Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Pemuliaan Keadilan
Darius A. Kian
Universitas Nusa Cendana
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG ATAU UANG KERTAS DI KELURAHAN LAI-LAI BESI KOPAN, KECAMATAN KOTA LAMA, KOTA KUPANG Wilibrodus Gara Sawo; Thelma S.M. Kadja; Darius A. Kian
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 3 No. 6 (2023): Cerdika : Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v3i06.609

Abstract

Pemalsuan uang banyak terjadi pada uang kertas dilakukan dengan berbagai cara. Kegiatan pemalsuan uang dinilai sangat merugikan terutama untuk kepentingan umum. Pelaku yang melakukan kegiatan pemalsuan uang dapat diberikan hukuman dan perbuatan tersebut masuk ke dalam tindak pidana. Studi ini bertujuan untuk mengetahui menyebabkan tindak pemalsuan mata uang atau uang kertas dan penegakan hukum pidana terhadap pelaku pemalsuan mata uang atau uang kertas serta upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan mata uang atau uang kertas di Kelurahan Lai-lai Besi Kopan, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang. Penulis ingin mengkaji dan meneliti secara mendalam bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan mata uang atau uang kertas. Jenis penelitian yang digunakan yaitu menggunakkan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kasus. Informan dalam penelitian ini yakni penyidik dari Polsek Kelapa Lima. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Atau Uang Kertas Di Kelurahan Lai-Lai Besi Kopan, Kecamatan Kota Lama Kota Kupang yaitu : penegakan hukum tidak dilaksanakan sesuai dengan amanat perundang- undangan, bahwa perbuatan terdakwa merupakan pengulangan tindak pidana pemalsuan uang atau residive, namun pada isi putusan akhir peerkara pada sidang Pengadilan Negeri Kupang tidak menjatuhkan hukuman yang memberatkan terdakwa sehingga perlu diperhatikan pula rumusan pasal 486 KUHP dan terdakwa melakukan dua tindak pidana yakni memalsukan mata uang atau uang kertas dan tindak mengedarkan serta membelanjakan uang palsu tersebut namun hanya dijatuhkan hukuman atas tindak pemalsuan mata uang atau uang kertas. Sehingga belum sesuai dengan Pasal 244 KUHP. Sehingga berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo (2000;175-183) tentang penegakkan hukum pada Pengadilan Negeri Kupang tidak melaksanakan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat dan tidak menjatuhkan hukuman yang dapat memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana
Perlindungan Hukum Jasa Kurir Jual Beli Online dalam Sistem Layanan Cash on Delivery Frengky Petra Beti; Jimmy Pello; Darius A. Kian
Hakim Vol 2 No 2 (2024): Mei : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/hakim.v2i2.1815

Abstract

The issue of online shopping with the COD service is closely related to consumers' desire to avoid fraud in online transactions. Consequently, consumers always wish to inspect their ordered items before making payment, even though COD terms prohibit buyers from opening orders before payment. This situation leads to various problems, such as buyers making complaints to couriers using unlawful methods like threats, insults, extortion, and the like. These actions are directed towards couriers who are unaware of the regulations governing online shopping transactions between buyers and sellers. In some cases, social media reports often express these complaints by attacking couriers personally, ranging from insults to threats involving sharp weapons. This research aims to understand and analyze the criminal law regulations that provide legal protection for courier services. Additionally, it seeks to identify efforts that can be undertaken by service provider companies to protect couriers in online buying and selling. The research adopts a normative legal research method, which examines, maintains, and develops positive legal structures using legal logic. It will also refer to existing legal materials such as legal principles, legal doctrines, regulations, and legal literature, as well as legal theories. The study focuses on addressing normative gaps in regulations that govern the protection of couriers as employees in courier service companies. An employee is defined as anyone who works and receives wages or compensation in another form. In the agreement mutually accepted, the position of a courier is established as a partner of the courier service provider/expedition company. Conducting pre-delivery checks on the condition of goods helps reduce disputes related to damage or loss. Furthermore, it is crucial to understand and recognize the rights and obligations of couriers in the cooperation agreement, especially concerning COD payments, as it is a critical aspect. Legal protection for couriers needs to be considered and possibly codified to cover specific aspects that can provide security and assurance for their rights.
Faktor Penyebab Kekerasan Seksual Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Kupang Dan Upaya Penanggulangganya Melani Netilita Ingutali; Rudepel Petrus Leo; Darius A. Kian
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 07 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i07.1051

Abstract

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif. Rumusan masalah pokok penelitian ini adalah (1) Apakah yang menjadi faktor penyebab kekerasan seksual terhadap Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kupang? (2) Bagaiamanakah upaya yang di lakukan oleh Kepolisian Resor Kupang dalam penanganan kasus pelecehan seksual terhadap Penyandang Disabilitas. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dimana penelitian dilaksanakan di Kantor Kepolisian Resor Kupang, Rutan Kelas IIB Kupang. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi kepustakaan/dokumen. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kupang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan (1) Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Kupang yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor hawa nafsu yang tidak terkontrol, faktor Keinginan, faktor dendam dan emosional,. Berikut faktor eksternal adalah faktor penyalahgunaan teknologi, faktor lingkungan dan faktor adanya kesempatan. (2) Upaya yang di lakukan oleh kepolisian Resor Kupang yaitu Upaya Preemtif, Preventif dan Represif.
Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebelum Dan Sesudah Dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Liontin Helson Samy Tobo; Thelma S.M Kadja; Darius A. Kian
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 08 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i08.1070

