Naufan Mufti Sudarmono
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Adaptasi Regulasi Persaingan Usaha dalam Bidang Perbankan Digital Naufan Mufti Sudarmono
Journal of Studia Legalia Vol. 4 No. 01 (2023): Journal of Studia Legalia
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61084/jsl.v4i01.65

Abstract

Seiring kemajuan teknologi, perbankan digital mulai menembus setiap aspek kehidupan pada sisi keuangan, konsumen, dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Namun, beberapa kesempatan terdapat upaya yang dilakukan oleh Indonesia yang terus mempergunakan perbankan digital. Sebagai konsekuensi dari negara yang berdasarkan hukum, tentunya regulasi perbankan dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sudah tidak mampu lagi menaungi kebijakan terkait perbankan digital, oleh karena itu tentunya diperlukan adanya adaptasi-adaptasi negara Indonesia terhadap perkembangan era bank digital khususnya dalam hal persaingan usaha antar bank sebagai pelaku usaha jasa sektor keuangan. Dalam rangka melakukan analisis tersebut, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis deskriptif-kualitatif dimana permasalahan yang muncul tentunya akibat dari perkembangan digital perbankan dimana banyak perusahaan perbankan yang saling bersaing untuk meningkatkan kepentingan dominasinya di pasar yang ada untuk menarik nasabah. Tentu terkait dengan hal tersebut, apakah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mampu mengakomodasi era perkembangan perbankan digital.
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI INTERNET PERSPEKTIF TEORI KEADILAN BERMARTABAT Anastasia Pritahayu Ratih Daniyati; Asri Winnie Irawati Sularto; Naufan Mufti Sudarmono; Surya Lung; Zahra; Karo Karo, Rizky
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i1.1202

Abstract

Pengembangan teknologi informasi menuntut regulasi yang lebih cermat dalam memastikan penggunaannya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 11 Tahun2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya (UU ITE) menjadi landasan hukum utama di Indonesia dalam mengatur kegiatan di dunia maya. Namun, penyebaran konten pornografi yang semakin merajalela menantang sistem hukum pidana Indonesia, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi. Artikel ini membahas penerapan hukum pidana terhadap penyebaran konten pornografi melalui internet dari perspektif teori hukum keadilan bermartabat. Teori ini menawarkan pendekatan yang menyeimbangkan kepentingan hukum dengan kepentingan kemanusiaan, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Penerapan hukum juga sebaiknya dengan melakukan rehabilitasi dan pencegahan, bukan hanya penghukuman, untuk memastikan kesadaran individy akan dampak negative dari perbuatannya.
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI INTERNET PERSPEKTIF TEORI KEADILAN BERMARTABAT Anastasia Pritahayu Ratih Daniyati; Asri Winnie Irawati Sularto; Naufan Mufti Sudarmono; Surya Lung; Zahra; Karo Karo, Rizky
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i1.1202

Abstract

Pengembangan teknologi informasi menuntut regulasi yang lebih cermat dalam memastikan penggunaannya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 11 Tahun2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya (UU ITE) menjadi landasan hukum utama di Indonesia dalam mengatur kegiatan di dunia maya. Namun, penyebaran konten pornografi yang semakin merajalela menantang sistem hukum pidana Indonesia, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi. Artikel ini membahas penerapan hukum pidana terhadap penyebaran konten pornografi melalui internet dari perspektif teori hukum keadilan bermartabat. Teori ini menawarkan pendekatan yang menyeimbangkan kepentingan hukum dengan kepentingan kemanusiaan, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Penerapan hukum juga sebaiknya dengan melakukan rehabilitasi dan pencegahan, bukan hanya penghukuman, untuk memastikan kesadaran individy akan dampak negative dari perbuatannya.