Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PT. GOJEK TOKOPEDIA MELALUI YAYASAN FAJAR SEJAHTERA INDONESIA DALAM MENGATASI KESENJANGAN DIGITAL Indri Yanti Ulfa; Adlin Budhiawan
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.460

Program Literasi Digital ini dilaksanakan untuk mengatasi Kesenjangan Digital, bukan hanya untuk masyarakat umum dan anak-anak, program ini juga ditujukan bagi masyarakat penyandang disabilitas. Selain untuk mengatasi Kesenjangan Digital, Program Literasi Digital ini juga bertujuan untuk mengedukasi anak-anak agar dapat menggunakan media digital khususnya sosial media secara positif, sebab sosial media dapat memberikan pengaruh positif dan negatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari adanya tanggung jawab sosial perusahaan PT. Gojek Tokopedia dan implementasi Program Literasi Digital yang dilaksanakan oleh Yayasan Fajar Sejahtera Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kasus dan pendekatan komparatif. Sumber data yang diperoleh pada penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data primer. Untuk memperoleh informasi yang akan diolah pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti melakukan analisis data secara kualitatif dengan cara menggabungkan data yang terkumpul baik sebagai studi pustaka maupun studi lapangan menjadi satu kesatuan untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan PT. Gojek Tokopedia melalui Program Literasi Digital yang dijalankan oleh Yayasan Fajar Sejahtera Indonesia, dapat mengatasi kesenjangan digital atau digital divide yang terjadi di masyarakat.

IMPLEMENTASI POLIS ASURANSI JIWA SEBAGAI OBJEK JAMINAN TAMBAHAN DALAM MITIGASI RISIKO PEMBIYAAN PADA BANK (Studi di PT. Bank Sumatera Utara Syariah Cabang Medan) Pratiwi Nurhayati; Adlin Budhiawan
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.727

This journal discusses the role of life insurance policies as additional collateral in bank financing to minimize the risk of default by customers. It is also explained that life insurance policies are considered intangible movable property with an economic value that can be monetized. Although not the primary collateral, life insurance policies can be used as supplementary collateral to minimize financing risks. Banks can collaborate with insurance companies through the concept of Bancassurance to facilitate the process of opening and claiming life insurance policies. The cash value of life insurance policies can be taken into consideration as collateral for credit, provided that the collateralization is done formally, and the collateral can be sold or cashed out to settle the debtor's obligations. This research employs a juridical-empirical legal research method with a qualitative approach. The research results show that life insurance policies play a significant role in minimizing financing risks and protecting banks from default risks by debtors. The purchase or opening of life insurance as a requirement for financing is not explicitly regulated by the Financial Services Authority Regulation No. 42 of 2017 regulations but is an internal bank policy.

Peluang Non Fungible Token (Nft) Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Regulasi di Indonesia Rezeki Akbar Jaka Sembiring; Adlin Budhiawan
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/juinhum.4.2.7925.330-336

Artikel ini membahas peran dan potensi Non-Fungible Tokens (NFT) dalam konteks jaminan fidusia serta dampak peraturan terhadap penggunaan NFT sebagai objek jaminan. Masalah utama yang diangkat adalah kekurangan regulasi yang memadai dalam mengatur NFT sebagai objek jaminan dan kepastian hukum terkait pajak penghasilan dari transaksi NFT. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana regulasi yang ada saat ini memberi peluang kepada NFT sebagai objek jaminan suatu hutang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum dan konseptual dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait, termasuk Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Analisis dilakukan terhadap definisi benda sebagai objek jaminan fidusia, peran Kementerian Hukum dan HAM dalam pendaftaran jaminan fidusia, serta implikasi pajak penghasilan pada transaksi NFT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NFT secara umum memenuhi syarat untuk dijadikan objek jaminan fidusia, namun masih kurangnya regulasi khusus yang mengatur NFT sebagai objek jaminan. Meskipun Kementerian Hukum dan HAM telah mengeluarkan peraturan terkait pendaftaran jaminan fidusia, belum ada regulasi khusus untuk NFT. Pengenaan pajak terhadap transaksi NFT juga menghadapi tantangan dalam definisi dan penilaian aset virtual. Meskipun demikian, langkah-langkah seperti pengembangan Rancangan Undang Undang Jaminan Benda Bergerak (RUUJBB) menunjukkan upaya pemerintah untuk mengatasi masalah regulasi terkait NFT. Kesimpulannya, artikel ini menunjukkan bahwa NFT memiliki potensi sebagai objek jaminan fidusia, namun perlu regulasi yang lebih jelas dan mendalam serta kerja sama antara berbagai lembaga terkait, seperti OJK dan Kementerian Keuangan, untuk memastikan kepastian hukum dan pengenaan pajak yang tepat terhadap NFT.

Element of Loss in Qualifying an Act as an Unlawful Act Muhammad Hafizhan Armansyah; Adlin Budhiawan
Journal Equity of Law and Governance Vol. 4 No. 2
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/elg.4.2.10067.244-251

The aim of this research is to determine the criteria for classifying losses as aspects of criminal acts and the factors judges take into account when classifying losses. This study employs a normative research methodology, which is legal research that views the law as a set of norms. The data sources used in this study are secondary sources, namely journals, Supreme Court Decisions RI Number 2638 K/Pdt/2014, and some laws. Research Results According to R. WirjonoProjodikoro: R. Wirjono Projodikoro interprets the word onrechtmatigedaad as an unlawful act. According to him, the word "deed" in the series of words "unlawful act" can be interpreted positively but also negatively, that is, it also includes things that people can be said to be in violation of the law by just being silent because according to the law, the person should act. It is the duty of judges, particularly constitutional judges, to investigate, uphold, and comprehend the legal principles and sense of justice that permeate society, according to Law Number 48 of 2009, Article 5, paragraph 1. Qualifying events is much more difficult than constatizing events, because constituting events means seeing concrete events, something that can be seen, while qualification in this case is an abstraction rather than the concrete event.

