Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

JARING ASPIRASI KEPEMUDAAN GUNA MENINGKATKAN PARTISIPASI SOSIAL DAN PENGUATAN STRUKTUR ORGANISASI KARANG TARUNA DI KELURAHAN PEGIRIAN SURABAYA Rizkya Dwijayanti; Qonita Aulia; Dicky Marezal Akbar; Abdul Fadlol Nurrohman; Debra Jane Haq
ABDIMAS Vol 6 No 04 (2026): PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/abdimass.v6i04.2834

Abstract

Organisasi adalah salah satu wadah penting dalam proses untuk meningkatkan partisipasi sosial, kepedulian, dan kemampuan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan sosial. Karang Taruna di Kelurahan Pegirian tengah menghadapi tantangan berupa kesulitan mencari anggota kepemudaan, kesulitan dalam membangun struktur organisasi, lemahnya koordinasi, serta ketidakaktifan forum grup diskusi kepemudaan sehingga kebutuhan dan aspirasi pemuda belum terpetakan secara sistematis. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan, jaring aspirasi kepemudaan, dan edukasi Permensos Karang Taruna sebagai dasar manajemen organisasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui edukasi sosial, diskusi interaktif dan post-test reflektif berupa jurnal pemetaan visi misi Karang Taruna lima tahun ke depan. Kegiatan ini melibatkan peserta dari unsur pemuda dan didukung oleh media edukasi serta forum diskusi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa jaring aspirasi mampu mengidentifikasi hambatan dan tantangan praktis dalam pengembangan organisasi, meliputi motivasi, pembagian tugas, regenerasi, komunikasi, dan perencanaan program. Peserta juga memiliki target agar Karang Taruna lebih aktif, tertata, kolaboratif, dan responsif terhadap problematika sosial. Edukasi berbasis aspirasi kepemudaan merupakan langkah strategis awal dalamupaya pembentukan struktur dan pengembangan organisasi kepemudaan Karang Taruna dari tingkat Kelurahan, Rukun Warga hingga Rukun Tetangga di Kelurahan Pegirian, Surabaya.
Formal Procedures for Poverty Alleviation Based on Mulgan's Public Strategy Theory in Singgahan District, Tuban Syakira Mumtaz Sholehah; Ajeng; Nesya Vista Wibowo; Rizkya Dwijayanti
INDONESIAN JOURNAL OF SOCIAL POLITIC AND POLICY STUDIES Vol. 2 No. 03 (2025): Social, Politic and Policy Studies
Publisher : KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN-COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/ijspps.v2i03.2494

Abstract

Rural poverty in Indonesia, particularly in agrarian regions, remains a complex and multidimensional development challenge, one of which is in Singgahan District, Tuban Regency. This study aims to analyze the dynamics of poverty in Singgahan District, Tuban Regency using the Mulgan Public Strategy Theory framework, which encompasses five elements: purpose, environment, direction, action, and learning. The research employs a qualitative method with an exploratory participatory approach to explore the complexity of the poverty phenomenon through in-depth interviews with six informants, field observations, and documentation. The results indicate that although the village government has established strategic objectives for poverty alleviation through the enhancement of the agricultural sector and the distribution of social assistance, implementation faces various structural obstacles. The environment is marked by crisis-prone practices such as usury that entrap communities, lack of transparency in social assistance distribution, and limited access to education and healthcare services. Poverty occurs due to structural conditions within the government that are not focused on revolutionary efforts to eradicate poverty. Empowerment programs such as catfish farming and sewing training have yet to achieve optimal results, while Village-Owned Enterprises (BUMDES) and Village Cooperative Units (KUD) do not function effectively as capital solutions. Program evaluation reveals a significant gap between government claims of success and community perceptions regarding target accuracy and program sustainability. The phenomenon of brain drain, characterized by high youth migration to urban areas, indicates limited opportunities for productive economic activities in the village. This research recommends reformulating strategic objectives with measurable targets, developing climate risk mitigation infrastructure, strengthening data verification systems for aid recipients based on technology, and increasing accountability and community participation in development decision-making.
Implikasi Penijauan Kebijakan Penerbitan Desain Baru Paspor Indonesia dalam Pelayanan Paspor Kantor Imigrasi Blitar Rizkya Dwijayanti; Caesar Demas Edwinarta; Alfa Salsabilah
Jurnal Impresi Indonesia Vol. 5 No. 7 (2026): Jurnal Impresi Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jii.v5i7.7935

Abstract

Kebijakan pelayanan paspor di Indonesia terus mengalami perkembangan seiring dengan tuntutan peningkatan keamanan dokumen perjalanan, transformasi digital, serta penguatan posisi paspor Indonesia secara global. Salah satu kebijakan yang dirancang oleh Direktorat Jenderal Imigrasi adalah penerbitan desain baru Paspor Indonesia yang bertujuan meningkatkan fitur keamanan dan kualitas layanan keimigrasian. Namun, kebijakan tersebut kemudian mengalami peninjauan ulang sehingga menimbulkan berbagai implikasi terhadap penyelenggaraan pelayanan paspor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi peninjauan kebijakan penerbitan desain baru Paspor Indonesia terhadap pelayanan paspor di Kantor Imigrasi Blitar. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka serta analisis data sekunder berupa regulasi, dokumen kebijakan, dan laporan pelayanan paspor Kantor Imigrasi Blitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peninjauan kebijakan desain baru Paspor Indonesia memiliki keterkaitan dengan kebijakan sebelumnya, terutama penerapan tarif PNBP paspor dan kebijakan penerbitan paspor elektronik secara penuh. Implementasi kebijakan tersebut berdampak terhadap penurunan jumlah penerbitan paspor dan penerimaan PNBP pada periode tertentu di Kantor Imigrasi Blitar. Selain itu, peninjauan kebijakan berpotensi menghambat percepatan digitalisasi layanan keimigrasian serta penguatan posisi paspor Indonesia secara internasional. Kesimpulannya, evaluasi kebijakan perlu dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek ekonomi masyarakat, kesiapan pelayanan, serta strategi peningkatan kualitas paspor Indonesia agar kebijakan yang diterapkan memberikan manfaat optimal bagi publik.