Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

RELIABILITY CENTERED MAINTENANCE (RCM) DALAM MENGANALISIS PADA PRECISION AIR CONDITIONING (PAC) DI PT XYZ Rikzan Bachrul Ulum; Tarman; Herry Firmansyah; Rizky Fajar Ramdhani
Jurnal Teknologika Vol 13 No 1 (2023): Jurnal Teknologika
Publisher : Sekolah Tinggi Teknologi Wastukancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51132/teknologika.v13i1.239

Abstract

Kelancaran proses bisnis perusahaan sangat dipengaruhi oleh alat-alat produksi utama maupun alat-alat pendukung produksi yang handal, hal ini juga berlaku pada PT XYZ yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak pada jasa komunikasi. Salah satu bagian yang paling penting dari proses penyediaan jasa komunikasi tersebut adalah Precission Air Conditioning (PAC), yang memiliki fungsi untuk menjaga suhu server rack berada pada suhu optimal untuk bekerja, unit PAC bekerja selama 24 jam setiap harinya. Kegagalan pada unit PAC dapat mengakibatkan terganggunya server rack sehingga proses penyediaan jasa komunikasi dapat terhenti. Maka untuk menghindari terjadinya kegagalan tersebut, diperlukan usaha-usaha perawatan yang dilakukan oleh perusahaan. Salah satunya adalah dengan menerapkan Reliability Centered Maintenance (RCM) untuk menerapkan sistem perawatan prediktif pada unit PAC dengan mencari komponen-komponen kritis dari PAC dan interval perawatannya. Dari hasil analisis RCM yang telah dilalukan, dapat diketahui terdapat 4 komponen yang memiliki risk priority number paling besar, komponen tersebut adalah fan dengan nilai RPN 576, compressor dengan nilai RPN 471, electric heater dengan nilai RPN 386 dan thermal expansion valve dengan nilai RPN 248. Untuk komponen fan, interval perawatan suku cadang v-belt adalah 155 hari dan bearing blade unit adalah 252 hari, sedangkan pada komponen compressor, interval perawatan untuk suku cadang sensor switch adalah 78 hari dan pelumas 42 hari, kemudian pada komponen electric heater, interval perawatan suku cadang komponen sensor temperatur adalah 182 hari dan sensor air flow 351 hari.
Human Rights Protection for Victims of Human Trafficking: A Normative Analysis of Law Number 21 of 2007 Marcelino Dennis Lesmana; Herry Firmansyah
Al-Risalah VOLUME 26 NO 1, MAY (2026)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-risalah.vi.62657

Abstract

Human trafficking constitutes a serious crime that violates human dignity and fundamental human rights. This research analyzes two main issues: (1) the implementation of human trafficking regulations as part of human rights protection in Indonesia; and (2) the categorization of human trafficking within the spectrum of derogable rights or non-derogable rights. The research method employs a normative juridical approach with a statute approach and conceptual approach. Primary data sources include Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Human Trafficking, Presidential Regulation No. 69 of 2008 on the Task Force for Prevention and Handling of Human Trafficking, and international human rights legal instruments, while secondary data consist of legal literature, scientific journals, and academic documents related to human trafficking and human rights. Research findings indicate that the implementation of human trafficking regulations has experienced significant development since the enactment of Law No. 21 of 2007, which was strengthened by the establishment of the Task Force through Presidential Regulation No. 69 of 2008 as the coordinator for prevention and handling of human trafficking. Human trafficking falls within the category of non-derogable rights as it violates three fundamental rights that cannot be reduced under any circumstances: the right to life, the right to be free from torture, and the right to be free from slavery. Human trafficking constitutes a serious human rights violation requiring comprehensive legal protection through national regulatory frameworks and commitment to international human rights standards.