Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

Mencari Surga di Dua Kota; Studi Komparatif Implementasi Syariat Islam Muhammad Sahlan
Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin Vol 20, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/substantia.v20i1.3402

Abstract

Abstract: This article aims to look at the extent to which Government efforts the city of Banda Aceh and Aceh Barat in realizing the concept of the Kota Madani and Tauhid Tasawuf through the implementation of Sharia and sought to unearth how should model its development. Using ethnographic approaches, I would like to point out that the implementation of Sharia in the two cities is very dependent on Government support or political regime. Such dependence is visible from the Government's efforts through the decisions, policies and programs are carried out holistically by bureaucratic system involving public figures, scholars, academics and the general public. Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana usaha pemerintah Kota Banda Aceh dan Aceh Barat dalam mewujudkan konsepsi Kota Madani dan Tauhid-Tasawuf melalui implementasi Syariat Islam serta berusaha menggali bagaimana seharusnya model pengembangannya. Dengan menggunakan pendekatan etnografi, saya ingin menunjukkan bahwa implementasi syariat Islamdi dua kota tersebut sangat tergantung pada dukungan pemerintah atau rezim politik. Ketergantungan tersebut terlihat dari upaya pemerintah melalui keputusan, kebijakan dan program yang dilaksanakan secara holistik oleh sistem birokrasi yang melibatkan tokoh masyarakat, ulama, akademisi dan masyarakat umum. Keywords: Implementasi, Syariat Islam, Kota Madani, Kota Tauhid Tasawuf.
Pengamatan Sosiologis tentang Perceraian di Aceh Muhammad Sahlan
Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin Vol 14, No 1 (2012)
Publisher : Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/substantia.v14i1.4858

Abstract

Divorce cases in Aceh post conflict and disaster is increasing significantly.  Among the generating factors are conflict and Tsunami, the change of family  system, and the growth of inhabitants and modernisation. The lack of knowledge  and consciousness about foster home are not the roots or main factors contributing  to the increasing trend. But it is more to autonomy economically, education,  maturity and adult emotionally, and capability in keeping relationship with  kinship and extended family. Therefore, cross-sectoral cooperation in government  and community are required to decrease the divorce trend in Aceh.
Antara Salah Paham dan Paham yang Salah: Pandangan Teungku Seumeubeut terhadap Wahabi Mulyana Idris; Muhammad Sahlan
Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin Vol 20, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/substantia.v20i1.3407

Abstract

Abstract: Wahabi is one of a movement group in Islam. The group is famous for its agenda of Islam and Tawheed purification of superstition, bida'ah and khurafat. This article discusses the view of Teungku Seumeubeut against Wahabi suspected of starting and growing in Aceh. Teungku Seumeubeut is an elite level of religion in the village which has a great influence on the community level. The author argues that the view Teungku Semuenebuet against Wahabi strongly depends on the depth of the study, a pattern of academic influence of clients and patrons politicization of religion in the public sphere. This article concludes that Teungku Seumeubeut do simplification against Wahabi due to the knowledge and the experience of interacting with Wahabi is very limited. Abstrak: Wahabi merupakan salah satu kelompok gerakan dalam Islam.Kelompok ini terkenal dengan agenda pemurnian Tauhid dan ajaran Islam dari praktek takhayul, bida’ah dan khurafat.Artikel ini membahas tentang pandangan Teungku Seumeubeut terhadap Wahabi yang dicurigai mulai masuk dan berkembang di Aceh.Teungku Seumeubeut adalah elit agama di tingkat desa yang memiliki pengaruh besar di masyarakat level bawah.Penulis berpendapat bahwa pandangan Teungku Seumeubuet terhadap Wahabi sangat tergantung pada kedalaman kajian, pola keilmuan patron klien dan pengaruh politisasi agama dalam ruang publik.Artikel ini berkesimpulan bahwa Teungku Seumeubeut melakukan simplifikasi terhadap Wahabi dikarenakan pengetahuan dan pengalamannya berinteraksi dengan Wahabi sangat terbatas.
Pola Interaksi Interkomunal Umat Beragama di Kota Banda Aceh Muhammad Sahlan
Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin Vol 16, No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/substantia.v16i1.4924

