Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Keadilan Innovative: Journal Of Social Science Research Keadilan
Azzahra Bunga Cantika
Universitas Bandar Lampung
Humanities Computer Science & IT Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Harmonisasi Sumber Hukum: Jurisprudensi Dan Konstitusi Tertulis Dalam Filsafat Dan Penerapan Hukum Zainudin Hasan; Azzahra Bunga Cantika; Hermita Liana Sari; Putu Nanda Karenita Indiana
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i2.1334

Abstract

Penelitian ini membahas terkait benturan Sumber Hukum yang ada di Indonesia. Dijelaskan pada Pasal 7 tentang Hirarki Perundang-Undangan bahwa UUD 1945 ialah sebagai acuan Dasar Hukum tertinggi di Indonesia. Namun di Indonesia dikenal dengan budaya dan adat istiadat, untuk itu adanya Hukum Adat di Indonesia yang dibuat berdasarkan tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang ditaati secara tidak tertulis. Akan tetapi diketahui bahwa peraturan lain tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dimana yang dimaksud dengan peraturan lebih tinggi ialah UUD 1945. Adanya permasalahan-permasalahan yang masih sering terjadi bahwa pelaksanaan Hukum Adat bertentangan dengan UUD 1945, lalu bagaimana langkah yang perlu diambil apabila Hukum Adat tersebut bertentangan dengan UUD 1945, pertentangan yang disebabkan oleh adanya perkembangan zaman dan peradaban. Oleh sebab itu perlu adanya perharmonisasian terkait kedua sumber hukum tersebut. Maka penelitian ini dibuat menggunakan metode empiris dengan teknik pengumpulan data secara langsung dan normatif dengan teknik pengumpulan data melalui pendekatan perundang-undangan (statue approach), hukum adat, teori, buku, untuk dapat dibaca dan kita pelajari bersama.
IMPLEMENTASI PERAN DPRD KABUPATEN LAMPUNG UTARA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH SEBAGAI WUJUD PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 jo UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Azzahra Bunga Cantika; Lintje Anna Marpaung; Okta Ainita
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/pedf7779

Abstract

Otonomi daerah merupakan konsekuensi dari sistem pemerintahan desentralisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta memperkuat peran lembaga legislatif daerah. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peran DPRD Kabupaten Lampung Utara dalam Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai wujud Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah dan Faktor apa saja penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Yuridis Normatif dan pendekatan empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Diperoleh dengan cara studi kepustakaan (library research) seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pelaksanaan peran DPRD Kabupaten Lampung Utara dalam menjalankan fungsi legislasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memadai. Kurangnya koordinasi antar lembaga serta partisipasi masyarakat yang belum optimal. Perlu adanya upaya peningkatan kapasitas anggora DPRD dan penguatan koordinasi antar lembaga guna mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Lampung Utara. Kata Kunci : DPRD, Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah.
IMPLEMENTASI PERAN DPRD KABUPATEN LAMPUNG UTARA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH SEBAGAI WUJUD PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 jo UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Azzahra Bunga Cantika; Lintje Anna Marpaung; Okta Ainita
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/pedf7779

Abstract

Otonomi daerah merupakan konsekuensi dari sistem pemerintahan desentralisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta memperkuat peran lembaga legislatif daerah. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peran DPRD Kabupaten Lampung Utara dalam Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai wujud Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah dan Faktor apa saja penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Yuridis Normatif dan pendekatan empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Diperoleh dengan cara studi kepustakaan (library research) seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pelaksanaan peran DPRD Kabupaten Lampung Utara dalam menjalankan fungsi legislasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memadai. Kurangnya koordinasi antar lembaga serta partisipasi masyarakat yang belum optimal. Perlu adanya upaya peningkatan kapasitas anggora DPRD dan penguatan koordinasi antar lembaga guna mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Lampung Utara. Kata Kunci : DPRD, Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah.
Co-Authors Hermita Liana Sari Lintje Anna Marpaung Okta Ainita Putu Nanda Karenita Indiana Zainudin Hasan