belum memiliki peraturan desa khusus tentang BUMDes, faktor penegakan, Kepala Desa belum menegakkan peraturan terkait BUMDes secara terperinci, Faktor sarana prasarana, BUMDes Bhakti Idaman belum memiliki kantor operasional secara permanen, faktor budaya mengolah secara mentah tanpa bantuan alat, faktor masyarakat terbiasa menjual hasil-hasilnya kepada datuk. Rumusan kedua terkait dengan hambatan yang terjadi antara BRGM dengan pemerintah desa yang mana BRGM lebih berfokus pada lingkungan lahan gambut, sedangkan pemerintah desa sedang mengembangkan BUMDesa untuk kesejahteraan masyarakat. Hambatan lain pada kondisi akses jalan yang sulit, jenis usaha yang belum dipilih yang cocok bagi BUMDes dan persoalan market penjualan. Pada rumusan masalah kedua untuk pembentukan BUMDesa dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Kata Kunci: Badan Usaha Milik Desa, Efektivitas, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Abstract Peatlands in Indonesia are the largest in Southeast Asia. Mangrove and Peat Restoration Agency (henceforth referred to as BRGM) is a non-structural body, covering Jambi. Bhakti Idaman village is home to betel nut and coconut plantations serving as the source of the livelihood of the locals. Village-Owned Enterprises of Bhakti Idaman village also contribute to the economic well-being in the area, but they do not operate optimally notwithstanding the presence of BRGM. This research aims to find out to what extent the effectiveness of the establishment of the enterprises has been and what measures should be taken to establish the enterprises. This research employed an empirical-juridical method and a socio-legal approach. The effectiveness of the enterprises is to be seen from the theoretical perspective of Soerjono Soekanto, implying that the legal factor does not have any specific regulation governing the enterprises in the village. The issues also comprise enforcement that the village head has not specifically performed regarding the enterprises, in addition to other factors such as infrastructure and facilities, the absence of permanent offices for Village-Owned Enterprises in Bhakti Idaman, the cultural factor that may need natural cultivation without tool assistance, and social factors where the locals sell the products to Datuk. The second research problem is linked to the impeding factors between BRGM and the village government. In this issue, the BRGM focuses more on peatlands, while the concern of the government lies in the well-being of the locals. Other problems in this context also include difficult road access, unselected businesses that suit the enterprises, and marketing and sale issues. The establishment of the enterprises could refer to Law Number 6 of 2014 concerning Village and the Government Regulation Number 11 of 2021. Keywords: village-owned enterprises, effectiveness, peat and mangrove restoration agency]]>
