Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PT. GOJEK TOKOPEDIA MELALUI YAYASAN FAJAR SEJAHTERA INDONESIA DALAM MENGATASI KESENJANGAN DIGITAL Indri Yanti Ulfa; Adlin Budhiawan
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.460

Abstract

Program Literasi Digital ini dilaksanakan untuk mengatasi Kesenjangan Digital, bukan hanya untuk masyarakat umum dan anak-anak, program ini juga ditujukan bagi masyarakat penyandang disabilitas. Selain untuk mengatasi Kesenjangan Digital, Program Literasi Digital ini juga bertujuan untuk mengedukasi anak-anak agar dapat menggunakan media digital khususnya sosial media secara positif, sebab sosial media dapat memberikan pengaruh positif dan negatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari adanya tanggung jawab sosial perusahaan PT. Gojek Tokopedia dan implementasi Program Literasi Digital yang dilaksanakan oleh Yayasan Fajar Sejahtera Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kasus dan pendekatan komparatif. Sumber data yang diperoleh pada penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data primer. Untuk memperoleh informasi yang akan diolah pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti melakukan analisis data secara kualitatif dengan cara menggabungkan data yang terkumpul baik sebagai studi pustaka maupun studi lapangan menjadi satu kesatuan untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan PT. Gojek Tokopedia melalui Program Literasi Digital yang dijalankan oleh Yayasan Fajar Sejahtera Indonesia, dapat mengatasi kesenjangan digital atau digital divide yang terjadi di masyarakat.
IMPLEMENTASI POLIS ASURANSI JIWA SEBAGAI OBJEK JAMINAN TAMBAHAN DALAM MITIGASI RISIKO PEMBIYAAN PADA BANK (Studi di PT. Bank Sumatera Utara Syariah Cabang Medan) Pratiwi Nurhayati; Adlin Budhiawan
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.727

Abstract

This journal discusses the role of life insurance policies as additional collateral in bank financing to minimize the risk of default by customers. It is also explained that life insurance policies are considered intangible movable property with an economic value that can be monetized. Although not the primary collateral, life insurance policies can be used as supplementary collateral to minimize financing risks. Banks can collaborate with insurance companies through the concept of Bancassurance to facilitate the process of opening and claiming life insurance policies. The cash value of life insurance policies can be taken into consideration as collateral for credit, provided that the collateralization is done formally, and the collateral can be sold or cashed out to settle the debtor's obligations. This research employs a juridical-empirical legal research method with a qualitative approach. The research results show that life insurance policies play a significant role in minimizing financing risks and protecting banks from default risks by debtors. The purchase or opening of life insurance as a requirement for financing is not explicitly regulated by the Financial Services Authority Regulation No. 42 of 2017 regulations but is an internal bank policy.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK TANAH DALAM SENGKETA HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 660/PDT.G/2024/PN MDN) Farah Syakira; Adlin Budhiawan
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 3 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/7ydtwm35

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik tanah dalam sengketa hak kepemilikan atas tanah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 660/Pdt.G/2024/PN Mdn. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Penggugat telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) yang sah atas tanah yang disengketakan, Tergugat tetap melakukan penguasaan dan pembongkaran bangunan secara sepihak. Tindakan tersebut telah dinilai sebagai perbuatan melawan hukum olehMajelis Hakim karena memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Majelis Hakim memutuskan bahwa Penggugat berhak atas pemulihan hak dan ganti kerugian. Penelitian ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap pemilik sah tanah yang telah memperoleh SHM secara legal dan sah menurut peraturan perundang-undangan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Atas Tanah, Sengketa Kepemilikan   
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK TANAH DALAM SENGKETA HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 660/PDT.G/2024/PN MDN) Farah Syakira; Adlin Budhiawan
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 3 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/7ydtwm35

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik tanah dalam sengketa hak kepemilikan atas tanah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 660/Pdt.G/2024/PN Mdn. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Penggugat telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) yang sah atas tanah yang disengketakan, Tergugat tetap melakukan penguasaan dan pembongkaran bangunan secara sepihak. Tindakan tersebut telah dinilai sebagai perbuatan melawan hukum olehMajelis Hakim karena memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Majelis Hakim memutuskan bahwa Penggugat berhak atas pemulihan hak dan ganti kerugian. Penelitian ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap pemilik sah tanah yang telah memperoleh SHM secara legal dan sah menurut peraturan perundang-undangan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Atas Tanah, Sengketa Kepemilikan