Abstract

Abstract: Intercommunity interaction among religious believer happened in two forms,  one is on daily basis and another is associational. Daily interaction is significant,  although it does not guarantee the creation of religious harmony among believers of  various religions. Meanwhile associational interaction has a role in preventing  religious conflict. However, intercommunity interaction in Banda Aceh city happens  mainly in daily basis interaction compare to associational. The imbalance in interaction  pattern will result in communication between religious believer on civil society and  elite level hindered. The implication of this is supporters or superstructure of peace and  religious harmony in Banda Aceh is fragile.  Abstrak: Interaksi interkomunal umat beragama terjadi dalam dua bentuk, yaitu  keseharian dan asosiasional. Interaksi keseharian penting, namun tidak menjamin  terciptanya kerukunan antar umat beragama. Sementara interaksi asosiasinal berperan  dalam mencegah terjadinya konflik keagamaan. Interaksi interkomunal antar umat  beragama di Kota Banda Aceh lebih sering terjadi dalam bentuk keseharian dibanding  asosiasional. Ketimpangan pola interaksi seperti ini menyebab komunikasi antar umat  beragama di tingkat menengah (civil society) dan atas (elite) tidak berjalan dengan baik.  Akibatnya basis pendukung atau suprastruktur perdamaian dan keharmonisan beragama  di Kota Banda Aceh menjadi rapuh
Pendekatan Budaya dalam Resolusi Konflik Politik Aceh: Suatu Catatan Reflektif Muhammad Sahlan; Iromi Ilham; Khairul Amin; Ade Ikhsan Kamil
Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi) Vol 16, No 1 (2022)
Publisher : Sociology Department Of Syiah Kuala University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jsu.v16i1.25272

Abstract

This reflective paper aims to discuss the importance of using a cultural approach to resolve political conflicts and see the past as a learning space to create a civilization in the present and future. In the context of conflict, Aceh has become a medium for learning how the political conflict between GAM and the Indonesian government is resolved. The experience of past conflicts, a series of failed negotiations, and the cultural approach to the Helsinki negotiations, in parallel, serve as important lessons and evidence that “historical-humanism” does not work in a vacuum. This article illustrates that a cultural approach is a key to successful negotiations for a resolution. This is due to several things: first, building an estuary of peace with a cultural approach taking into account the representations and interests of the two conflicting parties, related to technicalities and mechanisms and matters of a substantive nature. Second, understanding and appreciating the perspective of others is important to know what messages and aspirations have not been conveyed properly so far. And third, acknowledging past mistakes and sins, then sincerely and boldly apologizing to those who were hurt, is a form of acknowledging regret for what has been done.AbstrakTulisan reflektif ini bertujuan untuk membahas pentingnya menggunakan pendekatan budaya untuk menyelesaikan konflik politik dan melihat masa lalu sebagai ruang belajar untuk menciptakan peradaban di masa sekarang dan masa depan. Dalam konteks konflik, Aceh menjadi media pembelajaran bagaimana konflik politik antara GAM dan pemerintah Indonesia diselesaikan. Pengalaman konflik masa lalu, serangkaian negosiasi yang gagal, dan pendekatan kultural terhadap negosiasi Helsinki, secara paralel, menjadi pelajaran dan bukti penting bahwa “humanisme-historis” tidak bekerja dalam ruang hampa. Artikel ini menggambarkan bahwa pendekatan budaya adalah kunci keberhasilan negosiasi untuk sebuah resolusi. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal: pertama, membangun muara perdamaian dengan pendekatan budaya dengan memperhatikan representasi dan kepentingan kedua pihak yang bertikai, terkait teknis dan mekanisme serta hal-hal yang bersifat substantif. Kedua, memahami dan menghargai cara pandang orang lain penting untuk mengetahui pesan dan aspirasi apa yang selama ini belum tersampaikan dengan baik. Dan ketiga, mengakui kesalahan dan dosa masa lalu, kemudian dengan tulus dan berani meminta maaf kepada yang tersakiti, merupakan bentuk pengakuan penyesalan atas apa yang telah dilakukan.
Ulama: Roh Kebudayaan untuk Rekonsiliasi di Aceh Muhammad Sahlan; Khairul Amin; Ade Ikhsan Kamil; Iromi Ilham
Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi) Vol 13, No 2 (2019)
Publisher : Sociology Department Of Syiah Kuala University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jsu.v13i2.18460

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang posisi Ulama Aceh sebagai roh kebudayaan untuk proses rekonsiliasi pasca konflik Aceh. Dengan menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif, artikel ini menunjukkan bahwa dalam konteks sosio kultural masyarakat aceh, posisi ulama masih menempati strata yang tinggi. Kontribusi dan peran ulama dalam lintas sejarah hingga saat ini telah mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh.  Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa dimensi kultural ulama sebagai ruh kebudayaan masyarakat Aceh dapat menjadi solusi dari rekonsiliasi Aceh untuk perdamaian yang berkelanjutan. Hal ini berarti bahwa pelibatan ulama aceh secara praktis dalam kerja rekonsiliasi dapat menjadi salah satu faktor pendukung perdamaian berkelanjutan di Aceh.
Kearifan Lokal dan Peran Elit Agama dalam Mitigasi Bencana di Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie Muhammad Sahlan
Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi) Vol 13, No 1 (2019)
Publisher : Sociology Department Of Syiah Kuala University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (117.75 KB) | DOI: 10.24815/jsu.v13i1.14050

