Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.888
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KRTHA BHAYANGKARA Jurnal Hukum Sasana
Ahmad Baihaki
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Upaya Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak Yang Lahir di Luar Perkawinan Ahmad Baihaki
Jurnal Hukum Sasana Vol. 9 No. 1 (2023): June 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v9i1.2428

Abstract

Perlindungan terhadap hak-hak anak merupakan amanat konstitusi yang harus dijamin agar agar anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi penerus generasi bangsa yang berkualitas di masa depan. Namun kenyataannya, berbeda dengan anak sah, anak yang lahir di luar perkawinan seringkali terabaikan hak-hak keperdataannya. Tulisan ini bertujuan mengkaji pengaturan mengenai perlindungan dan upaya-upaya hukum yang dapat digunakan dalam rangka pemenuhan hak-hak keperdataan anak di luar perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengumpulkan sumber data sekunder dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan. Berdasarkan hasil penelitian, meskipun konstitusi secara umum telah memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak anak. Namun demikian, hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan maupun peraturan pelaksana yang mengatur secara spesifik mengenai hak-hak keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan. upaya pemenuhan hak keperdataan anak di luar perkawinan hingga saat ini masih menemui banyak kendala, baik dari segi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum sehingga dianggap belum tercipta perlindungan hukum yang maksimal terhadap jaminan pemenuhan hak-hak keperdataan anak di luar perkawinan.
The Legal Reasoning of Religious Court Judges in Granting Marriage Dispensations from the Perspective of Maqāshid Al-Shari’ah Ahmad Baihaki; Rabiah Al Adawiah
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 18 No. 3 (2024): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v18i3.2937

Abstract

The issue of preventing child marriage and marriage dispensation to provide child protection remains a crucial legal problem. This research aims to examine the legal reasoning in the rulings of Religious Court judges regarding marriage dispensation applications and to what extent these rulings provide child protection from the perspective of Maqāshid Al-Shari’ah. This study employs normative legal research methods and analyzes legal issues from the perspective of Maqāshid Al-Shari’ah. Data collection was conducted through a literature review. The findings indicate that the legal reasoning in the rulings of Religious Court judges has not fully aligned with the spirit of the Marriage Law, the Child Protection Law, and the Supreme Court Regulation on Marriage Dispensation, which aim to prevent child marriage. There is a dilemma among judges between efforts to prevent child marriage and the legal reality where the child applying for marriage dispensation has met urgent reasons and supporting evidence. Most of the rulings by Religious Court judges on marriage dispensation cases align with the main objectives of Islamic law (Maqāshid Al-Shari’ah), which are the protection of religion (hifz al-din), the protection of life (hifz al-nafs), the protection of lineage (hifz al-nasl), the protection of intellect (hifz al-aql), and the protection of property (hifz al-māl).
Praktik Hibah Dan Wasiat Sebagai Pembagian Waris Pada Masyarakat Betawi Ditinjau Dari Teori Maslahah Ahmad Baihaki; Rabiah Al Adawiyah
Jurnal Hukum Sasana Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Sasana: December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v11i2.4628

Abstract

Pembagian waris selalu rentan terhadap munculnya perselisihan dalam keluarga. Dalam praktiknya, banyak dari kalangan masyarakat suku Betawi di wilayah kecamatan Cinere pewaris melaksanakan hibah yang dimaksudkan sebagai bagian dari pembagian harta warisan pada saat mereka masih hidup. Secara normatif praktik semacam bertentangan dengan asas dalam hukum kewarisan Islam bahwa pembagian waris pada dasarnya hanya bisa dilaksanakan ketika pewaris telah meninggal. Penelitian ini bertujuan mengkaji praktik hibah sebagai bagian dari pembagian waris dalam tradisi masyarakat suku Betawi. Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan praktik hibah demikian dilakukan oleh kalangan masyarakat suku Betawi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi keluarga para ahli waris dan sekaligus mencegah timbuhnya perselisihan mengenai pembagian harta warisan pada saat nanti pewaris meninggal dunia. Dalam teori maslahah, praktik demikian dapat dibenarkan sepanjang ada maslahah dalam rangka memberikan kemanfaatan dan mencegah timbulnya mafsadah di kemudian hari. Praktik hibah sebagai waris dalam rangka mendukung pemenuhan kelayakan kehidupan ahli waris dan mencegah timbulkan konflik atau perselisihan diantara para ahli waris sejalan dengan tujuan hukum Islam. Praktik hibah tersebut juga termasuk kedalam maslahah daruriyah dan maslahah mu’tabarah serta memenuhi tujuan daripada hukum Islam yakni, dapat menjaga agama, keturunan dan harta.
The Rising Divorce Rate in Indonesia: A Socio-Legal Analysis of Islamic Family Law And Judicial Practices in The Religious Courts Ahmad Baihaki; Otih Handayani
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 20 No. 2 (2026): KRTHA BHAYANGKARA: AUGUST 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v20i2.5457

Abstract

Indonesia has witnessed a persistent and alarming rise in divorce rates over the past decade, presenting a complex socio-legal challenge that intersects Islamic family law, state legislation, and judicial practice in the Religious Courts (Pengadilan Agama). This article undertakes a comprehensive socio-legal analysis of the factors driving this phenomenon, examining the normative legal framework governing marriage and divorce in Indonesia, the institutional role and limitations of the Religious Courts, the ineffectiveness of court-mandated mediation, gender dynamics in divorce petitions, and the broader socio-economic and cultural determinants of marital dissolution. Drawing on empirical data, judicial decisions, and a synthesis of recent scholarship, this article argues that the rising divorce rate in Indonesia is a multidimensional phenomenon that cannot be adequately explained by reference to any single cause. Rather, it reflects structural deficiencies in the legal system, socio-economic pressures, evolving gender consciousness, inadequate pre-marital preparation, and the persistent gap between the normative aspirations of Islamic family law and the realities of judicial practice. The article concludes with recommendations for legal reform and institutional strengthening aimed at reducing divorce rates while ensuring justice for all parties, particularly women and children.
Co-Authors Otih Handayani Rabiah Al Adawiah Rabiah Al Adawiyah