Garuda - Garba Rujukan Digital

MEMAKSIMALKAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM BICAMERAL DI INDONESIA Bambang Rudiansyah
SOSIOHUMANITAS Vol 21 No 1 (2019): Maret 2019
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36555/sosiohumanitas.v21i1.993

Bicameral adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambar praktik pemerintahan legeslatif terdiri dari dua kamar. Di Indonesia sistem bicameral diwujudkan dengan membentuk lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga wakil rakyat (legislatif). Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk memberikan suatu gambaran tentang bagaimana memaksimalkan fungsi legislasi DPD yang masih dirasa lemah perannya dalam sistem bicameral di Indonesia. Kajian yang digunakan adalah kajian literatur yang menghasilkan suatu gagasan berpikir. Gagasan yang dihasilkan adalah gagasan berdasarkan kajian literatur atau menghimpun gagasan-gagasan berdasarkan literatur yang ada. Adapun gagasan mengenai memaksimalkan fungsi legislasi ialah kesatuan anggota DPD dalam melaksanakan fungsinya, meningkatkan kinerja anggota DPD dalam fungsi legislasi, komunikasi (lobi-lobi politik). Gagasan tersebut juga harus didukung oleh suatu kebijakan dan kultur politik yang mengedepankan kesejetraan rakyat.

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP EFEKTIVITAS PERCEPATAN PEREKAMAN KTP DI KECAMATAN COBLONG KOTA BANDUNG Leni Karlina; Bambang Rudiansah
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 21 No 2 (2016): Vol. 21, No. 2, Desember 2016
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Masalah dalam penelitian ini adalah belum efektifnya Percepatan Perekaman KTP elektronik. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti menduga bahwa masalah tersebut dipengaruhi oleh variabel implementasi kebijakan. Berdasarkan pada permasalahan tersebut, rumusan masalah yang diajukan adalah: “Seberapa Besar Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Efektivitas Percepatan Perekaman KTP elektronik”. Analisis masalah penelitian dilakukan dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan Teori George C. Edwards III dalam Subarsono, (2005:90), berdasarkan factor-faktor implementasi kebijakan melalui dimensi Komunikasi, Sumberdaya, Sikap Pelaksana dan Strktur Birokrasi. Adapun untuk variabel Efektivitas digunakan pendekatan teori Mahmudi (2005:92) diadaptasi dari Steers (1985: 53) terdiri dari pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi . Berdasarkan pendekatan teori teori tersebut, hipotesis yang diajukan adalah: “Besarnya pengaruh implementasi kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Efektivitas Percepatan Perekaman KTP elektronik di Kecamatan Coblong ditentukan oleh pelaksanaan factor-faktor Komunikasi, Sumberdaya, Sikap Pelaksana dan Strktur Birokrasi”. Metode dalam penelitian ini adalah metode survey eksplanatif (explanatory survai method) sedangkan sumber pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi : angket, observasi, dan wawancara. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah sampel random sederhana (Simple Random Sampling). Adapun teknik analisa data yang digunakan adalah analisis regresi liniear Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan diperoleh hasil penelitian yang menunjukan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara implementsi kebijakan terhadap Efektivitas Percepatan PerekamanKTP elektronik di Kecamatan Coblong Kota Bandung.. Dengan demikian hipotesis yang diajukan di dalam penelitian ini teruji secara empirik.

PENGARUH KOORDINASI DINAS SOSIAL TERHADAP EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN BIDANG PENDIDIKAN (STUDI DI KELURAHAN SUKARAJA KECAMATAN BUMI WARAS KOTA BANDAR LAMPUNG) Rully Feroza; Bambang Rudiansah
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 22 No 1 (2017): Vol. 22, No. 1, Juni 2017
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kemiskinan yang terjadi dalam suatu negara perlu dilihat sebagai suatu masalah yang sangat serius. Hal ini dikarenakan kemiskinan dapat memicu banyak persoalan yang mengakibatkan masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Persoalan kemiskinan ini lebih dipicu oleh banyaknya masyarakat yang masuk dalam kateogori kemiskinan terselubung, dimana mereka tidak produktif dalam pekerjaanya (musiman). Pengangguran model tersebut menempati porsi yang cukup besar dalam lapisan masyarakat Indonesia, sehingga banyak keluarga Indonesia masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sekalipun mereka dalam status dan posisi sedang bekerja.Hampir seluruh Wilayah yang ada di Indonesia mengalami hal yang serupa, maka dari itu menyikapi fenomena tersebut, pemerintah Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa terdapat kebutuhan untuk membangun Program Bantuan Sosial untuk menutupi penurunan daya beli mayoritas penduduk masyarakat yang tergolong miskin dan membantu secara langsung masyarakat yang membutuhkan, hal ini seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial Nasional, dan di tindaklanjuti melalui Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penangulangan Kemiskinan. Dengan demikian, dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengembangan sistem jaminan sosial, pemerintah meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan utama pembangunan yaitu masih besarnya jumlah penduduk miskin serta rendahnya kualitas SDM.

MEMAKSIMALKAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM BICAMERAL DI INDONESIA Bambang Rudiansah
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 22 No 2 (2017): Vol. 22, No. 2, Desember 2017
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Bicameral adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambar praktik pemerintahan legeslatif terdiri dari dua kamar. Di Indonesia sistem bicameral diwujudkan dengan membentuk lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga wakil rakyat (legeslatif). Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk memberikan suatu gambaran tentang bagaimana memaksimal fungsi legislasi DPD yang masih dirasa lemah perannya dalam sistem bicameral di Indonesia. Kajian yang digunakan adalah kajian literatur yang menghasilkan suatu gagasan berpikir. Gagasan yang dihasilkan adalah gagasan berdasarkan kajian literatur atau menghimpun gagasan-gagasan berdasarkan literatur yang ada. Adapun gagasan mengenai memaksimalkan fungsi legislasi ialah kesatuan anggota DPD dalam melaksanakan fungsinya, meningkatkan kinerja anggota DPD dalam fungsi legislasi, komunikasi (lobi-lobi politik). Gagasan tersebut juga harus didukung oleh suatu kebijakan dan kultur politik yang mengedepankan kesejetraan rakyat.

PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH Bambang Rudiansah
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 24 No 1 (2019): Vol. 24, No. 1, Juni 2019
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Salah satu fungsi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah fungsi pengawasan. Implementasi Produk Legislasi dan pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran harus senantiasi diawasi guna menjamin agar semua dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam penelitian ini hanya dibatasi pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan sampah di Kota Bandung. Permasalah sampah adalah suatu permasalah klasik di Kota Bandung antara lain: Tidak tersedianya fasilitas Tempat pembuangan sementara, minimnya armada pengangkutan sampah baik sampah dari sumbernya maupun sampah dari TPS ke TPA dan ketidak berhasilan Pemerintah menekan jumlah sampah dari sumbernya. sehingga menjadi pertanyaan adalah apakah Perda yang lahir pada tahun 2011 masih relevan untuk dilaksanakan atau Pengawasan dari DPRD-nya tidak maksimal.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian berusaha mendiskrifsikan atau melukiskan secara terperinci atau mendalam proses pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Bandung terhadap pelaksanaan Perda No. 09 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah.Berdasarkan hasil penelitian diproleh kesimpulan bahwa pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Bandung terhadap Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan sampah di Kota Bandung. Meliputi langkah-langkah yaitu: Pemantauan, Pemeriksaan dan evaluasi. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan berbagai informasi tentang pelaksanaan Perda No. 09 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah. Pemeriksaan adalah tindak lanjut dari informasi yang didapat pada tahapan sebelumnya. Sedangkan evaluasi adalah rekomendasi terhadap Pemerintah Pusat untuk melakukan revisi terhadap UU lingkungan hidup, evaluasi juga terhadap anggaran pengelolaan sampah di Kota Bandung.

PENGENDALIAN PEMANFAATAN TAMAN KOTA Bambang Rudiansah
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 24 No 2 (2019): Vol. 24, No. 2, Desember 2019
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This research is motivated by the non-fulfillment of the green open space standards of Bandung City Park in Sumur District, Bandung City. In the analysis of the control aspects, researchers formulated the problem as follows: (1) How to control green open spaces (RTH) of city parks in Sumur District, Bandung. (2) Supporting and inhibiting factors in meeting green park open space (RTH) standards in city parks in Sumur District, Bandung. (3) What efforts are made to meet the green open space (RTH) standard of city parks in Sumur District, Bandung. The research method used in this study is a descriptive research method with a qualitative approach. Data obtained through participant observation, in-depth interviews, and documentation. The results of this study indicate that the control of green open spaces in city parks in the Sumur Bandung District area of Bandung City which is based on Regional Regulation No. 18 concerning the Regional Spatial Plan (RTRW) of Bandung City has not met the spatial utilization standards in accordance with the Regional Spatial Plan (RTRW), There are several inhibiting factors. To overcome barriers to utilization, various efforts have been made in the participation of the community or park users, among others: Appeals regarding environmental preservation, especially city parks, creating environmental communities. But still there is a lack of participation or lack of awareness from the community and park users. Increase public understanding of green open spaces, especially city parks. The existence of periodic supervision and implementation of green open space, the community should be involved at least involved people such as community leaders, so as to foster a greater sense of responsibility.

