Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.783
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Unram Law Review Jurnal Ilmiah Ecosystem Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum SINTA Journal (Science, Technology, and Agricultural) Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Law and Economics Unizar Recht Journal Scientific Contributions Oil and Gas
Ainuddin -, Ainuddin
Universitas Islam Al Azhar
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Social Sciences Veterinary Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search
Journal : Unizar Recht Journal

 1 
Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Kasus Pembunuhan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Mataram Diah Anggraini Vitaloka; Ainuddin Ainuddin; Novie Afif Mauludin
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 1 No. 3 (2022): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaturan kriteria pemberian remisi bagi narapidana kasus pembunuhan menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan bagaimana pelaksanaan pemberian Remisi bagi narapidana kasus pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Mataram. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang memfokuskan pada penelitian peraturan perundang-undangan yang berlaku serta data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian kriteria pemberian remisi bagi narapidana di atur dalam permenkumham nomor 7 tahun 2022 serta Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Keputusan Presiden No. 124 Tahun 1999 tentang Remisi, Keputusan Presiden No. 120 Tahun 1955 tentang Pengurangan Hukuman Istimewa pada Hari Dwi Dasawarsa Proklamasi Kemerdekaan RI. Pelaksanaan pemberian Remisi bagi narapidana kasus pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Mataram Terkait hak pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan di dalam Keppres RI No 174 Tahun 1999 tidaklah mengkhususkan kepada tindak pidana pembunuhan semata, tetapi pasal-pasal yang terkandung dalam Keppres ini menjelaskan remisi untuk semua tindak pidana umum termasuk di dalamnya adalah tindak pidana pembunuhan.
Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Studi Kasus Putusan Nomor: 367/Pid.sus/2022/Pn.mks Faradila Faradila; Ainuddin Ainuddin; Abdul Gani Makhrup
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 1 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pemidanaan terhadap pelaku perdagangan orang yang dilakukan secara penyertaan melalui akun media sosial sesuai dengan pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta berdasarkan studi kasus Putusan Nomor: 367/Pid.Sus/2022/PN.Mks. yang kemudian dengan hadirnya undang-undang ini masyarakarat berharap keadilan dapat ditegakkan dengan adanya sanksi pemidanaan yang dijatuhkan terhadap para pelaku sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal yang mengatur di dalamnya. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode Normatif dengan analisis Kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1)pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana perdagangan orang (Human Trafficking) dianggap dapat dipertanggungjawabkan, karena Pelaku atau Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, perbuatan pelaku mempunyai unsur kesengajaan, terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak ditemukan alasan penghapus pidana, Dan (2) Pertimbangan Hukum dalam tindak pidana perdagangan orang (Human Trafficking) Studi Kasus Putusan Nomor: 367/Pid.Sus/2022/PN.Mks dibagi menjadi 3 bagian diantaranya adalah: Pertimbangan Secara 1. Yuridis, 2. Sosiologis, 3. Filosofis.
Upaya Pre-Emtif Dan Preventif Penyelundupan Narkoba Melalui Bandara International Lombok (Studi Di BNN NTB) Ni Komang Putri Sri Dewi Utami; Ainuddin Ainuddin; Dhina Megayati
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 2 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mencegah terjadinya penyelundupan narkoba dengan upaya pre-emtif dan preventif melalui Bandar Udara di Provinsi NTB dan mengetahui kendala yang dihadapi dalam Upaya preemtif dan preventif dalam penyelundupan narkotika. Dalam Penelitian ini metode yang digunakan Normatif yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh dilakukan analisis kualitatif, yang mendasarkan pada teori-teori, azas-azas, doktrin ilmu hukum dan hukum positif di Indonesia. Hasil penelitian ini yaitu 1)Upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB dalam mencegah penyelundupan narkoba yaitu: Melakukan koordinasi baik disektor pemerintah, sektor swasta, pendidikan, ormas dan masyarakat. Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB juga telah melakukan perjanjian (Memorandum of Understanding) dengan Polres Kabupaten, Lembaga Pemasyarakatan, Radio Republik Iindonesia dan stskeholder lainnya. 2) kendala yang dihadapi dalam Upaya preemtif dan preventif dalam penyeludupan narkota. kegiatan Komunikasi, informasi dan edukasi P4GN melalui sosialisasi atau penyuluhan memasuki komunitas masyarakat, pemerintah dan Pendidikan seperti Kampung / Desa/Kelurahan Bersinar (Bersih dari Narkoba), karena Tindak kejahatan penyelundupan dan peredaran narkoba di Provinsi Nusa Tenggara Barat apabila tidak dilakukan pencegahan secara masif dan berkesinambungan dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan termasuk dukungan penuh msyarakat maka akan menimbulkan jumlah penyebarannya dan bisa menimbulkan ancaman terhadap keaamanan dan ketahanan bangsa Program jaringan online seperti Bejango Tahanan (Berkunjung Melalui Jaringan Online para Tahanan), Semeton (Sistem Pelayanan Rehabilitasi dan Pemeriksaan Narkotika Online), Berembe (Bimbingan Rohani dan Mental Berbasis Elektronik).
