Articles
<![CDATA[Criminal Liability Of Disseminator’s Pornographic Content On Social Media ]]>
<![CDATA[Helmalia Verena Putri Kanci]]>;
<![CDATA[Rudepel Petrus Leo]]>;
<![CDATA[Heryanto Amalo]]>
<![CDATA[ Journal of Digital Law and Policy Vol. 2 No. 3 (2023): Journal of Digital Law and Policy - May 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Catuspata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58982/jdlp.v2i3.384
<![CDATA[Social media platforms have facilitated unprecedented access to and dissemination of various content, including material that violates societal norms, such as cyberporn, which falls under the realm of cybercrime. The objective of this research is two-fold: (1) to analyze the role of criminal law in addressing cases involving the distribution of pornographic content in terms of both substance and procedure and (2) to determine whether the individuals responsible for spreading such content can be held accountable for their actions. The author employs a normative legal research methodology, primarily relying on library research to explore relevant data, literature, and legal provisions pertaining to the raised legal issues. The results of this study indicate that criminal law plays a crucial role in assessing the dissemination of pornographic content as an offense, aligning with the provisions outlined in Law Number 44 of 2008 concerning Pornography. Additionally, the act of distributing pornographic content via platforms like WhatsApp and Line is deemed a violation of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, which entails corresponding legal sanctions. Formally, this entails an expansion in the scope and types of admissible evidence beyond what is stipulated in Article 184 of the Code of Criminal Procedure, as well as modifications in the examination process. Regarding the perpetrator involved in the case of JA, who spread pornographic content on social media, they can indeed be held accountable. The perpetrator exhibited an intent to seek revenge against the victim through the dissemination of the pornographic video, thereby meeting the necessary criteria for legal responsibility.]]>
<![CDATA[Analisis Kriminologis Pemerkosaan Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Tunawicara di Desa Warupele I, Kabupaten Ngada ]]>
<![CDATA[Virginia Reynalda Ria]]>;
<![CDATA[Heryanto Amalo]]>;
<![CDATA[Nikolas Manu]]>
<![CDATA[ COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 02 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Publikasi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59141/comserva.v3i02.783
<![CDATA[Pemerkosaan merupakan perbuatan kriminal berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan /pelaku melakukan pemerkosaan terhadap perempuan penyandang disabilitas di Desa Warupele 1 Kabupaten Ngada dan upaya untuk yang dilakukan untuk menangani pemerkosaan terhadap perempuan penyandang disabilitas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil studi lapangan dengan wawancara Penyidik Kepolisian di Polres Ngada. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan cara memeriksa dan mengoreksi data. Setelah data diolah kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa: Faktor penyebab terjadinya kasus pemerkosaan terhadap perempuan penyandang disabilitas tunawicara di Kabupaten Ngada terdiri dari: Faktor internal dan faktor eksternal. (1) Faktor internal meliputi:(a) ketidakmampuan pelaku dalam mengendalikan hasrat seksualnya dan (b) faktor rendahnya moralitas dan mentalitas pelaku (c) faktor tingkat pendidikan. (2) Faktor eksternal meliputi: (a) faktor kesempatan, (b) faktor keluarga dan lingkungan pergaulan (c) faktor minuman keras. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Ngada dan pihak-pihak terkait di antaranya (1) Upaya pre-emtif yaitu mengadakan kegiatan positif bagi remaja yang bersifat produktif dan kreatif. (2) Upaya preventif dengan melakukan patroli dan penyuluhan hukum. (3) Upaya represif dengan memproses atau menindaklanjuti tindak pidana perkosaan sesuai dengan hukum yang berlaku.]]>
<![CDATA[Implementasi Wewenang Intelejen Kejaksaan dalam Mengungkap Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Timor Tengah Utara ]]>
<![CDATA[Seferinus Anmuni]]>;
<![CDATA[Simplexius Asa]]>;
<![CDATA[Heryanto Amalo]]>
<![CDATA[ COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 02 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Publikasi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59141/comserva.v3i02.786
