Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PT. GOJEK TOKOPEDIA MELALUI YAYASAN FAJAR SEJAHTERA INDONESIA DALAM MENGATASI KESENJANGAN DIGITAL Indri Yanti Ulfa; Adlin Budhiawan
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.460

Program Literasi Digital ini dilaksanakan untuk mengatasi Kesenjangan Digital, bukan hanya untuk masyarakat umum dan anak-anak, program ini juga ditujukan bagi masyarakat penyandang disabilitas. Selain untuk mengatasi Kesenjangan Digital, Program Literasi Digital ini juga bertujuan untuk mengedukasi anak-anak agar dapat menggunakan media digital khususnya sosial media secara positif, sebab sosial media dapat memberikan pengaruh positif dan negatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari adanya tanggung jawab sosial perusahaan PT. Gojek Tokopedia dan implementasi Program Literasi Digital yang dilaksanakan oleh Yayasan Fajar Sejahtera Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kasus dan pendekatan komparatif. Sumber data yang diperoleh pada penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data primer. Untuk memperoleh informasi yang akan diolah pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti melakukan analisis data secara kualitatif dengan cara menggabungkan data yang terkumpul baik sebagai studi pustaka maupun studi lapangan menjadi satu kesatuan untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan PT. Gojek Tokopedia melalui Program Literasi Digital yang dijalankan oleh Yayasan Fajar Sejahtera Indonesia, dapat mengatasi kesenjangan digital atau digital divide yang terjadi di masyarakat.

IMPLEMENTASI POLIS ASURANSI JIWA SEBAGAI OBJEK JAMINAN TAMBAHAN DALAM MITIGASI RISIKO PEMBIYAAN PADA BANK (Studi di PT. Bank Sumatera Utara Syariah Cabang Medan) Pratiwi Nurhayati; Adlin Budhiawan
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.727

This journal discusses the role of life insurance policies as additional collateral in bank financing to minimize the risk of default by customers. It is also explained that life insurance policies are considered intangible movable property with an economic value that can be monetized. Although not the primary collateral, life insurance policies can be used as supplementary collateral to minimize financing risks. Banks can collaborate with insurance companies through the concept of Bancassurance to facilitate the process of opening and claiming life insurance policies. The cash value of life insurance policies can be taken into consideration as collateral for credit, provided that the collateralization is done formally, and the collateral can be sold or cashed out to settle the debtor's obligations. This research employs a juridical-empirical legal research method with a qualitative approach. The research results show that life insurance policies play a significant role in minimizing financing risks and protecting banks from default risks by debtors. The purchase or opening of life insurance as a requirement for financing is not explicitly regulated by the Financial Services Authority Regulation No. 42 of 2017 regulations but is an internal bank policy.

Analisis Larangan Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Pemberhentian Kepala Desa Paluh Kurau, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang) Zulfahri; Adlin Budhiawan
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2025
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i1.876

Penelitian ini menganalisis penerapan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 6 Tahun 2021 dengan fokus pada dua larangan jabatan kepala desa yang menjadi dasar pemberhentian Kepala Desa Paluh Kurau, yaitu: (1) larangan membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, atau golongan tertentu; dan (2) larangan menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajiban. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan deskriptif-analitis melalui studi dokumen, wawancara, dan kajian literatur. Analisis dilakukan dengan perspektif Siyasah Dusturiyah untuk menilai keselarasan penerapan kedua larangan tersebut dengan prinsip amanah (al-amānah), keadilan (al-‘adl), dan kemaslahatan (al-maslahah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kedua larangan jabatan tersebut memiliki dasar hukum yang kuat, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya, hingga peraturan pelaksana di tingkat daerah. Proses pemberhentian dilaksanakan melalui mekanisme administratif yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Camat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Inspektorat, dan Biro Hukum, dengan tahapan mulai dari musyawarah hingga penerbitan SK Bupati. Dari perspektif Siyasah Dusturiyah, kebijakan ini sejalan dengan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan, serta dapat dibenarkan apabila bertujuan menjaga integritas pemerintahan desa dan mencegah kemudaratan yang lebih besar. Temuan ini menegaskan adanya keterpaduan antara prinsip tata kelola pemerintahan dalam Islam dan mekanisme hukum positif di Indonesia, sehingga keputusan pemberhentian memiliki legitimasi normatif dan yuridis. Penelitian ini merekomendasikan penguatan aspek transparansi, perlindungan hak, dan konsistensi penerapan aturan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK TANAH DALAM SENGKETA HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 660/PDT.G/2024/PN MDN) Farah Syakira; Adlin Budhiawan
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 3 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/7ydtwm35

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik tanah dalam sengketa hak kepemilikan atas tanah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 660/Pdt.G/2024/PN Mdn. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Penggugat telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) yang sah atas tanah yang disengketakan, Tergugat tetap melakukan penguasaan dan pembongkaran bangunan secara sepihak. Tindakan tersebut telah dinilai sebagai perbuatan melawan hukum olehMajelis Hakim karena memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Majelis Hakim memutuskan bahwa Penggugat berhak atas pemulihan hak dan ganti kerugian. Penelitian ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap pemilik sah tanah yang telah memperoleh SHM secara legal dan sah menurut peraturan perundang-undangan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Atas Tanah, Sengketa Kepemilikan

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK TANAH DALAM SENGKETA HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 660/PDT.G/2024/PN MDN) Farah Syakira; Adlin Budhiawan
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 3 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/7ydtwm35

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik tanah dalam sengketa hak kepemilikan atas tanah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 660/Pdt.G/2024/PN Mdn. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Penggugat telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) yang sah atas tanah yang disengketakan, Tergugat tetap melakukan penguasaan dan pembongkaran bangunan secara sepihak. Tindakan tersebut telah dinilai sebagai perbuatan melawan hukum olehMajelis Hakim karena memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Majelis Hakim memutuskan bahwa Penggugat berhak atas pemulihan hak dan ganti kerugian. Penelitian ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap pemilik sah tanah yang telah memperoleh SHM secara legal dan sah menurut peraturan perundang-undangan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Atas Tanah, Sengketa Kepemilikan

Pemanfaatan Digitalisasi dalam Pengembangan Wisata Arum Jeram untuk Mendukung Ekonomi Kreatif Islami di Desa Buluh Duri Chairun Nissa; Delia Torsa Purba; Miranda Panjaitan; Sabrina Faranditha; Adlin Budhiawan
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Indonesia (JPKMI) Vol. 6 No. 1 (2026): April: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia (JPKMI)
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jpkmi.v6i1.10391

This study discusses the utilization of digitalization in developing rafting tourism in Buluh Duri Village as an effort to strengthen the Islamic creative economy. The research employed a descriptive qualitative method with data collected through observation, interviews, and documentation. The findings reveal that digitalization plays a vital role in tourism promotion through social media, websites, and online reservations, as well as improving services through the integration of sharia-based payment systems. Moreover, digitalization supports the empowerment of local MSMEs in halal culinary, handicrafts, and sharia-compliant homestays. Despite challenges such as limited digital literacy, inadequate internet infrastructure, and the absence of consistent marketing strategies, the application of digitalization has proven effective in expanding market reach, strengthening Islamic identity, and creating a competitive tourism ecosystem. With the right strategy, Buluh Duri Village has the potential to grow as a leading Islamic tourism destination that contributes to the development of a sustainable creative economy.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search