Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bekasi Hajiji, Merdi; Gunadi, Trida
Koaliansi : Cooperative Journal Vol. 2 No. 1 (2022): Koaliansi : Cooperative Journal
Publisher : Universitas Koperasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32670/koaliansi.v2i1.2370

Abstract

The Community Satisfaction Index (IKM) is data and information about the level of community satisfaction obtained from the results of quantitative and qualitative measurements of people's opinions in obtaining services from public service providers by comparing their expectations and needs. The results of the community satisfaction survey for the type of service at the Office of Cooperatives, Small and Medium Enterprises, Bekasi Regency show that the quality of service at the Office of Cooperatives, Small and Medium Enterprises has a satisfaction index of 79.02 and is categorized as a "good" service unit which is in the SKM between 76, 61 -  88.30.
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN MUSAYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI KOTA BANDUNG Hajiji, Merdi; Rudiansah, Bambang
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol. 12 No. 3 (2025): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi, dan Pelayanan Publ
Publisher : Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/publik.v12i3.1801

Abstract

This research aims to find out how development planning deliberation in Bandung City is a crucial aspect in local government planning, but the development carried out so far tends to be centralised and dominated by the local government with little contribution from the community. So in this case, collaborative governance in development planning deliberations is believed to be able to improve the quality of development planning oriented towards regional progress and community welfare. This research aims to examine collaborative governance in the implementation of development planning deliberations and the factors that influence collaborative governance in development planning in Bandung City, such as face-to-face dialogue, building trust, commitment to the process, shared understanding and short-term results, this is needed to determine the extent of community participation related to local government work programs which ultimately provides a statement that development planning deliberations in Bandung City are not optimal so that other approaches besides collaborative governance are needed for community participation. In addition, this research uses a descriptive qualitative research design where research data is obtained through observation, interviews and documentation.
Strategi Kolaborasi Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Desa di Provinsi Jawa Barat Hajiji, Merdi; Santosa, Pandji
Action Research Literate Vol. 8 No. 8 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i8.488

Abstract

Penelitian ini menggambarkan Strategi Kolaborasi Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Desa di Provinsi Jawa Barat, Masalah penelitian: 1) Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Desa. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Desa. dan 3) Strategi Kolaborasi Kebijakan Pemberdayaan Desa di Provinsi Jawa Barat.  Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian adalah Kebijakan pemberdayaan desa di Provinsi Jawa Barat telah diimplementasikan, hasilnya diindikasikan adanya penurunan jumlah desa tertinggal dan desa berkembang di Provinsi Jawa Barat meningkat menjadi desa maju dan desa mandiri. Implementasi kebijakan pemberdayaan desa di Provinsi Jawa barat dipengaruhi oleh faktor produktivitas, linearitas, dan efisiensi, Sedangkan faktor determinan yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemberdayaan desa mencakup subtansi kebijakan, prilaku tugas pelaksana, interaksi jejaring kerja, partisipasi kelompok sasaran dan sumber daya. Sementara upaya untuk mengatasi kendala yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemberdayaan desa yaitu dengan kesiapan kelembagaan, kesiapan program, dan kesiapan SDM serta kolabrasi penta helix. Terdapat tiga faktor dominan yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan pemberdayaan desa yaitu waktu, regulasi, dan kehati-hatian. Hasil analisis Strategi SOAR terkait dengan implementasi kebijakan pemberdayaan desa menghasilkan strategi koleborasi penta helix. Hasil temuan penelitian ini adalah model implementasi kebijakan dengan pendekatan kolaborasi melalui skema penta helix untuk mewujudkan desa mandiri di Provinsi Jawa Barat.