Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

TINJAUAN FUNGSI PELAYANAN MASYARAKAT DALAM GOOD GOVERNANCE DAN BEBAS KKN Putri Indah Caturi
Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi Vol. 13 No. 1 (2019): JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU ADMINISTRASI - JIMIA
Publisher : Universitas Nurtanio Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sinkronisasi antara aparatur pemerintahan selaku pelaksana kebijakan dan masyarakat selaku penerima kebijakan sangatlah dibutuhkan demi terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan sesuai dengan yang diharapkan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas KKN (Kolusi, Korupsi, Nepotisme). Untuk itu peran serta masyarakat sangatlah penting guna ikut serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999, sehingga aparatur Pemerintahan selaku pelaksana kebijakan mampu mempertanggung jawabkan tugas, fungsi dan wewenang kepada seluruh kalangan masyarakat. Demi terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan sesuai dengan harapan serta keinginan masyarakat. Pelaksanaan fungsi pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh apartur pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas KKN (Kolusi, Korupsi, Nepotisme) sangatlah penting demi terciptanya sinergisitas antara aparatur pemerintahan selaku pelaksana kebijakan dan masyarakat sebagai penerima kebijakan. Dalam hal ini dibutuhkan kerjasama kedua belah pihak antara aparatur pemerintah dan masyarakat. Kata kunci : Fungsi pelayanan, Good Governance.
KESENJANGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DIGITAL DALAM LAYANAN HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK: ANALISIS INTEGRASI SISTEM DAN KAPASITAS ORGANISASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG Indra Aditya Prayoga; Putri Indah Caturi; Ami Priatna; Ridha Rahim Al'libani; Fitri Mustika Madliah Munawaroh
Jurnal Progress Administrasi Publik Vol. 6 No. 1 (2026): Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tulang Bawang Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/9t658q10

Abstract

Digital transformation in public service delivery requires alignment between technological system integration and organizational capacity to ensure effective policy implementation. This study aims to analyze policy implementation gaps in Electronic Mortgage Services (HT-el) at the Bandung Regency Land Office, focusing on the interaction between system integration and organizational capacity. A qualitative case study approach was employed using in-depth interviews, observations, and document analysis. The findings reveal that HT-el implementation remains suboptimal due to misalignment between digital systems and organizational capacity, reflected in a significant increase in service delays in 2025. Key factors include ineffective policy communication, limited resources, resistance to digital systems, and fragmented bureaucratic structures. The analysis demonstrates that implementation gaps are not solely driven by technological limitations but arise from complex interactions within a socio-technical system. This study contributes to the literature by positioning system integration and organizational capacity as key determinants of digital public service effectiveness.   Keywords: Digital Government; Electronic Mortgage; Organizational Capacity; Policy Implementation; System Integration