Pertanggung Jawaban Travel Agent Terhadap Konsumen Apabila Terjadi Wanprestasi Di Tinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus : Cv. Lombok Wisata Adventure) Sahroni Sahroni; Ainuddin Ainuddin; Abdul Gani Makhrup
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 3 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perjanjian yang disepakati antara Travel Agent CV. Lombok Wisata Adventure dengan konsumen dan untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban Travel Agent CV. Lombok Wisata Adventure bila terjadi kerugian yang dialami penumpang akibat tidak terpenuhinya klausula klausula dalam penawaran yang di perjanjikan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (Empirical Legal Research), yaitu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung (Field Research) di CV Lombok Tour Adventure. Dalam kasus ini pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan yang digunakan yaitu Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pendekatan kasus yang diteliti yaitu pada Agent Travel CV. Lombok Wisata Adventure. Hasil penelitian yaitu 1) bentuk perjanjian yang disepakati antara konsumen dan Travel Agent. Dalam kasus ini perjanjian tidak cukup dengan lisan saja tetapi harus tertulis dan dibubuhi materai, ataupun bisa dihadapan notaris jika perjanjian tersebut berskala lebih besar dan sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah perjanjian dan pasal 1338 KUHPerdata tentang perjanjian yang bersifat mengikat kedua belah pihak. 2) Bentuk pertanggungjawaban Travel Agent CV. Lombok Wisata Adventure bila terjadi kerugian yang dialami penumpang akibat tidak terpenuhinya klausula klausula dalam penawaran yang di perjanjikan. dalam kasus ini sesuai dengan pasal 7 huruf a sampai g UUPK No. 8 Tahun 1999 tentang kewajiban pelaku usaha, serta telah memenuhi hak-hak konsumen sesuai dengan pasal 4 UUPK No. 8 Tahun 1999. Lombok Wisata Adventure terbukti melakukan wanprestasi tetapi dalam keadaan memaksa (Overmacht), dan dikategorikan dalam Overmacht relative, sehinggan masih bisa melakukan prestasinya ketika keadaan tersebut kembali normal. Hal ini sesuai dengan Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata tentang penggantian biaya, kerugian karena keadaan memaksa.
Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Buku Yang Difotocopy Di Tinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Aziz, Abdul; Ainuddin, Ainuddin; Rifai, Ahmad
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 3 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta buku fotokopi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 dan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dilakukan pemegang hak cipta buku dalam melakukan upaya hukum apabila terjadi kerugian atas hak cipta yang dimilikinya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan analisis konsep hukum. Berdasarkan hasil penelitian perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta buku fotokopi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 merupakan upaya menanggulangi pencurian dalam bentuk penggandaan hak cipta berupa buku pada saat ini, mengingat kebiasaan masyarakat yang mengoleksi buku dengan cara memfotokopi buku. Selain itu, tidak diatur mengenai kewajiban bagi penerbit untuk mendaftarkan hak cipta bukunya dan pengaturan mengenai delik aduan yang artinya aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan hanya dapat menindak kasus pembajakan apabila ada pengaduan dari pihak terkait. Bentuk upaya hukum yang ditempuh oleh pemegang hak cipta buku apabila terjadi penggandaan buku adalah dalam bentuk fotokopi, tentunya dengan mengajukan gugatan dengan beberapa cara, yaitu melalui pengadilan (litigasi) dan tanpa melalui pengadilan (nonlitigasi). Khusus untuk jalur pengadilan, hanya Pengadilan Niaga yang berwenang menyelesaikan kasus hak cipta, sedangkan jalur nonlitigasi dapat ditempuh melalui mediasi, arbitrase, negosiasi, dan konsiliasi.
Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Studi Kasus Putusan Nomor: 367/Pid.sus/2022/Pn.mks Faradila, Faradila; Ainuddin, Ainuddin; Makhrup , Abdul Gani
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 1 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v2i1.37

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pemidanaan terhadap pelaku perdagangan orang yang dilakukan secara penyertaan melalui akun media sosial sesuai dengan pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta berdasarkan studi kasus Putusan Nomor: 367/Pid.Sus/2022/PN.Mks. yang kemudian dengan hadirnya undang-undang ini masyarakarat berharap keadilan dapat ditegakkan dengan adanya sanksi pemidanaan yang dijatuhkan terhadap para pelaku sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal yang mengatur di dalamnya. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode Normatif dengan analisis Kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1)pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana perdagangan orang (Human Trafficking) dianggap dapat dipertanggungjawabkan, karena Pelaku atau Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, perbuatan pelaku mempunyai unsur kesengajaan, terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak ditemukan alasan penghapus pidana, Dan (2) Pertimbangan Hukum dalam tindak pidana perdagangan orang (Human Trafficking) Studi Kasus Putusan Nomor: 367/Pid.Sus/2022/PN.Mks dibagi menjadi 3 bagian diantaranya adalah: Pertimbangan Secara 1. Yuridis, 2. Sosiologis, 3. Filosofis.
Upaya Pre-Emtif Dan Preventif Penyelundupan Narkoba Melalui Bandara International Lombok (Studi Di BNN NTB) Utami, Ni Komang Putri Sri Dewi; Ainuddin, Ainuddin; Megayati, Dhina
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 2 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v2i2.114

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mencegah terjadinya penyelundupan narkoba dengan upaya pre-emtif dan preventif melalui Bandar Udara di Provinsi NTB dan mengetahui kendala yang dihadapi dalam Upaya preemtif dan preventif dalam penyelundupan narkotika. Dalam Penelitian ini metode yang digunakan Normatif yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh dilakukan analisis kualitatif, yang mendasarkan pada teori-teori, azas-azas, doktrin ilmu hukum dan hukum positif di Indonesia. Hasil penelitian ini yaitu 1)Upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB dalam mencegah penyelundupan narkoba yaitu: Melakukan koordinasi baik disektor pemerintah, sektor swasta, pendidikan, ormas dan masyarakat. Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB juga telah melakukan perjanjian (Memorandum of Understanding) dengan Polres Kabupaten, Lembaga Pemasyarakatan, Radio Republik Iindonesia dan stskeholder lainnya. 2) kendala yang dihadapi dalam Upaya preemtif dan preventif dalam penyeludupan narkota. kegiatan Komunikasi, informasi dan edukasi P4GN melalui sosialisasi atau penyuluhan memasuki komunitas masyarakat, pemerintah dan Pendidikan seperti Kampung / Desa/Kelurahan Bersinar (Bersih dari Narkoba), karena Tindak kejahatan penyelundupan dan peredaran narkoba di Provinsi Nusa Tenggara Barat apabila tidak dilakukan pencegahan secara masif dan berkesinambungan dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan termasuk dukungan penuh msyarakat maka akan menimbulkan jumlah penyebarannya dan bisa menimbulkan ancaman terhadap keaamanan dan ketahanan bangsa Program jaringan online seperti Bejango Tahanan (Berkunjung Melalui Jaringan Online para Tahanan), Semeton (Sistem Pelayanan Rehabilitasi dan Pemeriksaan Narkotika Online), Berembe (Bimbingan Rohani dan Mental Berbasis Elektronik).
