Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Malahayati
Muliawan, Chandra
Unknown Affiliation
Humanities Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Guna Pembangunaan Jalan Tol Di Kabupaten Lampung Selatan (Studi Putusan No. 13/Pdt.G/20/2018/PN Kla) Novriwan hakim, Muhamad Galank; Nasarudin, Tubagus Muhammad; Muliawan, Chandra; Effendi, Nurlis
Jurnal Hukum Malahayati Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Proses Pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 13 diselenggarakan melalui tahapan: Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan, dan Penyerahan hasil dan dibantu oleh panitia pengadaan tanah. Pengadaan tanah harus dilakukan melalui suatu proses yang menjamin tidak adanya pemaksaan kehendak satu pihak terhadap pihak lain. Di samping itu, mengingat bahwa masyarakat harus merelakan tanahnya untuk suatu kegiatan pembangunan, maka harus dijamin kesejahteraan sosial ekonominya tidak akan menjadi lebih buruk dari keadaan semula, paling tidak harus setara dengan keadaan sebelum tanahnya digunakan oleh instansi yang membutuhkan tanah. Adapun permasalahan yaitu bagaimana tata cara pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum terhadap objek tanah yang menjadi sengketa, bagaimana penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap sengketa kepemilikan hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Jenis penelitian ini adalah Normatif Empiris, yang menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif-empiris yaitu pendekatan melalui studi pustaka dengan cara membaca, mengutip, menganalisa teori-teori hukum dn perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Sumber data yang digunakan menggunakan data data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisa secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan tata cara pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang ternyata tidak sesuai pada peraturan perundang-undangan karena dalam pelaksanaannya terdapat banyak kesalahan yang dilakukan pemerintah selaku pihak yang memerlukan tanah yang mengabaikan kepentingan pribadi seseorang sebagai pemilik tanah sehingga di studi ini menimbulkan sengketa kepemilikan hak atas tanah. Selanjutnya sengketa kepemilikan hak atas tanah di selesaikan di pengadilan melalui proses rangkaian pemeriksaan yang panjang dali mulai pendaftaran gugatan sampai dengan pemeriksaan yang akhirnya menjadi putusan maka berdasarkan fakta-fakta yang ada hakim berhak memberikan putusan yang seadil-adilnya. Kata kunci : Tanah, Kepentingan Umum
Comparison Of Legal Protection Of Labor Wages In Indonesia And Singapore muliawan, chandra; Tilalinata, Aifi; Charda, Flora Nita; Sari, Evi Meiriza
Jurnal Hukum Malahayati Vol 5, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The lack of job vacancies in Indonesia has resulted in many citizens preferring to go abroad such as Singapore to look for work, they work as Indonesian workers (TKI) . The aim of this research is to find out legal protection for Indonesian workers. In this research the author uses normative juridical legal research methods or library research. The results of the research show that regarding the protection of workers' wages, Indonesia has regulated it clearly in Law Number 13 of 2003 concerning Employment and Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 3 of 2013 concerning Protection of Indonesian Workers Abroad. The Role of the Government in Indonesia in Protecting Indonesian Workers (TKI) in Singapore are regulated in Law no . 39 of 2004 and supported by Law No. 37 of 1999 concerning Foreign Relations . The Indonesian government has taken steps to protect Indonesian migrant workers, including through the enactment and ratification of Law Number 39 of 2004 concerning the Detention and Protection of Indonesian Migrant Workers Abroad , the Establishment of the National Agency for the Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers (BPN2TKI)Keywords : Indonesian Workers, Legal Protection, International Law
Peran Dan Fungsi KPID Provinsi Lampung Pada Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Provinsi Lampung Dio, Jefri Maulid; Perdana, Andre Pebrian; Muliawan, Chandra; Erlina, Erlina
