Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN IZIN POLIGAMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA SOREANG Izzah Mishdaqiyah Lubis; Lily Andayani
Jurnal Dialektika Hukum Vol 2 No 1 (2020): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (205.756 KB) | DOI: 10.36859/jdh.v2i1.511

Abstract

Dalam penelitian ini akan membahas ketentuan izin poligami dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Soreang dan pertimbangan hakim terhadap syarat permohonan pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama Soreang. Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan atau dengan nama Library Research, instrument penelitian berupa Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Teknis analisis data yang digunakan adalah metode deduktif. Tinjauan yuridis dalam pemberian izin poligami diatur pada ketentuan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dan pertimbangan hakim terhadap syarat permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Soreang.
PENYULUHAN TENTANG PERLINDUNGAN HAK INDIKASI GEOGRAFIS PADA MINYAK ATSIRI: IMPLIKASI HUKUM DAN EKONOMI DI WILAYAH GARUT R. Ardini Rakhmania Ardan; Aliesa Amanita; Lily Andayani; Indah Dwiprigitaningtias; Zulfika Ikrardini
JURNAL PENGABDIAN MANDIRI Vol. 3 No. 7: Juli 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Minyak atsiri Garut, dengan kekayaan dan keunikan aroma yang khas, memerlukan perlindungan hukum yang memadai untuk menjaga nilai ekonominya dan melindungi hak-hak perajin lokal. Fokus utama dari kegiatan ini adalah mengedukasi perajin dan pihak terkait mengenai manfaat dan prosedur pendaftaran indikasi geografis, serta dampaknya terhadap perlindungan hukum dan pengakuan produk. Metode yang digunakan meliputi seminar, pelatihan, dan workshop yang melibatkan diskusi interaktif dan studi kasus. Hasil dari penyuluhan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran perajin tentang pentingnya hak indikasi geografis, memperkuat perlindungan hukum terhadap produk minyak atsiri Garut, dan mendukung pengembangan ekonomi lokal dengan meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk di pasar. Dengan demikian, penyuluhan ini bertujuan untuk memfasilitasi pengakuan dan pelestarian minyak atsiri Garut sebagai produk unggulan dengan jaminan perlindungan hukum yang solid
Penegakan Hukum Terhadap Praktik Illegal Land Clearing Dan Implikasinya Terhadap Keberlanjutan Ekosistem Indah Dwiprigitaningtias; Lily Andayani; R. Ardini Rakhmania Ardan
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum terhadap praktik illegal land clearing dan implikasinya terhadap keberlanjutan ekosistem. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis efektivitas instrumen hukum dalam menanggulangi praktik pembukaan lahan ilegal serta menilai dampaknya terhadap kerusakan lingkungan dan keberlangsungan ekosistem. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada wilayah rawan deforestasi. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum, pejabat dinas lingkungan hidup, masyarakat terdampak, serta analisis dokumen peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi, penyajian, dan verifikasi, dengan uji keabsahan melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, serta adanya kepentingan ekonomi-politik menjadi faktor penghambat efektivitas penegakan hukum. Praktik illegal land clearing terbukti menimbulkan degradasi tanah, kehilangan keanekaragaman hayati, serta mempercepat perubahan iklim lokal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan instrumen hukum, transparansi dalam proses penegakan, serta keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari strategi keberlanjutan ekosistem.