Abstract

Penentuan perlindungan hukum terhadap kasus pencabulan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung merupakan salah satu kejahatan seksual yang mengancam masa depan anak menarik untuk dikaji lebih dalam. Bukan hanya dari segi perlindungan hukumnya saja namun juga mencari dampak psikologi yang dialami tersebut agar dapat diminta perlindungan hukumnya. Rumusan masalah pokok penelitian ini adalah: (1) Apakah Dampak Psikologi terhadap korban kasus pencabulan ayah kandung terhadap anaknya sendiri di Kabupaten Timor Tengah Selatan? (2) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan yang di lakukan oleh ayah kandungnya sendiri di Kabupaten Timor Tengah Selatan? Penelitian dengan metode analisis yuridus kualitatif sesuai dengan data yang diperoleh dengan tetap memperhatikan teori-teori yang di pakai, penelitian ini merupakan penelitian yang bersumber pada data primer, sekunder,tersier dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Bentuk kekerasan yang dialami oleh anak perempuan tersebut yaitu kekerasan fisik dan kekerasan seksual serta dengan adanya perlindungan hukum terhadap anak perempuan berupa pendampingan hukum,relokasi dan penegakan hukum, sebagai negara yang menjunjung tinggi Hak asasi manusia. Dampak Psikologi yang dirasakan oleh Korban yaitu Trauma yang berkepanjangan mengakibatkan korban takut melihat pelaku secara langsung, Depresi membuat suasana hati korban menurun dan kesehatan mental korban terganggu, merasa paling bersalah dan rasa malu yang besar terhadap lingkungan sekitar. Dari penelitian yang sudah dilakukan maka penulis memberi saran terkait masalah tersebut ialah dalam memberikan didikan yang baik kepada anak seharusnya orang tua selaku orang terdekat, harus menjadi orang terdekat yang baik untuk anak bukan merusak masa depan anak. Karena kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak kandungnya sendiri sangat berdampak negati bagi masa depan anak tersebut. Khususnya anak sebagai generasi penerus bangsa yang benar-benar dapat membangun negara ini.
Tinjauan Kriminologis Terhadap Korupsi Pengadaan Benih Bawang Merah Dikabupaten Malaka: (STUDI PUTUSAN NOMOR 39/PID-SUS-TPK/2023/PN.KPG, PUTUSAN NOMOR 40/PID-SUS-TPK/2023/PN.KPG, PUTUSAN NOMOR 41/PID-SUS-TPK/2023/PN.KPG DAN PUTUSAN NOMOR 42/PID-SUS-TPK/2023/PN.KPG) Dian Maranatha Fallo; Heryanto Amalo; Darius A. Kian
Pemuliaan Keadilan Vol. 1 No. 4 (2024): October : Pemuliaan Keadilan
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/pk.v1i4.217

Abstract

Extraordinary Crime is a label given to the crime of corruption. This is because corruption can hamper the economic life of the nation and state. Therefore, the eradication of corruption cannot be handled in the usual way but through an extraordinary handling. Corruption is a serious problem that can threaten the continuity of the Indonesian nation, coupled with the fact that the perpetrators of corruption are officials of government agencies who have a duty to foster and serve the community for the fulfillment of justice and public welfare. One of the easy targets for people who commit corruption, namely officials of government agencies in launching their actions, is the procurement sector of government goods and services. As happened in the procurement of shallot seeds in Malaka Regency in the 2018 fiscal year involving government agency officials and private parties.The problem formulations in this study are: (1) Factors causing corruption in the procurement of government goods and services, namely the procurement of shallot seeds in Malaka Regency (2) The impact of corruption in the procurement of shallot seeds in Malaka Regency (3) Countermeasures to improve the process of procurement of government goods and services in Malaka Regency.The writing of this thesis uses a type of juridical-empirical research with a case approach method, so that it is based on applicable laws and regulations and data obtained in the field. The case approach taken in this research is related to the corruption case of shallot procurement in Malacca Regency in the 2018 fiscal year.The results of the study show that the factors causing corruption in the procurement of shallot seeds in Malaka Regency are the intention of the defendants, the existence of authority and the opportunity for corruption. The impact of corruption in the procurement of shallot seeds in Malaka Regency is a state loss of Rp. 4,770,725,000.00 (four billion seven hundred seventy million seven hundred twenty-five thousand rupiah), not only limited to state losses but also losses felt by the community and government agencies involved in the corruption case of shallot seed procurement, namely the Government Goods / Services Procurement Section at the Regional Secretariat of Malaka Regency and also the Agriculture and Food Security Office of Malaka Regency. Therefore, efforts to eradicate corruption in the procurement of goods and services of the Malaka district government are not only carried out by the government alone, but also involve the active role of the community in preventing corruption in the government goods/services procurement sector and also countermeasures involving cooperation between the Malaka district government and the Malaka district police.
Co-Authors Dian Maranatha Fallo Frengky Petra Beti Heryanto Amalo Liontin Helson Samy Tobo Melani Netilita Ingutali Pello, Jimmy Rudepel Petrus Leo Thelma S.M Kadja Thelma S.M. Kadja Wilibrodus Gara Sawo