Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

PEMBINAAN PEGAWAI OLEH CAMAT SEBAGAI SALAH SATU UPAYA DALAM MENCAPAI EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI DI KECAMATAN BANJARAN KABUPATEN BANDUNG Ridha Rahim Al'libani
Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi Vol. 11 No. 2 (2017): JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU ADMINISTRASI - JIMIA
Publisher : Universitas Nurtanio Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 telah membawa semangat dan nilai-nilai yang telah sesuai dalam mewujudkan otonomi daerah, yang diantaranya adalah penekanan aspek-aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, peran serta masyarakat, serta pengelolaan potensi dan keanekaragamaan daerah. Kecamatan adalah organisasi pemerintah dengan kata lain adalah perangkat daerah yang berada dibawah kabupaten/kota, dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dalam menjalankan setiap aktivitas Kecamatan yang tujuanya adalah kesejahteraan seluruh masyarakat di Kecamatan, maka kecamatan harus menyiapkan para pegawai negeri sipil yang memiliki tanggung jawab dan dedikasi tinggi dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat. Jika suatu organisasi pemerintah atau swasta menginginkan pegawai yang berkualitas, profesional, dan bertanggung jawab atas pekerjaanya serta mempunyai kinerja yang baik dan kemampuan kerja yang tinggi, maka hal tersebut tidak terlepas dari peran pemimpin untuk dapat mengembangkan atau membina para pegawainya. Untuk mencapai tujuan tersebut seorang pemimpin harus dapat mengatur dan mengembangkan para pegawainya dalam setiap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, sehingga dapat mencapai efektivitas kerja para pegawai dan tercapainya kepuasaan masyarakat atas pelayanan yang diberikan. Kata Kunci : Pembinaan, Efektivitas.
KOORDINASI KELEMBAGAAN DESA DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA MARGALUYU KECAMATAN CIPENDEUY KABUPATEN BANDUNG BARAT Yayat Rukayat; Ridha Rahim Al’Libani; Tresi Rivalni Putri; Miftah Ardianto
Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi Vol. 14 No. 1 (2020): JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU ADMINISTRASI - JIMIA
Publisher : Universitas Nurtanio Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kelembagaan Desa memegang peran yang sangat vital dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, karena kelembagaan desa memiliki fungsi mengakomodir atau menampung aspirasi kepentingan masyarakatnya. Kelembagaan desa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 yentang Desa, menyatakan kelembagaan desa terdiri dari Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Lembaga Adat Desa/Tokoh Masyarakat, Lembaga Kerjasama antar Desa dan Badan Usaha Milik Desa memiliki peran penting dalam pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Desa.Koordinasi perencanaan pembangunan desa merupakan salah satu cara untuk mempersatukan usaha dari setiap lembaga yang ada di desa dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan oleh pemerintah di desa guna mempermudah proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan terutama pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa.Mekanisme koordinasi antar kelembagaan desa dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan diperlihatkan oleh peran dari masing-masing kelembagaan desa dalam menjalankan fungsinya mendapatkan berbagai masukan dari masyarakat desa setempat maupun pihak ekternal sebagai bahan untuk dibahas pada musrenbangdes. Adapun rencana pembangunan desa meliputi : 1) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, 2) Bidang pelaksanaan pembangunan Desa, 3) Bidang pelaksanaan pembangunan Desa, 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Dengan koordinasi tersebut penyusunan perencanaan pembangunan desa dapat terlaksana dengan efektif.Kata Kunci : Koordinasi, Kelembagaan Desa, Rencana Pembangunan
PENGARUH CITRA MEREK DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA CV PANYILEUKAN BANDUNG Erick Ivan Gian; Ida Bagus Alit Ksama Putra; Ridha Rahim Allibani; Hendriady de Keizer H; Risna Haryati; Putri Dwi Novrina; Fitriani Fajar
Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi Vol. 17 No. 1 (2023): Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi - JIMIA
Publisher : Universitas Nurtanio Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56244/jimia.v17i1.681