Jurnal Hukum Malahayati Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Peran dan Fungsi KPID Provinsi Lampung dalam Mengawasi Isi Siaran Kampanye pada Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Provinsi Lampung. Sesuai Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Pada Tahun 2020 Kota Bandar Lampung melakukan Pilkada Serentak. Kampanye politik biasa dilakukan di media massa seperti televisi dan radio. Banyak sedikitnya penayangan iklan paslon akan mempengaruhi penilaian masyarakat terhadapnya. Media massa harus seimbang dalam menayangkan iklan kampanye. Maka dari itu diperlukan peran KPID Provinsi Lampung dalam mengawasi isi siaran Kampanye supaya tidak terjadi monopoli media. Jenis Penelitian ini menggunakan model penelitian Kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap Koordinator dan staff divisi Pembinaan dan Pengawasan KPID Provinsi Lampung. Data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek Penelitian, peraturan perundang-undangan dan lain-lain, kemudian data primer yang diperoleh diolah dan dianalisis secara analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam hal Pengawasan isi siaran Kampanye Komisi Penyiaran Indonesia Daerah melalui kerja sama dengan KPU, BAWASLU dan Dewan Pers untuk melakukan Pengawasan melalui dua media elektronik yaitu Radio dan Televisi (TV lokal), KPID Provinsi Lampung sudah maksimal dalam hal pengawasan isi siaran Kampanye membantu BAWASLU dan KPU agar selama pilkada berjalan dengan lancar sesuai jam iklan yang sudah dibuat oleh penyelenggara pemilu kepala daerah.
Pemenuhan Hak Pekerja Kontrak Melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Yang Diputus Sepihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Studi Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tjk) Raihan, Muhamad; Muslih, Muslih; Kadafi, Muhammad; Muliawan, Chandra; Efendi, Nurlis
Jurnal Hukum Malahayati Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu bentuk perjanjian kerja yang ada di Indonesia adalah perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), atau yang biasa kita menggunakan konsep perjanjian kerja kontrak. Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja terdapat cukup banyak perubahan-perubahan yang signifikan, salah satunya yang berkaitan dengan ketentuan dan pelaksanaan PKWT, serta hak yang di peroleh pekerja PKWT. Penelitian ini membahas bagaimana Status kedudukan hukum tenaga kerja PKWT dalam perspektif  UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan bagaimana Pemenuhan hak pekerja setelah di PHK secara sepihak Menurut UU No 11 Tahun 2020 tentang  Cipta Kerja. Metedologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, yaitu mengacu pada norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundangan, literatur, pendapat para ahli, makalah-makalah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penilitian ke lapangan melakukan wawancara kepada akademisi hukum dan kuasa hukum penggugat di kantor lembaga bantuan hukum (LBH) Bandar Lampung untuk mendapat data otentik yang nantinya digunakan sebagai bahan analisis dan penyusunan hasil penelitian.  Hasil penelitian terhadap kedudukan hukum Pekerja PKWT dalam pertimbangan hakim dengan putusan PN Tanjung Karang No. 23/Pdt.Sus.PHI/2022, yaitu sudah sesuai dengan ketentuan UU No 11 tahun  Cipta Kerja. Kesesuaian tersebut dikarenakan hakim membuat putusan setelah mempertimbangkan fakta yang ada, yang mengacu pada UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah 35 tahun 2021, dan UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Hasil penelitian terhadap Pemenuhan hak pekerja yang di peroleh dalam UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam penelitian ini antara lain: uang ganti rugi, uang kompensasi, uang pesangon, serta uang penggantian hak.Kata Kunci: PKWT, Hak Pekerja, UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Co-Authors Charda, Flora Nita Dio, Jefri Maulid Efendi, Nurlis Effendi, Nurlis Erlina Erlina Muhammad Kadafi Muslih Muslih Novriwan Hakim, Muhamad Galank Perdana, Andre Pebrian Raihan, Muhamad Sari, Evi Meiriza Tilalinata, Aifi Tubagus Muhammad Nasarudin, Tubagus Muhammad