Abstract

Pengetahuan tentang bencana belum menjadi bagian dari local wisdom yang bersemayam dalam kehidupan dan setiap bencana datang, seakan-akan selalu menjadi sesuatu yang baru. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami secara mendalam bagaimana peran elit agama dalam mitigasi bencana di Tangse Kabupaten Pidie, mengingat keterlibatan elit agama dalam konteks kehidupan masyarakat aceh yang masih sangat penting. Penelitian ini merupakan penelitian etnografi yang bertujuan untuk menggambarkan secara komprehensif tentang peran elit agama yang berkorelasi positif terhadap upaya mitigasi bencana alam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gagalnya masyarakat Tangse menjadikan bencana sebagai ujian untuk kemudian melahirkan inisiatif menjaga lingkungan disebabkan oleh minimnya alternatif yang tersedia untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Aktivitas penebangan liar sebagai sumber bencana telah menjadi sumber ekonomi utama bagi mereka, dan aktivitas itu telah menciptakan efek mata rantai ekonomi, membawa berkah bagi geliat perekonomian masyarakat. Eksistensi ulama atau elit agama sebagai agen sosial dalam masyarakat menjadi sangat lemah dan lumpuh ketika berhadapan dengan aktivitas penebangan liar karena “berkah ekonomi” juga dinikmati oleh mereka. Akhirnya elit agama sebagai kelompok strategis juga ikut terjebak dalam lingkaran “ekonomi kayu” tesebut. Demikian pula dengan kearifan lokal yang juga ikut “lumpuh” ketika berhadapan dengan faktor-faktor ekonomi.   AbstractKnowledge about the disaster had not been part of local wisdom who sits in the life of and every disaster comes like always being something new. Thus, this research aims to review and in-depth understanding of the role of local elites religion in disaster mitigation in Tangse Pidie District, because of the roles of elite religion in the context of the life of Acehnese that is still very important. This research is ethnographic research that aims to describe comprehensively about the role of religious elites which related to natural disaster mitigation efforts. The result of this research indicates that failure to the community disaster made as experiences collectively and do not deliver the initiative to protecting the environment caused by the lack of alternative available for their economic ability to meet a need. The activity of illegal logging as a source of disaster has become a prime source, and illegal logging had been creating economic chain effects. The existence of a local elite religion as an agent social within the community very weak and become "paralyzed" while dealing with the activity of illegal logging because "economic blessing" is also enjoyed by them. Finally, local elite religion as a strategic group has also stuck in the circle of “economic timber” proficiency level. Similarly, the local wisdom also “paralyzed” when faced with economic factors
Memahami Fenomena Populisme di Abad ke-21 Muhammad Sahlan; Muhammad Yunus Ahmad
Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI) Vol 4 No 1 (2023)
Publisher : Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jsai.v4i1.2691

Abstract

This article aims to discuss populism, a term in politics that is increasingly used throughout the world, including in Indonesia. Populism has been used to describe many leaders and situations in different contexts, and scholars have not agreed on a definitive formulation. This article will fill this gap by using a literature review to increase and enrich knowledge about populism and deepen its surrounding discourse, specifically academic discourse in social and political fields. This article contends that although scholars differ in their definition of populism, the political phenomenon can still be identified. Empirically, populism can be identified through behaviors, attitudes, and political rhetoric. Furthermore, the article concludes that increased populism in a global and national context is influenced by various contexts and problems that exist in different countries. Abstrak Artikel ini membahas tentang populisme, yaitu sebuah term politik yang akhir-akhir ini menguat di dunia, termasuk di Indonesia. Populisme telah digunakan untuk menggambarkan pemimpin dan situasi dalam konteks yang beragam, dan para scholar belum menemukan kata sepakat mengenai formulasi definisi yang tepat tentang populisme. Artikel ini mencoba mendiskusikannya dengan menggunakan pendekatan studi literatur dengan harapan dapat memberikan kontribusi dan pengayaan pengetahuan, memperdalam diskursus dan menambah wacana akademik, khususnya dalam bidang ilmu sosial dan politik. Kajian ini berpendapat bahwa meskipun para ahli memiliki pandangan yang berbeda tentang populisme, tidak berarti fenomena sosial politik ini tidak dapat diidentifikasi. Pada tingkat empiris, populisme dapat diidentifikasi melalui sikap, perilaku dan retorika politiknya. Artikel ini berkesimpulan bahwa menguatnya populisme di tingkat global dan nasional dipengaruhi oleh faktor yang beragam sesuai dengan konteks dan persoalan yang dihadapi oleh masing-masing negara.
Ketika Aktor Damai Tidak Efektif: Respons Keuchik dan Tuha Peuet terhadap Konflik Pengelolaan APBG Muhammad Sahlan; Muhammad Yunus Ahmad; Halik Halik
Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi) Vol 17, No 1 (2023)
Publisher : Sociology Department Of Syiah Kuala University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jsu.v17i1.31829

