<![CDATA[Otonomi daerah merupakan konsekuensi dari sistem pemerintahan desentralisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta memperkuat peran lembaga legislatif daerah. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peran DPRD Kabupaten Lampung Utara dalam Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai wujud Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah dan Faktor apa saja penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Yuridis Normatif dan pendekatan empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Diperoleh dengan cara studi kepustakaan (library research) seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pelaksanaan peran DPRD Kabupaten Lampung Utara dalam menjalankan fungsi legislasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memadai. Kurangnya koordinasi antar lembaga serta partisipasi masyarakat yang belum optimal. Perlu adanya upaya peningkatan kapasitas anggora DPRD dan penguatan koordinasi antar lembaga guna mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Lampung Utara. Kata Kunci : DPRD, Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah.]]>
Copyrights © 2026