<![CDATA[Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara merupakan salah satu unit kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Timor Tengah Utara yang melalui seksi Intelejennya secara nyata telah melakukan usaha pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah hukumnya. Meskipun demikian dalam pelaksanaannya tidak mudah bagi Intelejen Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara untuk mendapatkan temuan-temuan tindak pidana korupsi dan masih terdapat dugaan-dugaan tindak pidana korupsi yang belum tuntas diselesaikan. Penelitian ini merupakan yuridis empiris yakni penelitian yang mengacu pada efektifitas hukum. Jenis dan sumber data yang diperoleh adalah melalui wawancara sebagai data primer dan didukung dengan data sekunder yang berasal dari buku, peraturan perundang-undangan dan lain-lain. Data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis secara dekskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Kejaksaan merupakan satu landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya di bidang penuntutan, tidak ada lembaga lain yang berhak melakukan penuntutan kecuali yang berada di bawah kendali Jaksa Agung sehingga dimanapun jaksa berada baik jaksa yang dikaryakan Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) maupun jaksa yang ditugaskan di daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lembaga kejaksaan. (2) Melakukan kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana guna mendukung penegakan hukum dan memberikan dukungan intelejen kejaksaan bagi keberhasilan tugas dan kewenangan kejaksaan, melakukan koordinasi serta pemantapan kesadaran hukum masyarakat. (3) Melakukan kegiatan penyelidikan sejak dikeluarkan surat perintah dimulainya penyelidikan kemudian hasil temuan dari penyelidikan diolah dan dianalisis kemudian diberikan kepada pimpinan untuk dipelajari.]]>
<![CDATA[Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Serta Kendala Yang Dihadapi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kupang Kota ]]>
<![CDATA[Avrid Grandy Billy Tanggu Rame]]>;
<![CDATA[Rudepel Petrus Leo]]>;
<![CDATA[Heryanto Amalo]]>
<![CDATA[ Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan dan Informatika Vol 2 No 1 : September (2023): Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidika ]]>
Publisher : <![CDATA[Shofanah Media Berkah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Human interaction in social interactions in society has given rise to various legal violations in the form of crimes and violence, including the increasing prevalence of criminal acts of sexual violence. Sexual violence is any activity consisting of sexual activity carried out forcibly by an adult on a child or by a child on another child. sexual relations, child involvement in audio-visual media and child prostitution. It is important to know that children as a trust from Almighty God need to be looked after, protected and maintained in physical and mental safety. The problem formulation is (1) What are the legal protection efforts for child victims of sexual violence in the jurisdiction of the Kupang City Police Department? (2) What are the obstacles faced by law enforcement officers in providing legal protection to child victims of sexual violence in the jurisdiction of the Kupang City Police Department? This research aims to determine legal protection efforts for child victims of sexual violence and the obstacles faced in providing legal protection for child victims of sexual violence in the jurisdiction of the Kupang City Police Department. This research uses empirical juridical research methods. The methods used in collecting data are interviews and studies. The document is then analyzed and then presented and explained in a qualitative descriptive manner. The results of this research show: (1) In an effort to provide legal protection for children as victims of criminal acts of sexual violence provided by the Kupang City Resort Police, namely (a) The identity of the child is kept secret (b) During the examination process, the victim's child was visited directly at his home (c) Medical assistance, in this case the police accompany the post mortem et repertum (d) The child victim receives all forms of protection according to his needs (e) The child victim is accompanied by a child psychologist when providing information. If the child is seriously traumatized, the police will provide a psychiatrist (f) The child will be given legal assistance in the form of advocacy during the trial (g) The police will direct the parents of the victim's children to take better care of their children and monitor their children's mental development. (2) There are several obstacles faced in implementing legal protection for child victims of sexual violence, the Kupang City Police, including: (a) If the perpetrator knows that he has been reported to the police, the perpetrator will run away. to a distant place (b) Investigators have limited time in processing files from the crime which means the case can be resolved within a fairly long period of time (c) The police have difficulty getting information from child victims who are seriously traumatized (d) Most of the child victims come from poor families, this makes it difficult for the victim's family to pay the relatively high post-mortem fees. From this research, there are conclusions and suggestions, namely, legal protection for children as victims of criminal acts of sexual violence should be carried out more optimally and the police are expected to be able to minimize the obstacles that occur in providing this legal protection.]]>
<![CDATA[Implementasi Peran Kepolisian Resor Kupang Kota Dan Faktor-Faktor Penghambat Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Bola Guling Dalam Masa Kabung Kematian Di Masyarakat Kota Kupang ]]>
<![CDATA[Yohanes Justhen Raynaldo]]>;
<![CDATA[Rudepel Petrus Leo]]>;
<![CDATA[Heryanto Amalo]]>
<![CDATA[ Hakim Vol 1 No 4 (2023): November : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51903/hakim.v1i4.1453
