This Author published in this journals
All Journal JIMIA
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PELAYANAN PUBLIK : KEWAJIBAN DAN KENDALANYA Suryana Suryana
Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi Vol. 13 No. 1 (2019): JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU ADMINISTRASI - JIMIA
Publisher : Universitas Nurtanio Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan publik merupakan kewajiban yang harus diberikan pemerintah dan aparatnyakepada masyarakat yang berkaitan dengan kebutuhan dasar publik sebagai warga negarayang telah memenuhi kewajibannya. Dengan demikian pelayanan publik dilihat darimasyarakat sebagai warga negara adalah “hak”, sedangkan dilihat dari sisi pemerintahdan aparaturnya adalah “kewajiban”. Pelayanan publik dibedakan dalam 3 (bentuk)yaitu dalam bentuk Barang publik, Jasa Publik dan pelayanan Administratif. Pelayanantersebut, melalui desentralisasi otoritas diera reformasi yang melahirkan otonomi daerahini diharapkan dapat lebih mudah memenuhi harapan dan kebutuhan public, karena spanof controllnya lebih pendek, penyelenggara layanan publik (aparaturnya) lebihmemahami kondisi budaya dan kebutuhan masyarakat lokal, sence of bellongingmasyarakat terhadap pemerintahannya lebih kuat karena dipilih langsung darilingkungan masyarakat local. Namun dalam praktek keseharian ternyata pelayananpublic belum dapat dirasakan sebagaimana yang di harapkan.
PENGARUH KOORDINASI DAN PENGENDALIAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI (Studi Pada Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air Dan Pertambangan Kabupaten Bandung Barat) Suryana Suryana; Asfan Jauhari
Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi Vol. 10 No. 1 (2016): JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU ADMINISTRASI - JIMIA
Publisher : Universitas Nurtanio Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengambil judul Koordinasi dan Pengendalian sebagai Determinan dalam Mencapai Kinerja Pegawai. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) Adakah pengaruh Koordinasi terhadap Kinerja Pegawai; 2) Adakah pengaruh Pengendalian terhadap Kinerja pegawai, dan 3) Adakah pengaruh koordinasi dan Pengendalian secara simultan terhadap Kinerja Pegawai di Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Kabupaten Bandung Barat.Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Metode Kuantitaif dengan teknik pengambilan sampel Sample sensus, ukuran responden 63, metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, observasi, wawancara dan penyebaran angket. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. Adapun variabel bebas yaitu Koordinasi dan Pengendalian sedangkan variabel terikatnya adalah Kinerja Pegawai.  Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya digunakan uji t, sedangkan untuk mengetahui signifikan tidaknya digunakan uji F (Anova), sedangkan untuk mengetahui pengaruh secara simultan variabel bebas terhadap variabel terikatnya digunakan Analisis Regresi berganda.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koordinasi memberikan kontribusi sebesar 0.624 atau 62,4% dan Pengendalian memberikan kontribusi sebesar 0,542 atau 41,20%.  Sedangkan pengaruh secara simultan Koordinasi dan Pengendalian terhadap Kinerja Pegawai diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,791 atau 62,57% sedangkan sisanya sebesar 37,43% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Saran yang dikemukakan diantaranya adalah : 1) Menerapkan disiplin kerja dengan tegas kepada seluruh pegawai di Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung Barat yang diketahui melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan kerja yang berlaku, 2) meningkatkan kemampuan kerja para pegawai melalui berbagai pendidikan dan pelatihan secara terprogram dan berkesinambungan dengan bidang tugasnya masing-masing.Kata Kunci : Koordinasi, Pengendalian dan Kinerja Pegawai.
HUBUNGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN KOORDINASI DENGAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN (Studi Pada Bidang Prasarana Lingkungan Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat) Suryana Suryana; Heraclitos Rendeo
Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi Vol. 10 No. 2 (2016): JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU ADMINISTRASI - JIMIA
Publisher : Universitas Nurtanio Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

(Penelitian ini mengambil judul Implementasi Kebijakan dan Koordinasi sebagai Determinan dalam Mencapai Efektivitas Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) Adakah pengaruh implementasi kebijakan terhadap efektivitas pelaksanaan program pengentasan kemiskinan perkotaan; 2) Adakah pengaruh koordinasi terhadap pelaksanaan program pengentasan kemiskinan perkotaan dan 3) Adakah pengaruh implementasi kebijakan dan koordinasi secara simultan terhadap pelaksanaan program pengentasan kemiskinan perkotaan di Bidang Prasrana Lingkungan Permukiman Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat.Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Metode Kuantitaif dengan teknik pengambilan sampel Sample sensus, ukuran responden 40, metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, observasi, wawancara dan penyebaran angket. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. Adapun variabel bebas yaitu Implementasi Kebijakan dan Koordinasi sedangkan variabel terikatnya adalah Efektivitas Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan.  Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya digunakan uji t dan untuk mengetahui signifikan tidaknya digunakan uji F (Anova), sedangkan untuk mengetahui pengaruh secara simultan variabel bebas terhadap variabel terikatnya digunakan uji anova.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan P2KP sebesar 0.393 atau 39,30 % dan Koordinasi memberikan kontribusi sebesar 0,563atau 56,300%.  Sedangkan pengaruh secara simultan Implementasi Kebijakan dan Koordinasi terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,835 atau 83,50% sedangkan sisanya sebesar 14,50% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Saran yang dikemukakan diantaranya adalah : 1) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sangat dibutuhkan dalam  mengalokasikan anggaran melalui APBD  pada setiap tahun secara berkelanjutan, 2)   Kebijakan P2KP perlu dilanjutkan dimasa yang akan datang dengan tetap mempertahankan dan menstranformasikan nilai-nilai budaya masyarakat lokal yang hidup dan berkembang sebagai bingkai dan spirit gotong royog dalam membangun daerah.Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Koordinasi dan Efektivitas