Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

Implementasi Pasal 45 Perda Kabupaten Bandung Barat No. 4 Tahun 2012 Tentang Kriteria Desa Wisata di Desa Wisata Suntenjaya, Kabupaten Bandung Barat (Studi Kasus Kampung Pasir Angling, Desa Suntenjaya) Alia Nabilah Putri; Muhammad Nurjaman; Mochammad Rifqi Guevara As-sabieq; Neneng Yani Yuningsih
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 2, No 3 (2023): Juni
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Suntenjaya Village, which is a tourist village, is developing in order to advance the economy in its area. Suntenjaya Village has more potential especially if it is well developed by the community and government by utilizing the natural resources in Suntenjaya Village. To explore and develop the potential of Suntenjaya Village as a tourism village which can then affect the economy of the community which will increase. To see the implementation of Article 45 of the Regional Regulation of West Bandung Regency No. 4 of 2012 concerning Tourism Village Criteria, a comprehensive study of the relationship between Suntenjaya Village as a Tourism Village and Article 45 of the Regional Regulation of West Bandung Regency is needed. Based on the above, this research aims to examine the suitability of Suntenjaya Village as a Tourism Village based on Article 45 of the West Bandung Regency Regional Regulation so that it can be seen whether Suntenjaya Village is in accordance with the criteria mentioned in the article or not. The approach that our group used was a descriptive qualitative method to examine aspects of availability in Suntenjaya Village.  The results of the research conducted show that Suntenjaya Tourism Village, in the implementation of government law, has proven to be in accordance with the criteria for tourist villages in accordance with article 45 of the Regional Regulation of West Bandung Regency No. 4 of 2012 concerning Tourism Village Criteria. The results also show that the implementation of this law can encourage residents' income from the agricultural sector and economic activities, which according to the results of our field study has happened in Suntenjaya Village, where the community's economy is helped by the agricultural sector and also the tourism sector.
Implementasi Pasal 45 Perda Kabupaten Bandung Barat No. 4 Tahun 2012 Tentang Kriteria Desa Wisata di Desa Wisata Suntenjaya, Kabupaten Bandung Barat (Studi Kasus Kampung Pasir Angling, Desa Suntenjaya) Alia Nabilah Putri; Muhammad Nurjaman; Mochammad Rifqi Guevara As-sabieq; Neneng Yani Yuningsih
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 2, No 3 (2023): Juni
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Suntenjaya Village, which is a tourist village, is developing in order to advance the economy in its area. Suntenjaya Village has more potential especially if it is well developed by the community and government by utilizing the natural resources in Suntenjaya Village. To explore and develop the potential of Suntenjaya Village as a tourism village which can then affect the economy of the community which will increase. To see the implementation of Article 45 of the Regional Regulation of West Bandung Regency No. 4 of 2012 concerning Tourism Village Criteria, a comprehensive study of the relationship between Suntenjaya Village as a Tourism Village and Article 45 of the Regional Regulation of West Bandung Regency is needed. Based on the above, this research aims to examine the suitability of Suntenjaya Village as a Tourism Village based on Article 45 of the West Bandung Regency Regional Regulation so that it can be seen whether Suntenjaya Village is in accordance with the criteria mentioned in the article or not. The approach that our group used was a descriptive qualitative method to examine aspects of availability in Suntenjaya Village.  The results of the research conducted show that Suntenjaya Tourism Village, in the implementation of government law, has proven to be in accordance with the criteria for tourist villages in accordance with article 45 of the Regional Regulation of West Bandung Regency No. 4 of 2012 concerning Tourism Village Criteria. The results also show that the implementation of this law can encourage residents' income from the agricultural sector and economic activities, which according to the results of our field study has happened in Suntenjaya Village, where the community's economy is helped by the agricultural sector and also the tourism sector.
Strategi Kepala Desa Hegarmanah Dalam Membangun Desa Hegarmanah Menjadi Smart Village Tahun 2023 Muhammad Ilham Maulana Rachmat; Neneng Yani Yuningsih
Cakrawala Repositori IMWI Vol. 6 No. 5 (2023): Cakrawala Repositori IMWI
Publisher : Institut Manajemen Wiyata Indonesia & Asosiasi Peneliti Manajemen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52851/cakrawala.v6i5.481

