Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Konstruksi Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH)
Ida Ayu Putu Widiati
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Eksistensi Literasi Digital Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dewa Ayu Diah Handayani; I Nyoman Putu Budiartha; Ida Ayu Putu Widiati
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jkh.4.2.6793.155-160

Abstract

Pada masa ini dengan adanya teknologi yang semakin canggih, khususnya dalam berpendapat, membuat seseorang bebas melakukan ujaran kebencian dalam dunia maya, dimana ujaran kebencian dalam kehidupan manusia berbentuk hasutan kebencian terhadap seseorang maupun orang lain. Jika ujaran kebencian tidak diatasi dengan aturan yang ada, akibatnya konflik sosial yang bisa sebagai tindak diskriminasi, kekerasan sampai dengan pembunuhan. Dari adanya dampak yang berbahaya terhadap korban ujaran kebencian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan ujaran kebencian dalam perspektif HAM dan UU ITE serta bagaimana perlindungan hukum terhadap korban ujaran kebencian dalam konteks literasi digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan pendekatan perundang-undangan yang berhubungan pada ujaran kebencian selanjutnya bahan penelitian dikaji. Berdasarkan hasil dari penelitian ini yakni perlindungan hukum korban ujaran kebencian agar memperoleh rasa aman dan bisa melindungi masyarakat yang sebagai korban ujaran kebencian.
Kedudukan dan Hierarki Peraturan Desa Dalam Peraturan Per-Undang-Undangan Ni Made Faniasih; I Gusti Bagus Suryawan; Ida Ayu Putu Widiati
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jkh.4.2.6804.202-206

Abstract

Peraturan desa merupakan peraturan perundang-undangan yang disusun oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan BPD, tetapi bukan bagian dari hierarki sistem hukum, tetapi tetap mengikat secara hukum karena ditetapkan oleh undang-undang yang lebih tinggi atau dibuat melalui pemberdayaan. Penyelidikan ini terkait dengan keadaan hukum desa dan isi undang-undang desa dalam peraturan perundang-undangan. Penjelasan tentang letak perdes dan pembahasan substantif ketentuan hukumnya dapat menjadi sumber teori bagi pengetahuan hukum di bidang hukum administrasi. Signifikansi penelitian ini adalah penelitian normatif dilakukan melalui penelitian kepustakaan, hal ini terlihat pada pemeriksaan dokumen hukum. Status Perdes bukan bagian dari hirarki hukum melainkan diantara satu peraturan perundang-undangan di tingkat desa yang diakui dan mengikat secara hukum, terkait dengan perdes, isinya mungkin tidak sesuai dengan hukum yang lebih tinggi. Pengaturan benturan kepentingan umum juga menerapkan aturan yang serupa. Pengakuan yang tegas dan langsung dari pemerintah diperlukan untuk memudahkan pelaporan kepada masyarakat.
Penegakan Hukum Usaha Hotel yang Tidak Memiliki Dokumen Lingkungan Anak Agung Istri Wirastuti; Ida Ayu Putu Widiati; Luh Putu Suryani
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jph.4.2.7142.147-152

Abstract

Beberapa operasional hotel sudah beroperasi namun masih belum terkelola dengan baik karena tidak memiliki dokumentasi lingkungan yang lengkap. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah harus menegakkan peraturan yang ada secara konsisten dan adil. Kajian ini mengkaji bagaimana pengawasan terhadap perusahaan perhotelan yang tidak memiliki dokumen lingkungan yang lengkap dan bagaimana memberikan sanksi kepada perusahaan perhotelan yang tidak memiliki dokumen lingkungan yang lengkap. Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan hukum dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinas lingkungan hidup melakukan pemeriksaan secara berkala dan sanksi bagi perusahaan perhotelan yang tidak memiliki dokumen lingkungan adalah sanksi administratif. Pemerintah diharapkan mengambil sikap yang lebih tegas dalam melakukan pengawasan terhadap hotel-hotel komersial berizin dan melakukan pengawasan secara intensif dari waktu ke waktu.
Co-Authors Anak Agung Istri Wirastuti Dewa Ayu Diah Handayani I Gusti Bagus Suryawan I Nyoman Putu Budiartha Luh Putu Suryani Ni Made Faniasih