DINAMIKA MASALAH PEMBANGUNAN KOTA Bambang Rudiansah
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 25 No 1 (2020): Vol. 25, No. 1, Juni 2020
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Transfer of agricultural land to non-agricultural functions as a result of the rapid development of the city, brings very complex problems. The complexity of the problem of land use change, among others, can be explained through the perspective of public administration ecology and human ecology, which develops theoretical propositions of a systemic relationship between social systems and ecosystems. Therefore, if agricultural land is converted to non-agricultural activities, it will make it difficult for farmers to transform energy, material and information from social systems to ecosystems and vice versa.The industrial sector or the urban informal sector is not always able to accommodate the energy output from the agricultural sector, which is actually quite available. Therefore, if energy channeling is forced, it is likely to cause energy entropy. It is time for every urban infrastructure development that causes the conversion of agricultural land, efforts need to be made so that the systemic relationship between the social system of farmers and their ecosystems is not shaken. Because in some cases, not all farmers are able to form a new balance, especially so that the process of energy transformation can run normally. In this context, what is theorized by A. Terry Rambo can be a reference for the city government, so that the balance relationship between the two systems is not too much disturbed. More than that, because energy is eternal, what is theorized by Jeremy Rifkin & Ted Howard in his Thermodynamics law, can also be a reference for city governments to regulate the productive use of energy.

Victory Strategy of Cigentur Village Head, Bandung Regency Kurniabudi, Budi; Suhara, Ero; Rudiansah, Bambang; Rustandi, Arya Saputra; Fadhilah, Ryal Nur; Pahabol, Eliza; Seftiani, Jingga; Merani, Anisa; Mutiara, Davina; Dzakiatunnisa, Wafa
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 6, No 3 (2024): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v6i3.7354

Research explains the village head's winning strategy, with an emphasis on political aspects, campaigns and political communication. The focus includes planning, managing and identifying supports. This strategy is considered important in the context of democracy by the Head of Cigentur Village. This research uses Firmansyah's political marketing theory which includes This product, promotion, price and place. The Cigentur Village Head is known to be close to his village residents through active, friendly relationships, and always listens to input and communicates effectively and actively contributes to the community. The Cigentur Village Head's programs and plans include infrastructure development, building Ragas paud and the Cindikia Bojong Paseh Vocational School foundation, then in his education program he focuses on the problem of stunting by building 8 community posyandu to overcome stunting in his health program. and the regional economic development program includes development with an interest-free money loan program, by minimizing mobile bank loans which can cause misery for the community. One of the campaigns carried out against the Cigentur community was a religious campaign by carrying out terawih at around 39 mosques. This is a form of introduction and friendship with the community. campaign costs reached around 200 million in the first period. The difference in votes obtained by the Cigentur Village Head in the first and second periods was approximately hundreds, while in the third period the difference was approximately thousands of votes. Family background h. Hidayat or the Head of Cigentur Village mostly works as an entrepreneur

Campaign Strategy for the Election of Bojongmalaka Village Head, Baleendah District, Bandung Regency in 2022 Rudiansah, Bambang; Winangsih, Wiwin; Anugrah, Bilal Maulana; Purnama, Nabil; Wulansari, Anggi Agustini; Dewanti, Salma; Suhendar, Iqbal Maulana; Ramadhan, Gema; Lukmansyah, Lucky; Tsugumol, Fenny Antonia
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 6, No 3 (2024): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v6i3.7353

This study aims to analyze the campaign strategies implemented in the village head election of Bojongmalaka, Baleendah District, Bandung Regency, in 2022. The village head election is a democratic process that involves active community participation in choosing local leaders who will influence village development. This study uses a qualitative approach with a case study method, involving in-depth interviews with candidates, campaign teams, and local residents, as well as analysis of campaign-related documents. The results of the study indicate that an effective campaign strategy includes several key elements, including good candidate introduction, optimal use of social media, a personal approach through direct visits to residents' homes, and delivery of work programs that are relevant to the needs of the village community. Factors such as candidate popularity, support from community leaders, and mass mobilization also play a significant role in determining election results. These findings provide insight into local political dynamics and can be a guide for candidates in similar elections in the future.

DINAMIKA MASALAH PEMBANGUNAN KOTA Rudiansah, Bambang
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 25 No 1 (2020): Vol. 25, No. 1, Juni 2020
Publisher : Ilmu Pemerintahan Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Transfer of agricultural land to non-agricultural functions as a result of the rapid development of the city, brings very complex problems. The complexity of the problem of land use change, among others, can be explained through the perspective of public administration ecology and human ecology, which develops theoretical propositions of a systemic relationship between social systems and ecosystems. Therefore, if agricultural land is converted to non-agricultural activities, it will make it difficult for farmers to transform energy, material and information from social systems to ecosystems and vice versa.The industrial sector or the urban informal sector is not always able to accommodate the energy output from the agricultural sector, which is actually quite available. Therefore, if energy channeling is forced, it is likely to cause energy entropy. It is time for every urban infrastructure development that causes the conversion of agricultural land, efforts need to be made so that the systemic relationship between the social system of farmers and their ecosystems is not shaken. Because in some cases, not all farmers are able to form a new balance, especially so that the process of energy transformation can run normally. In this context, what is theorized by A. Terry Rambo can be a reference for the city government, so that the balance relationship between the two systems is not too much disturbed. More than that, because energy is eternal, what is theorized by Jeremy Rifkin & Ted Howard in his Thermodynamics law, can also be a reference for city governments to regulate the productive use of energy.

Title

Found 23 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 23 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 23 Documents
Search