Abstract

Kepala Desa memiliki peranan yang sangat vital terutama dalam proses pembangunan desa. Demi terciptanya pembangunan desa yang mandiri, Kepala Desa haruslah memiliki sasaran dan tujuan yang mendasar yang biasa disebut dengan strategi. Berdasarkan hal tersebut, Kepala Desa Hegarmanah sebagai seorang inisiator dalam pengambilan keputusan memiliki tujuan untuk mewujudkan desa Hegarmanah Menjadi Desa yang mandiri pada tahun 2023. Tujuan tersebut dikemas dalam suatu konsep yang biasa disebut dengan smart village atau desa pintar. Strategi Kepala Desa Hegarmanah dalam mewujudkan Desa Hegarmanah menjadi smart village dianalisis menggunakan komponen strategi dari Mulgan yaitu Tujuan (Purpose), Lingkungan (Environment), Pengarahan (Direction), Aksi atau Tindakan (Action), dan Pembelajaran (Learning). Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dimana hasil penelitian berupa kata-kata dan bukan angka. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi lapangan dan studi pustaka dengan jumlah informan sebanyak tujuh orang yang ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa Strategi yang dilakukan oleh Kepala Desa Hegarmanah dalam Membangun Desa Hegarmanah Menjadi Smart Village Tahun 2023 sudah mulai terlihat proses pembangunannya ditandai dengan terpenuhinya sebagian komponen Strategi yang dikemukakan oleh Mulgan yaitu komponen Tujuan, Lingkungan, dan Pembelajaran. Namun, terdapat beberapa komponen yang masih belum optimal yaitu komponen Pengarahan dan Aksi. Berdasarkan hasil tersebut, Kepala Desa Hegarmanah dapat menyempurnakan strategi yang telah dibuat dengan meninjau kembali perencanaan dokumen pembangunan desa serta keterlibatan pemerintah daerah dalam mewujudkan Desa Hegarmanah menjadi smart village pada tahun 2023.
Koordinasi Pemerintahan dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Cimahi Bagus Wahyudi; Muradi Muradi; Neneng Yani Yuningsih
Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 6 No. 4 (2024): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development (Mei 202
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/rrj.v6i4.886

Abstract

Bencana hidrometeorologi, terutama banjir, berkontribusi 95% dari seluruh bencana di Indonesia. Namun proses penanggulangan banjir di Kota Cimahi kurang memperhatikan peran maksimal dari pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk ikut andil dalam proses perumusan kebijakan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan. Permasalahan seperti sistem drainase yang buruk, menumpuknya sampah, padatnya pemukiman dan industri, hingga minimnya kesadaran masyarakat berkontribusi besar pada peristiwa banjir di Kota Cimahi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses koordinasi pemerintahan dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Cimahi menggunakan teori dari G.R Terry dalam mengukur koordinasi dengan tujuh indikator, yaitu Komunikasi, Kesadaran Pentingnya Koordinasi, Kompetensi Partisipan, Kesepakatan dan Komitmen, Penetapan Kesepakatan, Insentif Koordinasi, hingga Feedback. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa koordinasi pemerintahan di Kota Cimahi terkait penanggulangan bencana banjir kurang maksimal, tidak semua stakeholder diikutsertakan dalam acara koordinasi, koordinasi cenderung hanya berlangsung antar dua OPD saja dan adanya perbedaaan antara regulasi dan realisasi di lapangan ditambah dengan alur birokrasi yang rumit dan kurang memaksimalkan peran FPRB sehingga memperlambat proses penanggulangan bencana banjir, dalam prosesnya cenderung menitikberatkan kepada salah satu OPD saja sehingga kurangnya upaya koordinasi tersebut menjadikan proses penanggulangan bencana banjir kurang maksimal dan memerlukan evaluasi untuk keberlangsungan program kedepannya.
Factors of Policy for “Teman Bus” Program with “Buy The Service” Scheme in Bandung City Risma Pitriani Nuryana; Nandang Alamsah Deliarnoor; Neneng Yani Yuningsih
Journal of Governance Volume 9 Issue 2: (2024)
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jog.v9i2.26073

