Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah
Linda Rezky Fitriani*
Faculty of Law. Lambung Mangkurat University
Humanities Education Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Tugas Komisaris Pada BUMD Perseroda Dalam Konteks Hubungan Dan Tata Kerja Linda Rezky Fitriani*; Rachmadi Usman; Achmad Faishal
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 3 (2023): Juni, socio-economics, community law, cultural history and social issues
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i3.25283

Abstract

tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji hubungan dan tata kerja antara komisaris  dengan Direksi Perseroan Daerah (Perseroda) serta fungsi tugas pengawasan yang dilakukan komisaris terhadap Direksi Perseroan Daerah (Perseroda). Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan bahan hukum yang digunakan adalah tentang Undang Undang Perusahaan Daerah, Tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan peraturan yang terkait dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah pada prinsipnya struktur tata Kelola BUMD khususnya Perseroda sejalan dengan konsep Good Corporate Governance yang memisahkan secara tegas antara fungsi pengawasan dan yang diawasi Namun, dalam implementasinya belum sepenuhnya organ perusahaan (BUMD) berjalan sesuai dengan fungsi dan tujuannya, terutama dalam rangka mewujudkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Sehingga perlu Pengawasan Perseroda langsung yang dilakukan oleh Pegawai Pemerintah Daerah sebagai bagian dari tugas dan fungsinya, tidak hanya sekedar pembinaan.yang kedua. Dewan Komisaris harus bertindak sesuai dengan kapasitas dan kewenangan yang diberikan dan diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagai pihak pengawas operasional perusahaan.apabila diluar kapasitas dapat dikategorikan dalam doktrin Piercing of Corporate veil. Sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum secara pribadi baik menurut hukum pidana maupun hukum perda
Co-Authors Achmad Faishal Rachmadi Usman