Syamsul Ma'arif
Jurusan Administrasi Negara, FISIP, Universitas Lampung

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Inisiasi Community Policing di Wilayah Penyangga Pendidikan Universitas Lampung Ita Prihantika; Apandi Apandi; Syamsul Ma'arif; Meiliyana Meiliyana
Jurnal Pengabdian Dharma Wacana Vol 3, No 4 (2023): Jurnal Pengabdian Dharma Wacana
Publisher : Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Dharma Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37295/jpdw.v3i4.391

Abstract

Menurut Sukirno & Prasetya (2017) kawasan kosan mahasiswa (yang bisa dikategorikan daerah penyangga pendidikan) rawan terhadap pelanggaran etik, sosial dan hukum. Pelanggaran hukum yang terjadi antara lain perilaku seks menyimpang di kalangan mahasiswa (Roin, 2018; Suryanto, 2018) atau daerah kosan menjadi lokasi terjadi kejahatan yang dilakukan oleh pihak luar (misalnya menjadi daerah rawan pencurian).Penelusuran data sekunder menunjukkan bahwa kasus pencurian di Kelurahan Kampung Baru sering terjadi. Untuk itu, kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatnya kesadaran bersama masyarakat (pengola kosan, penghuni, dan masyarakat umum) bahwa keamanan menjadi tanggung jawab bersama; terbentuknya inisiasi kegiatan nyata dalam upaya menjadi keamanan dan ketertiban bersama yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, pemilik kosan, penghuni dan aparat kelurahan serta anggota Bhabinkamtimbmas; erbentuknya forum komunikasi antara warga, aparat kelurahan dan anggota Bhabinkamtibmas di Kelurahan Kampung Baru, Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung.
KEGAGALAN PRIVATISASI BUMN DI ERA REZIM ORDE BARU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK Syamsul Ma'arif
Wacana Publik Vol. 12 No. 2 (2018): Wacana Publik
Publisher : P3M STISIPOL Dharma Wacana Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

After had being carried out nationalization and hostility against west countries, the New Order regime made important decision to change Indonesia economic direction from etatism system to free market economy. A set of policies were taken in order private sector could play major role in economic. However, when another economic sectors were reformed substantially, effords to reform the State Owned Enterprises had failed. The State Owned Enterprise, in fact, remained to play dominant role like early years of guided democracy era. Role of the State Owned Enterprises was more and more powerfull). The main problem of reforms finally lied on reality that vested interest of bureaucrats (civil or military) was so large that could’nt been overcome.