Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik Jurnal Pengabdian Mandiri Jurnal Dialektika Hukum
Lily Andayani
Unknown Affiliation
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PENYULUHAN TENTANG PERLINDUNGAN HAK INDIKASI GEOGRAFIS PADA MINYAK ATSIRI: IMPLIKASI HUKUM DAN EKONOMI DI WILAYAH GARUT R. Ardini Rakhmania Ardan; Aliesa Amanita; Lily Andayani; Indah Dwiprigitaningtias; Zulfika Ikrardini
JURNAL PENGABDIAN MANDIRI Vol. 3 No. 7: Juli 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jpm.v3i7.8240

Abstract

Minyak atsiri Garut, dengan kekayaan dan keunikan aroma yang khas, memerlukan perlindungan hukum yang memadai untuk menjaga nilai ekonominya dan melindungi hak-hak perajin lokal. Fokus utama dari kegiatan ini adalah mengedukasi perajin dan pihak terkait mengenai manfaat dan prosedur pendaftaran indikasi geografis, serta dampaknya terhadap perlindungan hukum dan pengakuan produk. Metode yang digunakan meliputi seminar, pelatihan, dan workshop yang melibatkan diskusi interaktif dan studi kasus. Hasil dari penyuluhan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran perajin tentang pentingnya hak indikasi geografis, memperkuat perlindungan hukum terhadap produk minyak atsiri Garut, dan mendukung pengembangan ekonomi lokal dengan meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk di pasar. Dengan demikian, penyuluhan ini bertujuan untuk memfasilitasi pengakuan dan pelestarian minyak atsiri Garut sebagai produk unggulan dengan jaminan perlindungan hukum yang solid
KEDUDUKAN HARTA BAWAAN (HARTA ASAL) DALAM PROSES PERALIHAN HAK MENURUT PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Lily Andayani; Sherly M. Imam Slamet; Indah Dwiprigitaningtias
Jurnal Academia Praja Vol 7 No 1 (2024): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v7i1.2052

Abstract

Marriage is a legal relationship that is a legal relationship between a man and a woman who have fulfilled the requirements of marriage according to the provisions, for as long as possible. The position of property in the marriage is different, so that it will result in different rights to the property. Not all marriages run smoothly, so that it can result in the termination of marital relations either due to the death of one of the parties (divorce dead) or divorce (divorce alive). One of the legal consequences of a marital bond is the formation of marital property. The classification of marital property is included in the problem, resulting in difficulties or harm to third parties in the event of a transfer of rights.
TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN IZIN POLIGAMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA SOREANG Izzah Mishdaqiyah Lubis; Lily Andayani
Jurnal Dialektika Hukum Vol 2 No 1 (2020): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (205.756 KB) | DOI: 10.36859/jdh.v2i1.511

Abstract

Dalam penelitian ini akan membahas ketentuan izin poligami dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Soreang dan pertimbangan hakim terhadap syarat permohonan pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama Soreang. Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan atau dengan nama Library Research, instrument penelitian berupa Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Teknis analisis data yang digunakan adalah metode deduktif. Tinjauan yuridis dalam pemberian izin poligami diatur pada ketentuan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dan pertimbangan hakim terhadap syarat permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Soreang.
PERAN WORLD TRADE ORGANIZATION DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG TERKAIT BIJIH NIKEL ANTARA UNI EROPA-INDONESIA Firdaus Muhamad Iqbal; Lily Andayani
Jurnal Dialektika Hukum Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v6i2.1385

Abstract

World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia atau merupakan forum dan sarana untuk menyelesaikan masalah terkait munculnya sengketa perdagangan antar pihak. Salah satu kasus sengketa dagang tersebut adalah Uni Eropa menggugat Indonesia di WTO dengan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel. Perselisihan antara Uni Eropa dan Indonesia semakin memanas pada tahun 2019, ketika pemerintah Indonesia mempercepat larangan ekspor bijih nikel. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan jenis data sekunder. Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah bahwa WTO bertugas dengan mengatur pelaksanaan penyelesaian sengketa antara Uni Eropa dan Indonesia. Peran WTO melalui Dispute Settlement Body mempertalikan proses penyelesaian sengketa saat ini dengan memperhatikan aturan-aturan WTO sejak awal ketika Uni Eropa menggugat Indonesia hingga tahap akhir dengan keluarnya keputusan badan tersebut. Penyelesaian sengketa tahap pertama ini dimulai dengan permintaan negosiasi Uni Eropa pada tanggal 22 November 2019 hingga tahap akhir yaitu dipublikasikannya serta distribusikan laporan panel pada tanggal 30 November 2022. Keputusan akhir dari sengketa perdagangan ini adalah Uni Eropa memenangkan sengketa tersebut dan Indonesia mengalami kekalahan. Indonesia terbukti melanggar larangan ekspor bijih nikel dan adanya produk hukum di Indonesia yang bertentangan dengan aturan WTO terkait larangan ekspor bijih nikel.
GREEN POLITICS SEBAGAI GERAKAN DEMOKRATISASI HIJAU DI INDONESIA Lily Andayani; Indah Dwiprigitaningtias
Jurnal Dialektika Hukum Vol 5 No 1 (2023): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v5i1.1615

Abstract

Gerakan ‘politik hijau’ di Indonesia diawali dengan adanya kesadaran yang dipacu kondisi nasional kita dimana terjadi berbagai kerusakan lingkungan hidup akibat pembangunan yang terlalu berorientasi pertumbuhan dan strategi pembangunan yang eksploitatif sehingga mengancam kelestarian lingkungan hidup. Gagasan ecocracy ini merupakan upaya untuk mengutamakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam arus politik pembangunan nasional. Namun, walaupun Indonesia dalam konstitusinya telah mengakui subjective right atau duty of the state tetapi pemuatan pola dan arah pembangunan berkelanjutan belum ditempatkan pada pasal-pasal khusus melainkan ditumpangkan atau dicampurkan dengan hak-hak fundamental lainnya. Konsep ekokrasi (ecocracy) harus menjadi kaidah penuntun dalam pembuatan kebijakan negara (politik hukum) dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Konsep ekokrasi agar dapat dijalankan dalam sistem bernegara, maka perlu dijabarkan dalam green constitution, green legislation serta green budgeting.
ANALISIS PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TNI DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA MILITER Lily Andayani; Ijah Ijah
Jurnal Dialektika Hukum Vol 7 No 2 (2025): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v7i2.4818

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Latar belakang penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka pelanggaran desersi di lingkungan militer yang berdampak pada profesionalisme prajurit. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara dan observasi di Oditurat Militer II-08 Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 87 KUHPM menjadi dasar utama dalam penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku desersi. Namun, sanksi pidana yang diberikan belum memberikan efek jera yang optimal, sehingga diperlukan penguatan sanksi administratif seperti penurunan pangkat. penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan penyempurnaan sistem penegakan hukum militer, khususnya dalam pencegahan tindak pidana desersi.
Co-Authors Aliesa Amanita Firdaus Muhamad Iqbal Ijah Ijah Indah Dwiprigitaningtias Izzah Mishdaqiyah Lubis R. Ardini Rakhmania Ardan Sherly M. Imam Slamet Zulfika Ikrardini