Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

1.203

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik DINAMIKA GLOBAL : JURNAL ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Jurnal Pengabdian Mandiri Jurnal Dialektika Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan

Indah Dwiprigitaningtias

Unknown Affiliation

Author-ID : 1735326

Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

TANTANGAN IMPLEMENTASI KERJASAMA ANTI- TERORISME ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA TAHUN 2007-2016 Nala Nourma Nastiti; Yuswari Octonain Djemat; Indah Dwiprigitaningtias
Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Vol 2 No 02 (2017): Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (299.453 KB)

The impact of this terrorism incident has been felt by Indonesia and Australia. Although Australia has never experienced direct terrorist attacks in the country, Australia as an ally of the United States is trying to tighten the country's security. Australia and Indonesia are committed to fighting against terrorism explicitly through bilateral anti-terrorism agreements and cooperation. This is strengthened after the Bali bomb attacks I and II that cause casualties Australians. So in addition to the close georgraphical reasons between the two countries, Australia considers Indonesia as a strategic partner to maintain security. With the Lombok agreement in 2006 the beginning of the intensity of cooperation between Indonesia and Australia in combating terrorism. This is enhanced by continued agreements that are continually renewed by both countries. But along with the development of the era of globalization, the effort raises a variety of challenges that can then be analyzed, so that can implement efforts to combat terrorism will be the maximum amid the challenges and obstacles encountered until 2016.

PENYULUHAN TENTANG PERLINDUNGAN HAK INDIKASI GEOGRAFIS PADA MINYAK ATSIRI: IMPLIKASI HUKUM DAN EKONOMI DI WILAYAH GARUT R. Ardini Rakhmania Ardan; Aliesa Amanita; Lily Andayani; Indah Dwiprigitaningtias; Zulfika Ikrardini
JURNAL PENGABDIAN MANDIRI Vol. 3 No. 7: Juli 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jpm.v3i7.8240

Minyak atsiri Garut, dengan kekayaan dan keunikan aroma yang khas, memerlukan perlindungan hukum yang memadai untuk menjaga nilai ekonominya dan melindungi hak-hak perajin lokal. Fokus utama dari kegiatan ini adalah mengedukasi perajin dan pihak terkait mengenai manfaat dan prosedur pendaftaran indikasi geografis, serta dampaknya terhadap perlindungan hukum dan pengakuan produk. Metode yang digunakan meliputi seminar, pelatihan, dan workshop yang melibatkan diskusi interaktif dan studi kasus. Hasil dari penyuluhan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran perajin tentang pentingnya hak indikasi geografis, memperkuat perlindungan hukum terhadap produk minyak atsiri Garut, dan mendukung pengembangan ekonomi lokal dengan meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk di pasar. Dengan demikian, penyuluhan ini bertujuan untuk memfasilitasi pengakuan dan pelestarian minyak atsiri Garut sebagai produk unggulan dengan jaminan perlindungan hukum yang solid

Maintenance Rights of Wife and Children After Divorce in Islamic Family Law Sandi Yoga Pradana; Yulies Tiena Masriani; Diana Pujiningsih; Kalijunjung Hasibuan; Indah Dwiprigitaningtias
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 7 No. 2: April 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i2.7309

Divorce in Islamic family law does not automatically eliminate a husband's responsibilities toward his former wife and their children. One of the most critical and frequently disputed issues following divorce is the right to financial support, which includes maintenance for the former wife during her iddah period and ongoing support for the children. This article explores the legal standing, forms, and implementation of post-divorce maintenance rights within the framework of Islamic family law, with a particular focus on how these principles are applied in Indonesia. By employing a normative legal approach, the study examines the foundations laid out in the Qur'an and Hadith, relevant national regulations such as the Compilation of Islamic Law (KHI), and actual judicial practices in religious courts. The findings aim to provide a thorough understanding of the legal obligations related to post-divorce maintenance, emphasizing the necessity of fair treatment and legal protection for women and children. Ultimately, this article seeks to raise awareness and contribute to a more just and responsible approach to family dissolution in Islamic contexts.