Abstract

This study aims to examine the effect of: (1) brand image and promotion on purchasing decisions, (2) brand image on purchasing decisions, (3) promotion on purchasing decisions. The research design used in this research is causal quantitative research. In this study, the research subjects were customers who shopped at CV Panyileukan and the objects of research were brand image, promotions and purchase decisions. The population taken in this study is all consumers who shop at CV Panyileukan which amounts to 60 customers. Data were collected by interviews, document recording and questionnaire methods, then analyzed by multiple regression analysis. The results showed that: (1) brand image and promotion had a significant effect on purchasing decisions, (2) brand image had a significant effect on purchasing decisions, (3) promotion had a significant effect on purchasing decisions.
PENGAWASAN PREVENTIF OLEH KEPALA DESA SEBAGAI SALAH SATU UPAYA DALAM MENCAPAI EFEKTIVITAS PENGELOLAAN (PBB-P2) DI DESA CIGONDEWAH HILIR KABUPATEN BANDUNG: The Preventive Supervision by Village Head as One of The Efforts to Achieve Management Effectiveness (PBB-P2) in Cigondewah Hilir Village Bandung Regency Al’libani, Ridha Rahim
JADMENT: Journal of Administration and Development Vol. 2 No. 1 (2025)
Publisher : Penerbit Forind bekerja sama dengan FISIP Unitri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62085/jadment.v1i2.19

Abstract

Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung masih belum berjalan secara efektif. Hal tersebut disebabkan oleh belum optimalnya pengawasan preventif oleh Kepala Desa terhadap pelaksanaan tugas bawahan. Tujuan penelitian ini adalah memperoleh informasi komprehensif tentang pengawasan preventif yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagai salah satu upaya mencapai efektivitas pengelolaan pajak bumi dan bangunan. Metode penelitian menggunakan deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan stu lapang meliputi observasi, wawancara, dan angket. Sampel penelitian adalah seluruh populasi objek penelitian yang terdiri dari empat belas orang. Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengolah data, digambarkan, dan selanjutnya ditarik kesimpulan. Hasil penelitian bahwa pengawasan preventif yang dilakukan Kepala Desa memperoleh nilai 37,8 atau 58,13% cenderung cukup baik, sedangkan efektivitas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan memperoleh nilai 34 atau 52,30% cenderung cukup baik. Faktor penghambat pelaksanaan pengawasan preventif yang dilakukan Kepala Desa adalah kurang terbukanya informasi dari bawahan mengenai subjek serta objek pajak terbaru, Kepala Desa kurang memahami kemampuan pegawai sehingga menyebabkan kurang tepatnya kebijakan pembagian pekerjaan, dan kurang kompaknya antara pegawai lama dan pegawai baru dalam menyelesaikan suatu pekerjaan terutama mengenai pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan. Upaya yang telah dilakukan Kepala Desa dalam mengatasi penghambat tersebut adalah melakukan sharing dengan pegawai mengenai objek pajak, target penerimaan serta langkah-langkah yang diperlukan, melakukan pendekatan profesional untuk mengetahui kemampuan pegawai, dan Kepala Desa memberikan bimbingan serta motivasi kepada pegawai untuk membangun semangat dan kekompakan dalam menjalankan tugasnya.
Implementasi Kebijakan Tata Kelola Lahan Pemakaman Oleh Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi, Dan Tata Ruang (Studi Kasus Pada UPT Wilayah 1 TPU Cibarunay Kota Bandung) Al’libani, Ridha Rahim; Ferninda, Muhammad Dimas; Maulana, Ega Syahrul; Fadilah, Mila Nur; Widiawati, Sinta
LITERATUS Vol 7 No 1 (2025): International Socio-Cultural Scientific Journal
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/lit.v7i1.2023

Abstract

Public cemeteries play a significant role in the community as a place to bury deceased family members. Local governments are responsible for providing this service to meet the community's need for proper burial grounds. The community's perspective on cemeteries is an important consideration for local administrators. The City of Bandung provides various information and services related to public cemeteries. In accordance with Bandung City Regulation No. 5 Article 3 of 2023 on Public Cemetery Services, the local government provides land for public cemeteries. One of the problems encountered in the field is the limited availability of land for cemetery management, which is a factor affecting both administrators and the community. This study aims to examine the implementation of cemetery land management policies, as well as the challenges and efforts undertaken by the Cibarunay Public Cemetery Office in Bandung City. This is a qualitative study using a descriptive case study approach, where the research describes or portrays real-life events in written form. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation. In this study, the theory used by the researcher is Charles O. Jones' implementation theory, which includes organization, interpretation, and application. The results of the study show that the implementation of cemetery land management policies at the Cibarunay Public Cemetery Office in Bandung City is running well, but there are still obstacles that occur in the field. In terms of organization, the program is running smoothly, with the TPU office implementing it continuously to maintain public understanding and knowledge. In terms of interpretation, it is progressing appropriately, but internally, the managers staff with limited educational backgrounds still face challenges regarding these indicators. In terms of application, the program is running smoothly, with managers implementing a layered burial system, which is one of the best approaches currently in use. Meanwhile, the satisfaction experienced by the community is satisfactory based on compliance with applicable regulations, routine activities such as management, supervision, and maintenance of all TPU environments, as well as the performance of staff, which are all running smoothly.
Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Wilayah Kerja UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah III Ciparay Al'libani, Ridha Rahim; Prayoga, Indra Aditya; Mulyana, Asep
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 3 No. 3 (2024): Agustus - October
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v3i3.1535

