Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Mitsaq : Islamic Family Law Journal
Alfitri Alfitri
UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
Religion Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Kesadaran dan Kendala Sertifikasi Halal Gratis Pelaku UMKM Makanan di Kutai Kartanegara Moh Fathurrosi Habibi; Alfitri Alfitri; Akhmad Haries
EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol. 5 No. 5: Juli 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/ekoma.v5i5.19638

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kesadaran serta kendala yang dihadapi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bidang makanan dalam mengikuti Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) di Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian menerapkan pendekatan kualitatif melalui desain studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengalaman pelaku usaha selama menjalani proses sertifikasi halal. Informan penelitian melibatkan pelaku UMKM makanan, Pendamping Proses Produk Halal (P3H), serta perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data diperoleh melalui wawancara semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa kesadaran pelaku UMKM terhadap arti penting sertifikasi halal mengalami peningkatan, terutama karena dipandang mampu memperkuat kepercayaan konsumen sekaligus meningkatkan daya saing usaha. Meskipun demikian, pelaksanaan Program SEHATI masih dihadapkan pada berbagai kendala, antara lain rendahnya literasi administrasi dan digital, keterbatasan pemahaman mengenai prosedur sertifikasi, serta kebutuhan akan pendampingan yang lebih intensif. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan Program SEHATI tidak semata-mata bergantung pada kebijakan sertifikasi halal gratis, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas sosialisasi, kualitas pendampingan, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan. Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas implementasi sertifikasi halal bagi UMKM.
PERAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DALAM PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK SEBAGAI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENGARUSTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH Syifa Hajati; Alfitri Alfitri; Muhammad Idzhar
Mitsaq: Islamic Family Law Journal Vol. 4 No. 1 (2026): MITSAQ VOLUME 4, NOMOR 1, 2026
Publisher : Fasya UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/jm.v4i1.11512

Abstract

The Government of Samarinda City has enacted Regional Regulation Number 2 of 2020 concerning Gender Mainstreaming (PUG) as part of its mission to achieve gender equality and justice. Based on this, the researcher is interested in examining the following issues: (1) What are the rights of women and children guaranteed in the Regional Regulation on Gender Mainstreaming?; (2) What is the role of the Samarinda City Government in ensuring and protecting the rights of women and children?; and (3) How is the legal review of the implementation of the Regional Regulation on Gender Mainstreaming? This research is a type of Normative-Empirical legal research (applied law research). The data were analyzed qualitatively using deductive reasoning, and based on Lawrence Meir Friedman’s legal system theory, which consists of legal structure, legal substance, and legal culture. The results of this research show that, first, the Regional Regulation on Gender Mainstreaming regulates the rights of women and children in general terms, through a clause stating that the roles, positions, and responsibilities of women are equal to those of men as development resources. Second, the role of the Samarinda City Government in ensuring and protecting the rights of women and children is carried out by making efforts to implement gender mainstreaming based on the Regional Regulation. Third, from the perspective of legal system theory, the implementation of the Regional Regulation on Gender Mainstreaming shows inconsistencies between the regulation and its implementing policies. In terms of substance, the regulation normatively outlines efforts to achieve equality in women's roles across various sectors.
Co-Authors Akhmad Haries Moh Fathurrosi Habibi Muhammad Idzhar Syifa Hajati