Pertanggung Jawaban Travel Agent Terhadap Konsumen Apabila Terjadi Wanprestasi Di Tinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus : Cv. Lombok Wisata Adventure) Sahroni, Sahroni; Ainuddin , Ainuddin; Makhrup , Abdul Gani
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 3 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v2i3.136

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perjanjian yang disepakati antara Travel Agent CV. Lombok Wisata Adventure dengan konsumen dan untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban Travel Agent CV. Lombok Wisata Adventure bila terjadi kerugian yang dialami penumpang akibat tidak terpenuhinya klausula klausula dalam penawaran yang di perjanjikan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (Empirical Legal Research), yaitu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung (Field Research) di CV Lombok Tour Adventure. Dalam kasus ini pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan yang digunakan yaitu Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pendekatan kasus yang diteliti yaitu pada Agent Travel CV. Lombok Wisata Adventure. Hasil penelitian yaitu 1) bentuk perjanjian yang disepakati antara konsumen dan Travel Agent. Dalam kasus ini perjanjian tidak cukup dengan lisan saja tetapi harus tertulis dan dibubuhi materai, ataupun bisa dihadapan notaris jika perjanjian tersebut berskala lebih besar dan sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah perjanjian dan pasal 1338 KUHPerdata tentang perjanjian yang bersifat mengikat kedua belah pihak. 2) Bentuk pertanggungjawaban Travel Agent CV. Lombok Wisata Adventure bila terjadi kerugian yang dialami penumpang akibat tidak terpenuhinya klausula klausula dalam penawaran yang di perjanjikan. dalam kasus ini sesuai dengan pasal 7 huruf a sampai g UUPK No. 8 Tahun 1999 tentang kewajiban pelaku usaha, serta telah memenuhi hak-hak konsumen sesuai dengan pasal 4 UUPK No. 8 Tahun 1999. Lombok Wisata Adventure terbukti melakukan wanprestasi tetapi dalam keadaan memaksa (Overmacht), dan dikategorikan dalam Overmacht relative, sehinggan masih bisa melakukan prestasinya ketika keadaan tersebut kembali normal. Hal ini sesuai dengan Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata tentang penggantian biaya, kerugian karena keadaan memaksa.
Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Buku Yang Difotocopy Di Tinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Aziz, Abdul; Ainuddin, Ainuddin; Rifai, Ahmad
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 3 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i3.188

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta buku fotokopi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 dan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dilakukan pemegang hak cipta buku dalam melakukan upaya hukum apabila terjadi kerugian atas hak cipta yang dimilikinya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan analisis konsep hukum. Berdasarkan hasil penelitian perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta buku fotokopi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 merupakan upaya menanggulangi pencurian dalam bentuk penggandaan hak cipta berupa buku pada saat ini, mengingat kebiasaan masyarakat yang mengoleksi buku dengan cara memfotokopi buku. Selain itu, tidak diatur mengenai kewajiban bagi penerbit untuk mendaftarkan hak cipta bukunya dan pengaturan mengenai delik aduan yang artinya aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan hanya dapat menindak kasus pembajakan apabila ada pengaduan dari pihak terkait. Bentuk upaya hukum yang ditempuh oleh pemegang hak cipta buku apabila terjadi penggandaan buku adalah dalam bentuk fotokopi, tentunya dengan mengajukan gugatan dengan beberapa cara, yaitu melalui pengadilan (litigasi) dan tanpa melalui pengadilan (nonlitigasi). Khusus untuk jalur pengadilan, hanya Pengadilan Niaga yang berwenang menyelesaikan kasus hak cipta, sedangkan jalur nonlitigasi dapat ditempuh melalui mediasi, arbitrase, negosiasi, dan konsiliasi.
Co-Authors -, Widyawati Abdul Aziz Abdul Gani Makhrup Ahmad Rifai Ariyanto M. Ali Dhina Megayati Diah Anggraini Vitaloka Faradila Faradila Faradila, Faradila M. Sukarno Mahruf Azis Makhrup , Abdul Gani Muhammad Adam Suryadilaga Ni Komang Putri Sri Dewi Utami Novie Afif Mauludin Nurain Adung Damsiki Nuraini Adung Damsiki Sahroni Sahroni Sahroni, Sahroni Setyowati, Ety Retno Sri Karyati Suryadilaga, Muhammad Adam Utami, Ni Komang Putri Sri Dewi