Abstract

Bandung is the 3rd metropolitan city and one of the main tourist destinations in Indonesia, which provides various benefits, such as opening up employment opportunities because there are various business fields that are developing. It also increases cultural preservation because increasing tourism interest can provide incentives to preserve the heritage, culture, and history of an area. However, despite these various benefits, the high number of tourists often makes traffic jams worse. Therefore,  at the end of 2021, the government launched “Teman Bus” programme with the Buy the Service (BTS) scheme as a new breakthrough that is expected to not only be able to overcome traffic jams but also reduce pollution, supports reform in the transportation sector and can be a means of changing people's behaviour from one that tends to be conventional to one that is more digitally literate. However, the fact is that up to the time the research was conducted, there were still many Bandung residents who had not chosen to switch from private transportation to mass transportation services, so the researchers tried to take an approach using the six implementation variables proposed by Van Meter and Van Horn to find out what factors influenced the course of this policy.
Strategi Kepala Desa Hegarmanah Dalam Membangun Desa Hegarmanah Menjadi Smart Village Tahun 2023 Muhammad Ilham Maulana Rachmat; Neneng Yani Yuningsih
Cakrawala Repositori IMWI Vol. 6 No. 5 (2023): Cakrawala Repositori IMWI
Publisher : Institut Manajemen Wiyata Indonesia & Asosiasi Peneliti Manajemen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52851/cakrawala.v6i5.481

Abstract

Kepala Desa memiliki peranan yang sangat vital terutama dalam proses pembangunan desa. Demi terciptanya pembangunan desa yang mandiri, Kepala Desa haruslah memiliki sasaran dan tujuan yang mendasar yang biasa disebut dengan strategi. Berdasarkan hal tersebut, Kepala Desa Hegarmanah sebagai seorang inisiator dalam pengambilan keputusan memiliki tujuan untuk mewujudkan desa Hegarmanah Menjadi Desa yang mandiri pada tahun 2023. Tujuan tersebut dikemas dalam suatu konsep yang biasa disebut dengan smart village atau desa pintar. Strategi Kepala Desa Hegarmanah dalam mewujudkan Desa Hegarmanah menjadi smart village dianalisis menggunakan komponen strategi dari Mulgan yaitu Tujuan (Purpose), Lingkungan (Environment), Pengarahan (Direction), Aksi atau Tindakan (Action), dan Pembelajaran (Learning). Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dimana hasil penelitian berupa kata-kata dan bukan angka. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi lapangan dan studi pustaka dengan jumlah informan sebanyak tujuh orang yang ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa Strategi yang dilakukan oleh Kepala Desa Hegarmanah dalam Membangun Desa Hegarmanah Menjadi Smart Village Tahun 2023 sudah mulai terlihat proses pembangunannya ditandai dengan terpenuhinya sebagian komponen Strategi yang dikemukakan oleh Mulgan yaitu komponen Tujuan, Lingkungan, dan Pembelajaran. Namun, terdapat beberapa komponen yang masih belum optimal yaitu komponen Pengarahan dan Aksi. Berdasarkan hasil tersebut, Kepala Desa Hegarmanah dapat menyempurnakan strategi yang telah dibuat dengan meninjau kembali perencanaan dokumen pembangunan desa serta keterlibatan pemerintah daerah dalam mewujudkan Desa Hegarmanah menjadi smart village pada tahun 2023.
Evaluasi Kebijakan Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-Genap untuk Mengatasi Peningkatan Volume Kendaraan pada Sudirman Central Business District (Scbd) di Jakarta pada Tahun 2022-2023 Riva Kansa Reza; Neneng Yani Yuningsih; Agus Taryana
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2708