<![CDATA[The purpose of this research is to analyze the implementation of the role of the Kupang City Resort Police and the inhibiting factors against overcoming the criminal act of rolling ball gambling in the period of death in the Kupang City community. This research is a type of empirical legal research where the data is obtained directly from the research location. This research uses interview guidelines for 6 narrators. The data was analyzed descriptively. This research was conducted with the method used in collecting data, namely interviews and documentation studies. The data collected was then analyzed and then presented or presented descriptively qualitative. The results showed that: (1) The police policy in eradicating Bola Guling gambling at the Kupang City Police Station using the gambling countermeasure programme is still running independently without centralized coordination between the police and other government agencies. In addition, it is carried out by the Kupang City Resort Police through two efforts, namely preventive and repressive approaches (2) The inhibiting factors in overcoming the crime of Bola Guling gambling in the period of Kabung residents at Kupang City Police can be seen in terms of laws, law enforcement officials, and legal culture.]]>
<![CDATA[Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di Kabupaten Belu ]]>
<![CDATA[Vinsensius Naiaki]]>;
<![CDATA[Orpa Ganefo Manuain]]>;
<![CDATA[Heryanto Amalo]]>
<![CDATA[ Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2024): Juni : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/deposisi.v2i2.3041
<![CDATA[Children are the nation's assets as the successors of the nation's founders to make the country a developed country. As the nation's successors, children must receive comprehensive and massive protection. In the Child Protection Law, it is stated that children need special protection in various situations. For children who are in conflict with the law, the State provides legitimacy in the hope of changing children's behavior and the involvement of many parties in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System or later known as the SPPA Law. The case taken by the author is a case where it is explained that a child in conflict with the law is a recidivist or has committed a repeat crime. Child recidivism is basically the same as recidivism in general, the difference is that the perpetrator here is a child. Repetition of criminal acts here means criminal acts committed by children, whether similar or dissimilar criminal acts, including criminal acts completed through diversion. It is explained that the case written is a case of repetition of criminal acts or recidivism committed by children of criminals. The legal process for the criminal act of abuse committed by Rui Vicente alias Aroni's child no longer takes the diversion route because the perpetrator's child is a recidivist. In this regard, child perpetrators are being processed in court by holding trials which are charged under Article 351 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code. UU no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Identitas Profesi Dokter Gigi yang Melakukan Tindakan Medik di Kota Kupang ]]>
<![CDATA[Maria Elfriany Clarita Siu]]>;
<![CDATA[Heryanto Amalo]]>;
<![CDATA[Darius A. Kian]]>
<![CDATA[ Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol. 2 No. 3 (2024): Juli : Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/doktrin.v2i3.3300
<![CDATA[The purpose of this research is to analyze law enforcement and what are the modus operandi for committing a crime. The research method used is empirical juridical research obtained from interviews conducted at Kupang City Police Station and data collection at Kupang District Court. It also includes secondary data obtained by the author from books, articles, journals, laws and regulations, and others that are relevant and support this research. The results showed that the modus operandi carried out by the perpetrator of falsifying the identity of the dentist profession who performs medical actions is that the perpetrator uses medical devices, promotes himself by going to people's homes, uses methods similar to dentists, uses a dentist's identity tag complete with his title. Law enforcement carried out by the police and courts in the form of investigations and investigations as well as prosecutions and trials.]]>
<![CDATA[Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana dalam Pelayanan Angkutan Laut di Pelabuhan Bolok Kupang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ]]>
<![CDATA[Maria Phlisia Wulandari Modo]]>;
<![CDATA[Heryanto Amalo]]>;
<![CDATA[Darius Antonius Kian]]>
<![CDATA[ Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2024): Mei : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55606/eksekusi.v2i2.1075
