Andika Afrilia Setiawan
Universitas Jambi

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Persepsi Masyarakat Terhadap Tingkat Kepuasan Pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Jambi dalam Perspektif Islam Ary Dean Amri; Risky Febri Pratama; Andika Afrilia Setiawan; Muhammad Ibnu. S
Al-Iqtishod : Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 1 (2023): Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51339/iqtis.v5i1.1015

Abstract

BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) adalah program jaminan sosial di Indonesia yang memberikan jaminan kesehatan kepada warganya. Program ini diperkenalkan pada tahun 2014 dan sejak itu menjadi aspek penting dalam sistem kesehatan Indonesia. Di Kota Jambi, layanan BPJS kesehatan banyak digunakan. Namun, perlu dilakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BPJS kesehatan dari perspektif Islam. Penelitian ini akan memberikan gambaran tentang pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Jambi, mendalami perspektif Islam tentang kesehatan dan kepuasan terhadap pelayanan BPJS, serta mengevaluasi kepuasan pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Jambi. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan kepuasan pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Jambi. Kesehatan merupakan hal yang sangat penting, akan tetapi dalam menjaga kesehatan masyarakat membutuhkan biaya yang mahal, oleh karena itu BPJS Kesehatan hadir untuk memberikan sebuah solusi bagi masyarakat terkhususnya di Kota Jambi. Namun, dalam pelayananya pihak BPJS Kesehatan dirasa belum cukup memenuhi ekspektasi masyarakat. Itulah alasan penulis memilih judul penelitian "Persepsi masyarakat terhadap tingkat kepuasan pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Jambi dalam perspektif Islam". Penelitian menggunakan metode mix methods, bersumber dari data primer dan data sekunder. Dari hasil uji T terdapat pengaruh signifikan pada kualitas pelayanan BPJS kesehatan Kota Jambi. Karena masyarakat Kota Jambi mayoritas adalah beragama Islam. Itulah yang menjadi pentingnya sistem pelayanan syariah dalam BPJS Kesehatan Kota Jambi.
Analisis Penerapan Rantai Nilai Halal (Studi Pada UPTD Rumah Potong Hewan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kota Jambi) Andika Afrilia Setiawan; Ridhwan .; Heni Pratiwi
JOURNAL OF SHARIA ECONOMICS Vol. 7 No. 1 (2025): Jounal of Sharia Economics
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Al Hikmah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35896/jse.v7i1.1042

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the halal Value Chain at the UPTD Slaughterhouse of the Department of Agriculture and Food Security of Jambi City, which has an important role in providing halal meat for the Muslim majority community in Jambi City. The halal Value Chain is a series of production activities that guarantee the halalness of products, involving authorized institutions in supervision, management, testing, and policy determination, evaluation, and control of the production, distribution, and consumption processes. This study uses a qualitative method with data collection techniques through direct observation, in-depth interviews, and analysis of related documents. To achieve the research objectives, a SWOT analysis is used as a tool for formulating an effective halal Value Chain implementation strategy, taking into account the strengths, weaknesses, opportunities, and threats faced by the UPTD Slaughterhouse. The results of the study indicate that the implementation of the halal Value Chain at the UPTD Slaughterhouse in Jambi City has been carried out systematically in accordance with the principles of halalan thayyiban and the Safe, Healthy, Whole, and Halal (ASUH) standards. Supporting factors include halal certification, accreditation of the Veterinary Control Number (NKV), and the presence of Halal Slaughterers (JULEHA). The main challenges include limited human resources (HR), the absence of an internal laboratory, and lack of distribution supervision. Recommended strategies include strengthening cross-agency collaboration, increasing training, and improving infrastructure and supervision systems to ensure sustainability and increase trust in halal products.