Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DINAMIKA GLOBAL : JURNAL ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Jurnal Pengabdian Mandiri Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
Indah Dwiprigitaningtias
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
TANTANGAN IMPLEMENTASI KERJASAMA ANTI- TERORISME ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA TAHUN 2007-2016 Nala Nourma Nastiti; Yuswari Octonain Djemat; Indah Dwiprigitaningtias
Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Vol 2 No 02 (2017): Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (299.453 KB)

Abstract

The impact of this terrorism incident has been felt by Indonesia and Australia. Although Australia has never experienced direct terrorist attacks in the country, Australia as an ally of the United States is trying to tighten the country's security. Australia and Indonesia are committed to fighting against terrorism explicitly through bilateral anti-terrorism agreements and cooperation. This is strengthened after the Bali bomb attacks I and II that cause casualties Australians. So in addition to the close georgraphical reasons between the two countries, Australia considers Indonesia as a strategic partner to maintain security. With the Lombok agreement in 2006 the beginning of the intensity of cooperation between Indonesia and Australia in combating terrorism. This is enhanced by continued agreements that are continually renewed by both countries. But along with the development of the era of globalization, the effort raises a variety of challenges that can then be analyzed, so that can implement efforts to combat terrorism will be the maximum amid the challenges and obstacles encountered until 2016.
PENYULUHAN TENTANG PERLINDUNGAN HAK INDIKASI GEOGRAFIS PADA MINYAK ATSIRI: IMPLIKASI HUKUM DAN EKONOMI DI WILAYAH GARUT R. Ardini Rakhmania Ardan; Aliesa Amanita; Lily Andayani; Indah Dwiprigitaningtias; Zulfika Ikrardini
JURNAL PENGABDIAN MANDIRI Vol. 3 No. 7: Juli 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jpm.v3i7.8240

Abstract

Minyak atsiri Garut, dengan kekayaan dan keunikan aroma yang khas, memerlukan perlindungan hukum yang memadai untuk menjaga nilai ekonominya dan melindungi hak-hak perajin lokal. Fokus utama dari kegiatan ini adalah mengedukasi perajin dan pihak terkait mengenai manfaat dan prosedur pendaftaran indikasi geografis, serta dampaknya terhadap perlindungan hukum dan pengakuan produk. Metode yang digunakan meliputi seminar, pelatihan, dan workshop yang melibatkan diskusi interaktif dan studi kasus. Hasil dari penyuluhan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran perajin tentang pentingnya hak indikasi geografis, memperkuat perlindungan hukum terhadap produk minyak atsiri Garut, dan mendukung pengembangan ekonomi lokal dengan meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk di pasar. Dengan demikian, penyuluhan ini bertujuan untuk memfasilitasi pengakuan dan pelestarian minyak atsiri Garut sebagai produk unggulan dengan jaminan perlindungan hukum yang solid
Maintenance Rights of Wife and Children After Divorce in Islamic Family Law Sandi Yoga Pradana; Yulies Tiena Masriani; Diana Pujiningsih; Kalijunjung Hasibuan; Indah Dwiprigitaningtias
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 7 No. 2: April 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i2.7309

Abstract

Divorce in Islamic family law does not automatically eliminate a husband's responsibilities toward his former wife and their children. One of the most critical and frequently disputed issues following divorce is the right to financial support, which includes maintenance for the former wife during her iddah period and ongoing support for the children. This article explores the legal standing, forms, and implementation of post-divorce maintenance rights within the framework of Islamic family law, with a particular focus on how these principles are applied in Indonesia. By employing a normative legal approach, the study examines the foundations laid out in the Qur'an and Hadith, relevant national regulations such as the Compilation of Islamic Law (KHI), and actual judicial practices in religious courts. The findings aim to provide a thorough understanding of the legal obligations related to post-divorce maintenance, emphasizing the necessity of fair treatment and legal protection for women and children. Ultimately, this article seeks to raise awareness and contribute to a more just and responsible approach to family dissolution in Islamic contexts.
Pertanggung Jawaban Hukum Rumah Sakit atas Bayi Tertukar karena Kelalaian Petugas Kesehatan: Penelitian Diah Arimbi; Indah Dwiprigitaningtias; Zulfika Ikrardini
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 3 No. 4 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 3 Nomor 4 (April 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v3i4.645

Abstract

Kasus tertukarnya bayi di rumah sakit menjadi persoalan serius dalam dunia medis yang berdampak luas terhadap psikologis dan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konstruksi hukum terhadap tanggung jawab rumah sakit akibat kelalaian tenaga kesehatan yang mengakibatkan tertukarnya bayi. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus, penelitian ini menganalisis ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Praktik Kedokteran, serta peraturan rumah sakit. Hasil analisis menunjukkan bahwa kelalaian tenaga kesehatan dapat menimbulkan tanggung jawab perdata dan pidana terhadap rumah sakit sebagai institusi yang memiliki kewajiban perlindungan terhadap pasien. Lebih lanjut, pertanggungjawaban rumah sakit juga dilihat dari prinsip vicarious liability, di mana rumah sakit bertanggung jawab atas kesalahan bawahannya. Kasus tertukarnya bayi harus direspon dengan penyelesaian hukum yang adil dan pemberian kompensasi yang layak kepada korban. Rekomendasi utama dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan SOP pelayanan serta akuntabilitas hukum terhadap tenaga medis yang bertugas di ruang persalinan dan perawatan bayi..
Co-Authors Aliesa Amanita Diah Arimbi Diana Pujiningsih Kalijunjung Hasibuan Lily Andayani Masriani . Nala Nourma Nastiti R. Ardini Rakhmania Ardan Sandi Yoga Pradana Yuswari Octonain Djemat Zulfika Ikrardini