Abstract

The article addresses how the headman and the legislative members of the village in Aceh overcome issues in managing the village income and expenditure budget. Using a qualitative method, the article inductively analyzes the styles of the headman and the village legislature in dealing with issues regarding the village income and expenditure budget and examines the factors that influence their response styles. The data for this study consists of newspaper articles in local newspapers from 2014 to 2022. The findings identify two conflict resolution styles of headman and village legislature that are commonly used: unilateral action and seeking third-party intervention. Meanwhile, in the third style, measures for conflict resolution formulated through regulations do not feature in the newspaper reporting. Furthermore, the findings also identify some underlying causes for the conflict resolution styles that are used in this context, including mechanisms and actors. This study will contribute to the literature about post-conflict grassroot efforts in Aceh and formulate a more effective early warning system at the local level.AbstrakArtikel ini membahas tentang pola respons keuchik dan tuha peut terhadap konflik pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, artikel ini menganalisa secara induktif bentuk-bentuk respons keuchik dan tuha peuet terhadap konflik pengelolaan APBG sekaligus mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk respons mereka. Data yang digunakan sebagai bahan analisis berasal dari pemberitaan surat kabar sejak 2014-2022. Studi ini mengidentifikasi dua model aksi yang paling sering digunakan oleh keuchik dan tuha peuet dalam konflik pengelolaan APBG, yaitu aksi unilateral (unilateral action) dan tindakan mencari bantuan intervensi pihak ketiga (third-party intervention). Sementara penyelesaian bersama (joint action) melalui langkah-langkah yang telah dirumuskan dalam sejumlah regulasi tidak muncul dalam pemberitaan surat kabar. Selain itu, studi ini juga mengidentifikasi faktor utama yang menyebabkan model penggunaan resolusi konflik tersebut, yaitu absurditas mekanisme dan peran pasif dan tidak efektifnya para aktor pendamping gampong
Peran Ulama dalam proses Rekonsiliasi Pasca Konflik di Aceh: The Roles of Ulama in the process of Post-Conflict Reconciliation in Aceh Muhammad Sahlan; Suci Fajarni; Siti Ikramatoun; Ade Ikhsan Kamil; Iromi Ilham
Society Vol 7 No 2 (2019): Society
Publisher : Laboratorium Rekayasa Sosial, Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/society.v7i2.106

Abstract

In the context of Aceh, the word “Ulama" refers to an Islamic scholar who own boarding school (In Aceh language known as Dayah) or a leader of an Islamic boarding school (known as Teungku Dayah). Ulama become "the backbone" of any social problem and play strategic and influential roles in Acehnese society. However, The Ulama roles have changed in the post-conflict era in Aceh. The assumption that Ulama are unable running their authorities in Acehnese society especially in the post-conflict era. Ideally, their roles are needed in the reconciliation regarding the agents of reconciliation who have authority like the Ulama and are trustworthy by Acehnese society. Therefore, this article aims to discuss the position of Ulama in the process of post-conflict reconciliation in Aceh. To investigate the problem, a descriptive qualitative method was used, where the method is to describe the nature of a temporary situation that occurs when the research is carried out in detail, and then the causes of the symptoms were examined. The data were literature studies, participatory observation, and in-depth interviews. The results of this research showed that during an important period of Aceh's history, the Ulama constantly become guardians that provide a religious ethical foundation for each socio-political change in Aceh, and subsequently they also act as the successor to the religious style that developed in the society. Even the formation and development of the socio-political and cultural system occurred partly on the contribution of the Ulama. The position of Ulama in the process of post-conflict reconciliation in Aceh can be found in four ways. Firstly, knowledge transmission. Secondly, as a legal decision-maker which refers to Sharia law, especially related to the reconciliation process. Thirdly, as a mediator. Fourthly, cultural roles in the form of ritual or ceremonial guides that are carried out when the parties of the conflict have met an agreement to reconcile.