Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Urban Green Space Development Strategy–Reconverting Gas Station To Public Parks In The City Of Surabaya, Indonesia Hasyimi, Valid; Suroso, Djoko Santoso Abi
Journal of Geoscience, Engineering, Environment, and Technology Vol 2 No 2 (2017): JGEET Vol 02 No 02 : June (2017)
Publisher : UIR PRESS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (821.202 KB) | DOI: 10.24273/jgeet.2017.2.2.306

Abstract

Urban Green Space Development has become a challenging task for city governments especially in Indonesia, due to high prices of land around urban centers. On the other hand, there are inconsistencies between land use and land allocation within the city planning. In Surabaya City, quite a lot of gas stations were built on areas which are originally intended for green open spaces. Surabaya City Municipality is strongly committed to reconvert Gas Station Areas to green open spaces as determined in the plan. Innovative strategies have enabled the city government to reconvert 13 gas stations to public parks. This paper analyzes the implementation process of the Urban Green Space Reconversion Policy, describing the historical details of the issues, the  taking over of land from gas station owners, and the park development and campaigning. Discussion also includes the most influential factors in this success story.
Tata Kelola Risiko dan Adaptasi Perubahan Iklim di Pesisir Subang: Urgensi Komunikasi Risiko dalam Perencanaan Berbasis Risiko Soejarwo, Permana Ari; Suroso, Djoko Santoso Abi; Agustin, Herlina
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 3 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0703.1389-1394

Abstract

Wilayah pesisir Kabupaten Subang, khususnya Desa Mayangan dan Legonwetan di Kecamatan Legonkulon, menghadapi ancaman tenggelam di masa datang akibat percepatan abrasi dan banjir pasang surut yang semakin intens. Solusi untuk mengatasi risiko dari bahaya alam tersebut perlu dipertimbangkan dalam rencana tata ruang yang tepat dengan komunikasi risiko yang baik. Dalam konteks ini, perencanaan tata ruang semestinya menjadi instrumen utama pengelolaan risiko dan adaptasi. Namun, penelitian menunjukkan bahwa konsep komunikasi risiko sebagai sebuah proses dua arah untuk menentukan tingkat penerimaan masyarakat terhadap risiko bahaya alam belum dipahami dan diimplementasikan secara memadai oleh aktor penyusunan RDTR. Aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui forum formal sering tidak diakomodasi, dan berpotensi menimbulkan gejolak sosial. Proses komunikasi risiko justru lebih efektif dan berdampak melalui jalur informal yang diinisiasi oleh perangkat desa, disampaikan langsung kepada bupati, pemerintah pusat dan sektor swasta. Policy brief ini merekomendasikan: (1) redefinisi dan pengaturan formal komunikasi risiko dalam konteks perencanaan tata ruang, (2) penguatan pelibatan masyarakat sebagai subjek utama dalam penentuan skenario adaptasi, termasuk pengakuan atas inisiatif lokal yang sudah berjalan.