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kemacetan akibat dari meningkatnya volume kendaraan di jalan, khususnya pada kawasan dengan mobilitas tinggi seperti Sudirman Central Business District (SCBD). Di samping adanya upaya pemerintah dengan memberlakukan kebijakan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap kemacetan masih terus terjadi. Maka dari itu, perlu dilakukan evaluasi untuk memahami sejauh mana kebijakan sistem ganjil-genap telah memberikan dampak kepada masyarakat. Tujuan dari riset ini adalah melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah DKI Jakarta mengenai Pembatasan Lalu Lintas Dengan Sistem Ganjil-Genap menggunakan Model Evaluasi Tujuan (Goal Free Evaluation Model) dari Michael Scriven yaitu dengan melakukan evaluasi kebijakan yang pada hakekatnya mempelajari pengaruh kebijakan publik dalam melayani kepentingan publik. Terdapat  tiga jenis pengaruh yaitu pengaruh  positif yang ditetapkan oleh tujuan program, pengaruh  sampingan positif, dan pengaruh sampingan negatif. Metode riset yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif yang memanfaatkan data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Selain itu, pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive. Hasil riset ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap telah mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan dan  memberikan berbagai dampak positif sampingan kepada masyarakat, timbul dampak negatif yang pada akhirnya membutuhkan solusi tambahan.
Inovasi Pelayanan Publik Melalui Aplikasi SIDILAN (Sistem Daftar Informasi Layanan Online) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat Feisha Syaifa Yasin; Dede Sri Kartini; Neneng Yani Yuningsih
Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial Vol. 6 No. 6 (2025): Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (Oktober-November 2025)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpis.v6i6.6141

Abstract

Penelitian ini membahas inovasi pelayanan publik melalui aplikasi SIDILAN (Sistem Daftar Informasi Layanan Online) yang dikembangkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Bandung Barat. Aplikasi ini bertujuan mempermudah akses layanan administrasi kependudukan secara daring, terutama bagi lansia, penyandang disabilitas, dan warga di daerah terpencil. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori difusi inovasi Everett M. Rogers yang mencakup lima atribut: relative advantage, compatibility, complexity, trialability, dan observability. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIDILAN memberikan efisiensi layanan namun masih menghadapi kendala seperti minimnya sosialisasi, keterbatasan SDM, dan masalah teknis. Kesimpulan menunjukkan bahwa SIDILAN berpotensi sebagai inovasi pelayanan publik berbasis teknologi yang inklusif, namun memerlukan penguatan sistem dan keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan.
STREET-LEVEL ACTOR DYNAMICS IN THE IMPLEMENTATION OF CHARACTER EDUCATION POLICY: THE GAPURA PANCA WALUYA PROGRAM Lukman Hakim; Muradi; Neneng Yani Yuningsih
SOSIOEDUKASI Vol 15 No 1 (2026): SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL
Publisher : Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universaitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/sosioedukasi.v15i1.7604

Abstract

Character education constitutes a strategic public policy instrument for strengthening citizenship quality and social resilience. In Indonesia’s decentralized governance system, character education policy is translated into various regional initiatives, including the Gapura Panca Waluya Program in West Java Province. Although normatively formulated by the provincial government, the program’s implementation at the school level demonstrates varying outcomes and practices that do not always reflect its transformative objectives. This study aims to analyze the dynamics of street-level actors in the implementation of the Gapura Panca Waluya Program and to identify structural challenges and patterns of implementation across schools. The research employs a qualitative policy study design based entirely on secondary data. Data were collected from regional policy documents, official government reports, educational evaluation records, and relevant academic literature. Document analysis was conducted to examine policy narratives, actor roles, and the relationship between policy design and school-level practices. The findings reveal that principals and teachers play a central role in interpreting and operationalizing character education policy. However, broad discretionary space, uneven institutional capacity, and evaluation mechanisms emphasizing administrative compliance encourage ceremonial and symbolic implementation patterns. Variations across schools reflect the interaction between local discretion and regional policy design. The study concludes that effective character education policy depends not only on normative clarity but also on coherent policy design, substantive supervision, and sustained capacity strengthening at the school level.