<![CDATA[The purpose of this research is to determine the Conformity of the Application of Criminal Law at Bolok Port Kupang with Law Number 17 of 2008 concerning Shipping and inhibiting factors in the application of criminal law at Bolok Port Kupang. The type of research used is empirical legal research, the source and type of data in this study are primary data obtained from interviews at Bolok Port Kupang (PT. ASDP Kupang Branch) and secondary data were obtained from literature studies, then processed by examining and correcting and then analyzed in a qualitative descriptive manner. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that: The application of criminal law Article 40, Article 41, Article 42, Article 132 of Law Number 17 of 2008 concerning Shipping at Bolok Port Kupang is not suitable because there is still an overload, insurance that only covers the occurrence of a ship accident that results in the death / injury of passengers but does not cover delays in loading passengers and delays in crossing, lack of facilities both on board and at the port and sailing carried out during bad weather resulting in the ship will return to port, which will greatly harm passengers because it interferes with the comfort and safety of passengers. The inhibiting factor so that the application of criminal law at Bolok Port Kupang has not been in accordance with Law Number 17 of 2008 concerning Shipping, namely public legal awareness, namely that there are still passengers who do not have tickets and many people often ignore their comfort to be able to board the ship which results in overloading. Lack of awareness of service providers such as not conducting counseling to (passengers), lack of facilities and no restrictions on ticket sales and information discrepancies.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan oleh Penyanyi (Cover) di Media Sosial (Youtube) yang Mendapat Bayaran Kepada Pencipta Lagu Ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta ]]>
<![CDATA[I Putu Yudha Wira Krisna]]>;
<![CDATA[Heryanto Amalo]]>;
<![CDATA[Rudepel Petrus Leo]]>
<![CDATA[ Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 1 No. 4 (2023): Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55606/birokrasi.v1i4.744
<![CDATA[The purpose of this research is to understand the substance of the regulation of copyrighted works in Indonesia, especially those related to cover versions and to find out more about the protection and legal remedies for copyright holders of copyrighted works regarding cover versions of songs that are sung again for commercial purposes based on Law Number 28 of 2014 concerning Rights. Create. This type of research is empirical juridical. There are seven factors that cause copyright infringement, namely economic, cultural, technological, law enforcement, education, unemployment and environmental factors. In Article 54 and Article 55 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. If the violator has been proven to have committed a copyright violation, they can be subject to civil sanctions, namely for anyone who violates copyright regulations, that person can be subject to compensation where the lawsuit can be reported to the Commercial Court and subject to sanctions. Eradicating copyright infringement requires an in-depth understanding of the causes and violations that need to be handled seriously. That intellectual property in copyright protection for musical works on digital platforms should pay attention to statutory regulations regarding copyright protection in Indonesia, namely Law Number 28 of 2014 concerning Copyright.]]>
<![CDATA[Tinjauan Kriminologi Tentang Bentuk dan Upaya Penanggulangan Kekerasan terhadap Anak di Kota Kupang ]]>
<![CDATA[Rosa Virginia Wona]]>;
<![CDATA[Rudepel Petrus Leo]]>;
<![CDATA[Heryanto Amalo]]>
<![CDATA[ Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 2 No. 2 (2024): Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55606/birokrasi.v2i2.1191
<![CDATA[The purpose of this research is to analyze the criminological review of the forms and efforts to overcome violence against children in Kupang City. This research is an empirical juridical research that uses data collection techniques through interviews, documentation studies to obtain primary and secondary data on Criminology Review of Forms and Efforts to Overcome Violence Against Children in Kupang City, the data is descriptively qualitative. The results of this study indicate that the forms of violence that occur in Kupang City, physical violence, namely all acts of torture, beatings and abuse of children with or without the use of objects that cause physical injury or death to children, emotional / psychological violence, namely situations of feeling unsafe and comfortable experienced by children. Sexual violence is when children are sexually abused/treated and also involved or take part in or see activities of a sexual nature with the aim of pornography, body movements, movies or something that aims to exploit sex where someone satisfies their sexual appetite for others. Economic abuse is the abuse of a child's labor for work and other activities for the benefit of their parents or others. Child neglect/exploitation is the attitude and behavior of parents who do not provide proper attention to the child's growth and development process. Efforts made against cases of child abuse are preemptive efforts, initial efforts made by the police to prevent the occurrence of a criminal act, preventive efforts, preventive measures taken by the authorities before the occurrence of a criminal act, repressive efforts, countermeasures made by the authorities after a criminal act has occurred.]]>