REVIEW OF CRIMINAL LAW ON MANIPULATION OF PT ASABRI'S FINANCIAL STATEMENTS AS AN ACT OF FRAUD Ratu Frisya Ritonga; Adlin Budhiawan
Journal Equity of Law and Governance Vol. 4 No. 2
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/elg.4.2.10210.316-326

Fraud is an act that violates the law and can cause harm to many parties. Literally, fraud is a term that comes from the English language which means fraud. Fraud can also be interpreted as an unlawful act that is carried out intentionally, such as manipulation or providing false reports to other parties to obtain personal or group gain. This act can be a falsification of financial statements that are manipulated intentionally to gain personal gain. The research conducted by the author aims to examine the review of criminal law on the manipulation of financial statements as an act of fraud in one of the cases that is quite excited about manipulation and state losses in Indonesia, namely PT. ASABRI Social Insurance for the Armed Forces of the Republic (Persero). This research uses normative research through a concept approach, case approach and statutory approach (statue approach). The nature of the research is analyzed using descriptive research, data collection methods in the form of literature studies, and the data obtained will be analyzed using inductive analysis methods. The results of this study indicate that the case of PT Asabri (Persero) is a case that has a relationship to fraud that is proven by violations or manipulation of financial statements that occurred at PT Asabri and the resolution of this case is dominated by settlement through the legal process of corruption based on Article 2 (1) and article 3 of Law No.31 of 1999 concerning Eradication of Corruption which was amended by Law No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption. The conclusion in this case is that the case of PT Asabri (Persero) is fraud with the category of corruption schemes and manipulation of financial statements.

Analisis Larangan Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Pemberhentian Kepala Desa Paluh Kurau, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang) Zulfahri; Adlin Budhiawan
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i1.876

Penelitian ini menganalisis penerapan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 6 Tahun 2021 dengan fokus pada dua larangan jabatan kepala desa yang menjadi dasar pemberhentian Kepala Desa Paluh Kurau, yaitu: (1) larangan membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, atau golongan tertentu; dan (2) larangan menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajiban. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan deskriptif-analitis melalui studi dokumen, wawancara, dan kajian literatur. Analisis dilakukan dengan perspektif Siyasah Dusturiyah untuk menilai keselarasan penerapan kedua larangan tersebut dengan prinsip amanah (al-amānah), keadilan (al-‘adl), dan kemaslahatan (al-maslahah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kedua larangan jabatan tersebut memiliki dasar hukum yang kuat, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya, hingga peraturan pelaksana di tingkat daerah. Proses pemberhentian dilaksanakan melalui mekanisme administratif yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Camat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Inspektorat, dan Biro Hukum, dengan tahapan mulai dari musyawarah hingga penerbitan SK Bupati. Dari perspektif Siyasah Dusturiyah, kebijakan ini sejalan dengan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan, serta dapat dibenarkan apabila bertujuan menjaga integritas pemerintahan desa dan mencegah kemudaratan yang lebih besar. Temuan ini menegaskan adanya keterpaduan antara prinsip tata kelola pemerintahan dalam Islam dan mekanisme hukum positif di Indonesia, sehingga keputusan pemberhentian memiliki legitimasi normatif dan yuridis. Penelitian ini merekomendasikan penguatan aspek transparansi, perlindungan hak, dan konsistensi penerapan aturan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK TANAH DALAM SENGKETA HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 660/PDT.G/2024/PN MDN) Farah Syakira; Adlin Budhiawan
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 3 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/7ydtwm35

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik tanah dalam sengketa hak kepemilikan atas tanah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 660/Pdt.G/2024/PN Mdn. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Penggugat telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) yang sah atas tanah yang disengketakan, Tergugat tetap melakukan penguasaan dan pembongkaran bangunan secara sepihak. Tindakan tersebut telah dinilai sebagai perbuatan melawan hukum olehMajelis Hakim karena memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Majelis Hakim memutuskan bahwa Penggugat berhak atas pemulihan hak dan ganti kerugian. Penelitian ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap pemilik sah tanah yang telah memperoleh SHM secara legal dan sah menurut peraturan perundang-undangan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Atas Tanah, Sengketa Kepemilikan

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK TANAH DALAM SENGKETA HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 660/PDT.G/2024/PN MDN) Farah Syakira; Adlin Budhiawan
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 3 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/7ydtwm35

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik tanah dalam sengketa hak kepemilikan atas tanah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 660/Pdt.G/2024/PN Mdn. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Penggugat telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) yang sah atas tanah yang disengketakan, Tergugat tetap melakukan penguasaan dan pembongkaran bangunan secara sepihak. Tindakan tersebut telah dinilai sebagai perbuatan melawan hukum olehMajelis Hakim karena memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Majelis Hakim memutuskan bahwa Penggugat berhak atas pemulihan hak dan ganti kerugian. Penelitian ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap pemilik sah tanah yang telah memperoleh SHM secara legal dan sah menurut peraturan perundang-undangan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Atas Tanah, Sengketa Kepemilikan

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search