Abstract

This research aims to measure the effectiveness of collecting Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) in the Work Area of the Regional Tax Service Unit III Ciparay, with a focus on tax collection effectiveness. The research method used is qualitative with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews with key informants from various levels of local government, including UPTD Tax staff, sub-district governments, and village governments. Field observations were conducted to directly understand the implementation of tax policies on the ground, while document studies were used to obtain historical and regulatory information. The factors explored in this study include understanding of the tax program, tax compliance, implementation timing, achievement of program goals, and tangible changes produced. The research results indicate that despite challenges such as low public awareness and lack of inter-agency coordination, the implementation of intensive socialization strategies, strengthening the tax information system, and better coordination have improved the effectiveness of PBB-P2 collection. This research provides recommendations for further improvements in socialization, coordination, and strengthening of support systems to support the achievement of tax targets and sustainable regional development. Thus, this research makes an important contribution to understanding effective strategies for improving tax collection at the local level and its relevance in the context of local government in Indonesia.
Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada KPP Pratama Bojonagara Meilinda, Neng; Mulyana, Asep; Rizki, Nonon Dherian; Dwitasari, Anita Theresia; Al'libani, Ridha Rahim
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 2 (2025): Mei - Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i2.1633

Abstract

This study aims to determine the influence of tax audits and tax sanctions on the income tax (PPh) revenue from individual taxpayers at the Pratama Tax Office (KPP) Bandung Bojonagara during the 2016–2024 period. The research method used is a quantitative research method with a multiple linear regression analysis model. The data used is secondary data. The results of the study show that Tax Audit partially has no effect on Personal Income Tax Revenue, while Tax Sanctions partially have a significant effect on Personal Income Tax Receipt. Tax Audit and Tax Sanctions simultaneously have a significant effect on Personal Income Tax Revenue.      
IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BANYUWANGI Al'libani, Ridha Rahim; Prayoga, Indra Aditya; Priatna, Ami; Munawaroh, Fitri Mustika Madliah
Jurnal Progress Administrasi Publik Vol. 5 No. 2 (2025): Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tulang Bawang Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/pwjzrw78

Abstract

This study explores the implementation of electronic government (e-government) in Banyuwangi Regency, Indonesia, as a strategy to enhance the quality of public services. Although progress has been made, local governments still encounter challenges such as infrastructure limitations, gaps in digital literacy, and bureaucratic resistance. Employing a mixed methods approach, the research analyzes survey data from 210 respondents and in-depth interviews with civil servants and citizens. The results indicate that high levels of technology acceptance, reflected in perceptions of usefulness and ease of use, contribute positively to service quality dimensions including reliability, responsiveness, and assurance. Political support, digital innovation, and citizen involvement emerge as key enabling factors, while infrastructure disparities and unequal digital competencies remain persistent barriers. This study contributes theoretically by integrating the Technology Acceptance Model (TAM) with SERVQUAL and offers practical insights for developing inclusive digital governance strategies.   Keywords: E-Government; Public Innovation; Service Quality; Technology Acceptance.
KESENJANGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DIGITAL DALAM LAYANAN HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK: ANALISIS INTEGRASI SISTEM DAN KAPASITAS ORGANISASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG Indra Aditya Prayoga; Putri Indah Caturi; Ami Priatna; Ridha Rahim Al'libani; Fitri Mustika Madliah Munawaroh
Jurnal Progress Administrasi Publik Vol. 6 No. 1 (2026): Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tulang Bawang Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/9t658q10

Abstract

Digital transformation in public service delivery requires alignment between technological system integration and organizational capacity to ensure effective policy implementation. This study aims to analyze policy implementation gaps in Electronic Mortgage Services (HT-el) at the Bandung Regency Land Office, focusing on the interaction between system integration and organizational capacity. A qualitative case study approach was employed using in-depth interviews, observations, and document analysis. The findings reveal that HT-el implementation remains suboptimal due to misalignment between digital systems and organizational capacity, reflected in a significant increase in service delays in 2025. Key factors include ineffective policy communication, limited resources, resistance to digital systems, and fragmented bureaucratic structures. The analysis demonstrates that implementation gaps are not solely driven by technological limitations but arise from complex interactions within a socio-technical system. This study contributes to the literature by positioning system integration and organizational capacity as key determinants of digital public service effectiveness.   Keywords: Digital Government; Electronic Mortgage; Organizational Capacity; Policy Implementation; System Integration