Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perbandingan Pola Rekrutmen Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 Fajar Noor Ramadhian; Tengku Rika Valentina; Irawati Irawati; Roni Ekha Putera
Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 8 No 1 (2023): April 2023
Publisher : Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jakp.8.1.133-149.2023

Abstract

Pola rekrutmen kepala daerah menurut undang-undang No.5 Tahun 1974 ditentukan oleh pemerintahan pusat, sedangkan di undang-undang No.8 Tahun 2015 kepala daerah dipilih secara langsung. Perbedaan penjelasan undang-undang ini juga memperlihatkan posisi elite Jakarta dan masyarakat daerah dalam menentukan calon pemimpinnya. Kelompok-kelompok militer mendapatkan tempat yang strategis dengan besarnya pengaruh lembaga ini di era Orde Baru. Pemilihan kepala daerah hanya sekadar formalitas, karena mekanismenya diatur oleh Orde Baru. Sedangkan di undang-undang No 8 Tahun 2015 partai politik menjadi wadah rekrutmen kepala daerah sebelum dipilih oleh masyarakat secara langsung. Masyarakat sipil mendapatkan kesempatan yang lebih luas dan terbuka dalam menyuarakan aspirasi politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur, penulis menggali informasi dari dua undang-undang tersebut lalu melihat pola rekrutmen kepala daerah di dua undang-undang ini.
Penanganan Stunting di Provinsi Sumatera Barat dalam Perspektif Sound Governance Fajar Noor Ramadhian; Indah Adi Putri; Ria Ariany; Roni Ekha Putera
Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Vol 5 No 3 (2023): Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jmiap.v5i3.758

Abstract

Even though the SSGI stunting rate decreased from 24.4% in 2021 to 21.6% in 2022, West Sumatra province is one of the provinces in Indonesia with a fairly high stunting rate. One of the cities in West Sumatra which is the largest producer of animal and vegetable food is the city of Padang Panjang. The potential of Padang Panjang City is expected to be able to support the development of the younger generation optimally. However, ironically, around 19% of teenagers still suffered from malnutrition and stunting in Padang Panjang City in 2018. Apart from that, the third area in West Sumatra Province that was designated by Bappenas as a place to care for stunted children, namely Solok Regency. This research uses the concept/theory of good governance according to Ali Farazmand. This research uses a literature review method. This research produces an analysis of the existence of inclusive policies to support the accessibility of district/city areas which have an impact on the potential for economic prosperity. Furthermore, this becomes the axis of health and nutrition development. Finally, there should be policies that produce international synergy in the use of agricultural and fisheries resources which have an influence on the development of health and nutrition in the region.