Rahmiati
Universitas Tangerang Raya

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Analisis Penegakan Hukum Terhadap Aksi Pelecehan Seksual Non Fisik di Indonesia Ani Purwati; Rahmiati; Rahmad Sujud Hidayat; Martinus Tanga Lero
Jurnal Hukum Sasana Vol. 9 No. 1 (2023): June 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v9i1.2420

Abstract

Pelecehan seksual dijelaskan sebagaiĀ  perbuatan yang menjurus ke arah seksual yang tidak dimaui, permintaan berbuat seksual, ucapan atau gerakan yang mengarah ke seksual, atau hal seksual lainnya, yang menjadikan orangĀ  timbul perasaan tersinggung, merasa direndahkan dan dibuat malu, dimana reaksi seperti itu wajar dalam keadaan demikian., dan perbuatan itu membuat kerja jadi terganggu tidak beretika. Pelecehan seksual ada yang fisik dan non-fisik jenisnya. Pengaturan hukum di Indonesia saat ini hanya ada aturan tentang pelecehan seksual yang sifatnya fisik, sedangkan pelecehan seksual non-fisik belum ada aturan yang mengaturnya. Sebenarnya payung hukum untuk pelecehan intim/seksual non-raga/fisik sudah terakomodir dalam RUU PKS, namun sampai saat ini, RUU tersebut belum disahkan, sehingga belum dapat diberlakukan. Tujuan penulisan ini untuk melihat bagaimana penegakan hukum terhadap aksi pelecehan seksual non fisik di Indonesia. Metode penulisan yuridis normative dengan pendekatan konseptual. Dari penelitian ini ditemukan bahwa Indonesia perlu untuk mengkriminalisasi pelecehan seksual/intim baik orientasi fisik/raga serta non-fisik/non-raga supaya ada payung hukum yang mengatur dengan jelas tentang aksi tersebut. Hal tersebut sebenarnya sudah ada aturannya di dalam RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual). Namun hanya saja, sampai saat ini RUU tersebut belum disahkan, sehingga belum bisa diterapkan dalam praktik hukum negara kita.
Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga: Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/Pn Kng Hanna Noviana; Rahmiati; Eprina Mawati Br. Siboro
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 12 (2026): Tema Hukum dan Hak Asasi Manusia
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i12.4523

Abstract

Legal protection for women with mental disabilities who experience sexual violence in domestic settings requires both criminal accountability and victim recovery. This normative legal study applies statutory and case approaches to Decision Number 44/Pid.Sus/2022/PN Kng. Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence is treated as the legal basis applicable to the case, while Law Number 3 of 2026 on Witness and Victim Protection, Law Number 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code, Law Number 8 of 2016 on Persons with Disabilities and Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes are used as current evaluative standards for victim protection. The findings show that the decision provided repressive protection through punishment and recognized the victim's vulnerability in the evidentiary assessment. However, the judicial reasoning did not expressly address the victim's rights and restitution, assistance, psychological rehabilitation and social recovery were not incorporated into the operative part of the judgment. Under the current legal framework, victim protection should include security, information, assistance, disability accommodation, restitution and sustained recovery.
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penyebaran Foto Asusila di Media Sosial: Studi Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN.Tdn Eva Maria Tinambunan; Rahmiati; Fikry Latukau
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 12 (2026): Tema Hukum dan Hak Asasi Manusia
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i12.4528

Abstract

The non-consensual dissemination of indecent photographs through social media violates dignity and privacy and may cause psychological harm to victims. This normative legal research examines Decision Number 12/Pid.B/2025/PN.Tdn using statutory, case and conceptual approaches. The findings show that the defendant satisfied the elements of Article 45 paragraph (1) in conjunction with Article 27 paragraph (1) of the Electronic Information and Transactions Law applicable when the case was decided, as well as the requirements of criminal liability, namely capacity for responsibility, intent and the absence of grounds excluding liability. No new detention was ordered because the defendant was already serving another sentence and remained under state custody. From a victim-protection perspective, the sentence considered the harm suffered by the victim, but recovery remained incomplete because the judgment contained no restitution, content-removal order, psychological recovery measure, or specific measure to prevent further dissemination. The more recent standards under Law Number 3 of 2026 on the Protection of Witnesses and Victims reinforce the need for victim-oriented recovery in criminal adjudication.