Pertanggung Jawaban Hukum Rumah Sakit atas Bayi Tertukar karena Kelalaian Petugas Kesehatan: Penelitian Diah Arimbi; Indah Dwiprigitaningtias; Zulfika Ikrardini
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 3 No. 4 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 3 Nomor 4 (April 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v3i4.645

Kasus tertukarnya bayi di rumah sakit menjadi persoalan serius dalam dunia medis yang berdampak luas terhadap psikologis dan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konstruksi hukum terhadap tanggung jawab rumah sakit akibat kelalaian tenaga kesehatan yang mengakibatkan tertukarnya bayi. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus, penelitian ini menganalisis ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Praktik Kedokteran, serta peraturan rumah sakit. Hasil analisis menunjukkan bahwa kelalaian tenaga kesehatan dapat menimbulkan tanggung jawab perdata dan pidana terhadap rumah sakit sebagai institusi yang memiliki kewajiban perlindungan terhadap pasien. Lebih lanjut, pertanggungjawaban rumah sakit juga dilihat dari prinsip vicarious liability, di mana rumah sakit bertanggung jawab atas kesalahan bawahannya. Kasus tertukarnya bayi harus direspon dengan penyelesaian hukum yang adil dan pemberian kompensasi yang layak kepada korban. Rekomendasi utama dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan SOP pelayanan serta akuntabilitas hukum terhadap tenaga medis yang bertugas di ruang persalinan dan perawatan bayi..

KEDUDUKAN HARTA BAWAAN (HARTA ASAL) DALAM PROSES PERALIHAN HAK MENURUT PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Lily Andayani; Sherly M. Imam Slamet; Indah Dwiprigitaningtias
Jurnal Academia Praja Vol 7 No 1 (2024): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v7i1.2052

Marriage is a legal relationship that is a legal relationship between a man and a woman who have fulfilled the requirements of marriage according to the provisions, for as long as possible. The position of property in the marriage is different, so that it will result in different rights to the property. Not all marriages run smoothly, so that it can result in the termination of marital relations either due to the death of one of the parties (divorce dead) or divorce (divorce alive). One of the legal consequences of a marital bond is the formation of marital property. The classification of marital property is included in the problem, resulting in difficulties or harm to third parties in the event of a transfer of rights.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PERDAGANGAN ANAK (CHILD TRAFFICKING) DALAM PERATURAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Siti Rahma Irma Nova Lina; Sherly M. Imam Slamet; Indah Dwiprigitaningtias
Jurnal Dialektika Hukum Vol 1 No 2 (2019): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Anak merupakan bagian dari generasi yang berperan sangat penting sebagai penentu suksesnya suatu bangsa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan, kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut, karena hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum secara internasional maupun hukum nasional.Di Indonesia masalah perdagangan orang dan anak masih menjadi salah satu ancaman besar dimana setiap tahun perempuan dan anak di indonesia yang harus menjadi korban trafficking yang terkadang tidak pernah merasa bahwa dirinya adalah korban, permasalahan ini bukanlah masalah baru dan tidak hanya terjadi di indonesia saja melainkan di negara-negara lain juga terjadi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan penelitian kepustakaan yang menekankan pada tinjauan dari segi ilmu dan bagaimana implementasinya. Metode yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan terhadap asas-asas hukum dan taraf sinkronisasi hukum. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum di indonesia bagi anak yang dilacurkan belum memadai untuk memberikan jaminan perlindungan dengan menggunakan standart hak-hak anak yang terdapat dalam berbagai instrumen internasional mengenai hak anak.

SANKSI TERHADAP EKSPLOITASI HEWAN DALAM USAHA TOPENG MONYET DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN Andika Sandi Irawan; Indah Dwiprigitaningtias
Jurnal Dialektika Hukum Vol 1 No 2 (2019): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Dewasa ini marak terjadi kekerasan tehadap hewan. Penyiksaan terhadap hewan adalah kekerasan yang dilakukan oleh manusia terhadap hewan yang dilakukan secara sengaja dan tidak termasuk alasan untuk membela diri. Khalayak umumnya kurang menyadari bahwa mereka telah melakukan kekerasan terhadap hewan, seperti membiarkan hewan dalam kondisi kelaparan, tidak memberikan tempat berteduh saat hujan atau panas, terus mengikat hewan, dan membiarkan hewan peliharaan menjadi agresif itu akan menimbulkan sebuah penyakit bagi hewan tersebut. Hal ini disebut dengan kekerasan pada hewan secara aktif. Spesifikasi Penelitian : Deskriptif analitis. Adapun dalam Penulisan ini menggunakan metode Penulisan deskriptif analisis yaitu Penulisan yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah. Topeng monyet melanggar hak-hak binatang, topeng monyet banyak ditentang karena berisiko menularkan zoonosis (penyakit yang menular dari monyet ke manusia). Beberapa penyakit yang pernah ditemukan pada topeng monyet bisa menjadi penyakit berbahaya pada manusia. Seperti kita ketahui bahwa topeng monyet yang digunakan untuk atraksi itu monyet tersebut tidak pernah di periksa kesehatannya walaupun monyet terlihat lincah dan sehat, tetap saja jika monyet tersebut terus di pekerjakan tanpa henti dan tanpa memperhatikan kesehatannya maka akan terjangkit virus

Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Menjaga Pelestarian Lingkungan Hidup Indah Dwiprigitaningtias
Jurnal Dialektika Hukum Vol 1 No 2 (2019): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Fungsionalisasi hukum pidana dalam menjaga pelestarian lingkungan hidup dalam menanggulangi kerugian Negara meliputi penegakan hukum dalam arti luas berupa peningkatan kualitas pembangunan dan penegakan hukum tidak semata-mata menjadi tanggung jawab para aparat penegak hukum dan lembaga pengadilan, tetapi juga menjadi pusat perhatian dan tanggung jawab semua aparat dan pemegang peran di seluruh bidang kehidupan (pemerintahan, politik, ekonomi, perdagangan, perbankan, pertahanan-keamanan dan sebagainya) termasuk masyarakat. Tindak pidana lingkungan tidak hanya menyebabkan Kerugian secara materi (ekonomi) disamping itu juga dapat bersifat ancaman kerusakan yang potensial baik terhadap lingkungan hidup khususnya ataupun kesehatan pada umum. Saat ini, banyak sekali penyelewangan dibidang lingkungan dalam berbagai sudut, yang mengakibatkan semakin banyaknya pencemaran lingkungan dan berdampak pada masa yang akan mendatang. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-normatif, dengan jenis penelitian dogmatik, bentuk penelitian perskriptif dan menggunakan analisis deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah merupakan salah satu faktor yang sangat kuat untuk dapat mengurangi terjadi kerusakan pada lingkungan, karena pemerintah sendiri merupakan bagian dari penduduk yang ada di Indonesia. Pemerintah perlu memaksimalkan agenda yang ada, agar kerusakan yang terjadi pada lingkungan dapat berkurang. Sebagaimana amanat UUPPLH Nomor 23 tahun 1997, yang diperbarui dengan UUPPLH no 32 tahun 2009. Undang-undang ini diharapkan bias berjalan sesuai dengan keadaan saat ini dan yang akan datang. Tetapi pada implementasinya Undang-Undang tersebut masih saja menimbulkan pelanggaran di masyarakat. Hal ini menjadi faktor tidak berjalannya peraturan yang ada karena kurangnya kesadaran pihak-pihak terkait, tentang pentingnya menjaga kelestarian alam dan lingkungan, sehingga aspek pemidanaan dianggap sebagai salah satu jalan keluar terhadap penegakan hukum lingkungan

KEBIJAKAN PRESIDEN DALAM MENANGANI PEREKONOMIAN INDONESIA SAAT PANDEMI COVID 19 DALAM PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) NOMOR 1 TAHUN 2020 Salma Nurul Ranisya; Indah Dwiprigitaningtias
Jurnal Dialektika Hukum Vol 2 No 1 (2020): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Tulisan ini membahas tentang kebijakan presiden dalam penanganan Covid-19. Salah satu kebijakan yang diambil presiden dalam menangani Covid-19 adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Penanganan Pandemi Virus Corona 2019 (Covid-19) dan / atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan. Namun, ada satu pasal yang dinilai sangat merugikan dan banyak diperbincangkan, serta upaya pemerintah dalam menghadapi perekonomian Indonesia yang sedang dilanda virus Covid-19. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah Yuridis Normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi lapangan dan studi dokumen. Analisis data yang digunakan penulis yaitu Normative Qualitative merupakan deskripsi penelitian dengan studi dokumen dengan menjelaskan data yang ada dalam bentuk kata atau pernyataan.

ANALISIS YURIDIS MENGENAI GUGATAN NAFKAH YANG MENJADI ALASAN PERCERAIAN Arini Mutiara Agi; Indah Dwiprigitaningtias
Jurnal Dialektika Hukum Vol 2 No 1 (2020): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Hukum keluarga melahirkan konsekuensi berupa terciptanya hak dan kewaijban yang saling timbal balikdalam keluarga. Diantara hak dan kewajiban itu, adalah ketika jalinan keluarga membutuhkan penghidupan guna menopang jalannya rumah tangga. Dalam situasi ini, maka harus ada yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan itu mulai sandang, pangan, dan papan. Semua hal itu, oleh agama secara umum disebut sebagai nafkah.

Co-Authors Aliesa Amanita Andika Sandi Irawan Arini Mutiara Agi Diah Arimbi Diana Pujiningsih Haris Djoko Saputro Kalijunjung Hasibuan Lily Andayani Masriani . Nala Nourma Nastiti R. Ardini Rakhmania Ardan Salma Nurul Ranisya Sandi Yoga Pradana Sherly M. Imam Slamet Siti Rahma Irma Nova Lina Yuswari Octonain Djemat Zulfika Ikrardini

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search