Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

POLA JUAL BELI SECARA KREDIT PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Nofrizal; Rise Karmilia
Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos Vol. 10 No. 2 (2021): Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengaraian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30606/cano.v10i2.1282

Abstract

Jual beli kredit secara istilah adalah menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda, dengan cara memberikan cicilan dalam jumlah tertentu selama waktu tertentu,dan biasanya harganya lebih mahal dibandingkan harga kontan atau tunai. Menurut Hukum Islam, barang yang masih dalam masa cicilan itu tidak bisa diperjual belikan. Dengan melihat latar belakang seperti di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian Pola Jual Beli Secara Kredit Prespektif Hukum Ekonomi Syariah. Berdasarkanhasil penelitian, bahwa pada prinsipnya jual beli kredit adalah boleh dalam ekonomi syariah, hanya saja yang diharamkan adalah riba. Jika jual beli kredit tersebut tidak mengandung riba maka halal hukumnya, maka dalam hal ini penulis berkesimpulan bahwa jual beli kredit diperbolehkn dalam syariat Islam dengan beberapa kriteria ataupun pola jual beli kredit yaitu: tidak ada kesepakatan terkait tambahan harga terpisah yang akan didapatkan penjual dari pembeli, apabila pembeli terlambat membayar tidak boleh dipersyaratkan membayar tambahan atas keterlambatan, penjual tidak berhak mengambil kepemilikan barang dari tangan pembeli jika pembayaran tertunda, boleh disepakati memilih cara kontan atau dengan cicilan, dan pembeli Tidak boleh menunda-nunda pembayaran jika ada kemampuan untuk membayar, kecuali dengan alasan yang bisa diterima syar’i.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP LANDASAN HUKUM PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Fitri Elfiani; Nofrizal
Journal Of Juridische Analyse Vol. 5 No. 01 (2026): Journal of Juridische Analyse
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30606/joja.v5i01.4517

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan hukum Program Makan Bergizi Gratis dalam sistem hukum Indonesia serta kedudukan Peraturan Presiden dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini memiliki dasar hukum dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, namun belum didukung oleh undang-undang sebagai lex specialis. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan dalam kepastian hukum dan keberlanjutan kebijakan. Selain itu, kedudukan Peraturan Presiden yang berada di bawah undang-undang membuat kekuatan hukumnya relatif terbatas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan regulasi melalui pembentukan undang-undang serta harmonisasi lintas sektor guna menjamin efektivitas Program Makan Bergizi Gratis.