Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Novelty Jurnal Hukum Malahayati JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Tubagus Muhammad Nasarudin, Tubagus Muhammad
Universitas Malahayati Bandar Lampung
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Asas dan Norma Hukum Administrasi Negara Dalam Pembuatan Instrumen Pemerintahan Nasarudin, Tubagus Muhammad
Jurnal Hukum Novelty Vol 7, No 2 (2016)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (622.967 KB)

Abstract

Ketika membahas Indonesia sebagai negara hukum, maka turut pula mengkaji tugas-tugas administrasi pemerintahan dan negara, baik secara aturan hukum tertulis dalam konstitusi atau aturan yang terkumpul di hukum konstitusi. Namun demikian, untuk pelaksanaan isu-isu yang bersifat teknis, hukum konstitusi belum sepenuhnya dilaksanakan secara efektif. Mengingat negara adalah organisasi kekuasaan, maka Hukum Administrasi Negara (HAN) dibutuhkan sebagai instrumen untuk memantau penggunaan kekuasaan pemerintahan. Kajian ini mengakomodir dua permasalahan, yaitu batasan definitif dari peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan keputusan menurut HAN dan asas-asas dan norma-norma HAN dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, dan keputusan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan hukum normatif atau studi pustaka hukum. Hasil studi ini menyatakan bahwa Peraturan adalah hukum yang in abstracto atau general norm yang sifatnya mengikat umum (berlaku umum) dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum (general). Sementara Peraturan kebijakan hanya berfungsi sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, karenanya tidak dapat mengubah ataupun menyimpangi peraturan perundang-undangan. Akhirnya, klausul pengaman (veiligheidsclausule) pada suatu keputusan dapat disimpulkan sebagai hal yang tidak bermanfaat dan mubazir, sebab dapat menggoyahkan sendi-sendi kepastian hukum. Karena rumusan seperti ini, di satu sisi bertentangan dengan asas kepastian hukum dan di sisi lain bertentangan dengan asas praduga rechtmatig.
Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Guna Pembangunaan Jalan Tol Di Kabupaten Lampung Selatan (Studi Putusan No. 13/Pdt.G/20/2018/PN Kla) Novriwan hakim, Muhamad Galank; Nasarudin, Tubagus Muhammad; Muliawan, Chandra; Effendi, Nurlis
Jurnal Hukum Malahayati Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Proses Pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 13 diselenggarakan melalui tahapan: Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan, dan Penyerahan hasil dan dibantu oleh panitia pengadaan tanah. Pengadaan tanah harus dilakukan melalui suatu proses yang menjamin tidak adanya pemaksaan kehendak satu pihak terhadap pihak lain. Di samping itu, mengingat bahwa masyarakat harus merelakan tanahnya untuk suatu kegiatan pembangunan, maka harus dijamin kesejahteraan sosial ekonominya tidak akan menjadi lebih buruk dari keadaan semula, paling tidak harus setara dengan keadaan sebelum tanahnya digunakan oleh instansi yang membutuhkan tanah. Adapun permasalahan yaitu bagaimana tata cara pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum terhadap objek tanah yang menjadi sengketa, bagaimana penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap sengketa kepemilikan hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Jenis penelitian ini adalah Normatif Empiris, yang menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif-empiris yaitu pendekatan melalui studi pustaka dengan cara membaca, mengutip, menganalisa teori-teori hukum dn perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Sumber data yang digunakan menggunakan data data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisa secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan tata cara pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang ternyata tidak sesuai pada peraturan perundang-undangan karena dalam pelaksanaannya terdapat banyak kesalahan yang dilakukan pemerintah selaku pihak yang memerlukan tanah yang mengabaikan kepentingan pribadi seseorang sebagai pemilik tanah sehingga di studi ini menimbulkan sengketa kepemilikan hak atas tanah. Selanjutnya sengketa kepemilikan hak atas tanah di selesaikan di pengadilan melalui proses rangkaian pemeriksaan yang panjang dali mulai pendaftaran gugatan sampai dengan pemeriksaan yang akhirnya menjadi putusan maka berdasarkan fakta-fakta yang ada hakim berhak memberikan putusan yang seadil-adilnya. Kata kunci : Tanah, Kepentingan Umum
Juridical Analysis Of The Comparison Of Election Costs In Indonesia And The United States In Legislative Elections Nasarudin, Tubagus Muhammad; Aulia, Salita; Wibowo, Prasetio Agung
Jurnal Hukum Malahayati Vol 5, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

General elections according to the Big Indonesian Dictionary (KBBI) are elections carried out simultaneously by all the people of a country to elect people's representatives and so on. The research methodology in this writing uses a normative approach. The research results show that in the Indonesian and American elections there are several differences, such as the type of institution authorized to organize elections and the procedures for conducting elections. However, the Indonesian and American elections also have several similarities, especially in the economic field. On the economic side, holding elections affects the dynamics of the national economy. Political activities will increase public consumption, from preparation to implementation of elections, including government spending on organizing elections to campaign spending.Keywords: Election, Indonesia, America
Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Adil, Mudah, Dan Murah Dalam Peradilan Administrasi Nasarudin, Tubagus Muhammad
Jurnal Hukum Malahayati Vol 5, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The principle of simplicity, speed, fairness, ease and low cost is a general principle found in the Indonesian judicial system, because this principle has been guaranteed in Law No. 14 of 1970 concerning the Main Provisions of Judicial Power. The principle of simplicity, speed and ease means that the trial procedure is formulated simply and easily understood and is not complicated. By being simple, easy, and reducing unnecessary formalities, it will produce a fast trial while still paying attention to the aspects of legal certainty and the value of justice. Low cost means a low cost that can be borne by the seeker of justice, especially the plaintiff. However, if the plaintiff is unable to pay the costs of the dispute, the plaintiff can submit an application to the Chief Justice to dispute at no cost. This is a convenience for citizens seeking justice in disputes in administrative courts. The principles of simplicity, speed, fairness, ease, and cheapness in administrative courts seem to be just wishful thinking in the eyes of the public (only a theory), surveys prove that what happens in the field is that this principle has not been fully implemented properly in the justice system in Indonesia, one of the causes is that there are too many procedures that must be gone through by justice seekers and the rampant corruption that occurs in the Indonesian courts so that the joints of justice are blocked which causes the loss of public trust in seeking justice.
Peran Partai Politik Dalam Menentukan Kebijakan Yang Berkeadilan Di Indonesia Nasarudin, Tubagus Muhammad
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2025): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v10i1.4196

Abstract

The running of a country is certainly inseparable from a political system, because the political system is the benchmark for progress in a country. A developed country can be sure that the political system in it is well organized. The political system itself can be interpreted as a mechanism of a set of functions, where these functions are attached to political structures, in the context of implementing and making policies that bind society. In a political system there are various elements, and one of these elements is political parties. Political parties play an important role in the government system in a democratic country. In carrying out their roles and functions, political parties must uphold and implement an integrated political system. This research was conducted with a normative legal approach or legal literature study. The results of this study state that political parties are one of the important elements in the political system in a country. Especially in the process of making and implementing policies. In the process of making policies, political parties play a very large role, considering the involvement of political parties in the executive and legislative branches. In the process of implementing policies, political parties also have a role in the form of control over policies issued by the government, so that political parties are able to determine the direction of fair policies, namely prioritizing the interests of the people above all else
Co-Authors Aulia, Salita Effendi, Nurlis Muliawan, Chandra Novriwan Hakim, Muhamad Galank Wibowo, Prasetio Agung