Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik Jurnal Dialektika Hukum
Sherly M. Imam Slamet
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
KEDUDUKAN HARTA BAWAAN (HARTA ASAL) DALAM PROSES PERALIHAN HAK MENURUT PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Lily Andayani; Sherly M. Imam Slamet; Indah Dwiprigitaningtias
Jurnal Academia Praja Vol 7 No 1 (2024): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v7i1.2052

Abstract

Marriage is a legal relationship that is a legal relationship between a man and a woman who have fulfilled the requirements of marriage according to the provisions, for as long as possible. The position of property in the marriage is different, so that it will result in different rights to the property. Not all marriages run smoothly, so that it can result in the termination of marital relations either due to the death of one of the parties (divorce dead) or divorce (divorce alive). One of the legal consequences of a marital bond is the formation of marital property. The classification of marital property is included in the problem, resulting in difficulties or harm to third parties in the event of a transfer of rights.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PERDAGANGAN ANAK (CHILD TRAFFICKING) DALAM PERATURAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Siti Rahma Irma Nova Lina; Sherly M. Imam Slamet; Indah Dwiprigitaningtias
Jurnal Dialektika Hukum Vol 1 No 2 (2019): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (272.994 KB) | DOI: 10.36859/jdh.v1i2.502

Abstract

Anak merupakan bagian dari generasi yang berperan sangat penting sebagai penentu suksesnya suatu bangsa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan, kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut, karena hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum secara internasional maupun hukum nasional.Di Indonesia masalah perdagangan orang dan anak masih menjadi salah satu ancaman besar dimana setiap tahun perempuan dan anak di indonesia yang harus menjadi korban trafficking yang terkadang tidak pernah merasa bahwa dirinya adalah korban, permasalahan ini bukanlah masalah baru dan tidak hanya terjadi di indonesia saja melainkan di negara-negara lain juga terjadi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan penelitian kepustakaan yang menekankan pada tinjauan dari segi ilmu dan bagaimana implementasinya. Metode yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan terhadap asas-asas hukum dan taraf sinkronisasi hukum. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum di indonesia bagi anak yang dilacurkan belum memadai untuk memberikan jaminan perlindungan dengan menggunakan standart hak-hak anak yang terdapat dalam berbagai instrumen internasional mengenai hak anak.
ANALISIS YURIDIS PERIHAL SYARAT-SYARAT PENCALONAN KEPALA DAERAH MELALUI JALUR INDEPENDENT Muhamad Rachbi; Sherly M. Imam Slamet
Jurnal Dialektika Hukum Vol 2 No 2 (2020): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.099 KB) | DOI: 10.36859/jdh.v2i2.512

Abstract

Peran partai politik amatlahpenting, selain di legislatif pusat dan daerah, jabatan eksekutif presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, harus melalui jalur politik. Hal ini menunjukan bahwa peran partai politik sangatlah penting dalam demokrasi di negara ini. Akan tetapi kredibilitas partai politik kian merosot. Di era sekarang kompetisi pemilu di perluas oleh ide pencalonan perseorangan, ide ini mempunyai landasan konstitusional dan demokratis karena memberikan peluang dan hak kepada calon-calon/pasangan calon kepala daerah yang tidak mempunyaikendaraan politik (partai politik/gabungan partai politik).
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MENGENAI PERMOHONAN PENETAPAN WALI ADHAL Nadila Nur Arofah; Sherly M. Imam Slamet
Jurnal Dialektika Hukum Vol 2 No 2 (2020): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (181.745 KB) | DOI: 10.36859/jdh.v2i2.516

Abstract

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan amat penting bagi kehidupan manusia, baik perseorangan ataupun kelompok dengan jalinan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan di antara makhluk Tuhan lainnya. Dalam aturan-aturan tentang perkawinan terdapat syarat-syarat sahnya suatu perkawinan, salah satu syarat sahnya perkawinan adalah adanya wali nikah. Wali nikah dalam perkawinan merupakan syarat yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak sebagai yang menikahkannya. Wali nikah itu terdiri dari wali nasab, wali muhakkam dan wali hakim (adhal). Dengan demikian, tiap-tiap wanita yang akan menikah tanpa izin walinya, adalah batal. Akan tetapi timbul permasalahan yaitu adanya wali yang enggan (adhal) menikahkan calon mempelai. Putusan Pengadilan Agama yang dapat menentukan permasalahan wali adhal.
Co-Authors Indah Dwiprigitaningtias Lily Andayani Muhamad Rachbi Nadila Nur Arofah Siti Rahma Irma Nova Lina