Garuda - Garba Rujukan Digital

LAFAL AL-SABR IN THE QURAN: (THEMATIC STUDY OF MAKKIYAH VERSES) Saude; Ahmad Arief; Muhammad Sadik Sabry; Muhammad Idzhar
An-Nahdlah: Journal of Islamic Studies Vol. 1 No. 1 (2023): An-Nahdlah Journal of Islamic Studies
Publisher : LTN NU Sulawesi Tengah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The word al-sabr in the Qur'an often appears in various verses, this shows how important the meaning of the word al-sabr is. The Al-Quran has taught the early generations of Muslims the essence of patience and realization in every life problem faced by the Companions of the Prophet. This study tries to examine the pronunciation of the word al-sabr. This research uses a qualitative approach through the thematic analysis of verses. The object of this study focuses on makkiyyah verses in the Qur'an. The results of this study indicate that the narration of the patient verses in the Mecca period can at least be described in three main points, namely the first relates to the mental and physical strengthening of the Prophet Muhammad, second the introduction of the essence of patience in verses that couple the pronunciation of "sabrun" with "jamilun". for the essential type of patience that is clean from all that defiles, the third is the story of the patience of people who lie to the religion of Allah when they have been given punishment, is patience which is of no use at all. This research shows the important value of the contents of the Qur'an, especially in terms of the social dimension which also has a historical background to correlate with the current conditions of society.

Konsep Maqasid Syariah menurut Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur Idzhar, Muhammad
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 5 No 2 (2021)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v5i2.4095

Teori Maqasid Syari’ah dalam wacana hukum Islam dan ushul fiqh memiliki sejarah yang sangat berliku-liku. Di setiap fase sejarah teori ini memiliki ciri dan watak yang berbeda-beda ditangan para penggagasnya masing-masing. Hal ini membuktikan bahwa teori maqasid syari’ah ini mengalami semacam evolusi dan selalu berkembang menurut semangat zaman dan kebutuhan sosial yang melingkupinya. Saat ini, era globalisasi yang berbasis pada Negara global (global governance) dan Negara bangsa telah lahir tantangan-tantangan dan masalah yang sangat kompleks. Karenanya dibutuhkan rekonstruksi dan kontekstualisasi terhadap maqasid syari’ah agar dapat menjawab tantangan ruang dan waktu. Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyur menawarkan pendekatan baru dalam mempelajari maqasid syari’ah sebagai ilmu independen dalam menetapkan hukum yang disesuaikan dengan konteks kekinian dan modern. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) melalui kajian pustaka yang mendalam. Dari hasil penelitian, dalam penetapan pokok-pokok maqasid syariah, Ibnu ‘Asyur dalam kreasi inovatifnya membagi menjadi tiga kategori, yaitu legalitas hukum Maqasid dan urgensi penerapannya dalam merumuskan hukum, maqasid ‘ammah, dan maqasid khassah. Selain itu konsep maqasid syari’ah yang digagas oleh Ibnu ‘Asyur memiliki relevansi dalam aktualisasi fiqih, sehingga konsep ini relevan dalam menyelesaikan masalah kekinian.

Tindakan Aborsi dalam Tinjauan Fiqih Jinayah dan KUHP Nasrullah, Fikri; Materan, Materan; Idzhar, Muhammad
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 6 No 2 (2022)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v6i2.5366

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan masih ditemukannya kehamilan yang tidak diinginkan. Dalam kondisi ini, orang tua yang tidak menginginkan kehamilannya merasa memiliki hak untuk menggugurkan kandungannya tersebut. Tindakan pengguguran kandungan itu dikenal dengan sebutan aborsi. Sedangkan rumusan masalah dari penelitian ini yakni pertama faktor apa saja yang menyebabkan seseorang melakukan aborsi, kedua bagaimana pandangan fiqih jinayah dan KUHP terhadap tindak pidana aborsi, ketiga bagaimana sanksi pelaku yang membantu melakukan aborsi dalam fiqih jinayah dan KUHP. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Selanjutnya metode analisis data yang digunakan yaitu metode deduktif yaitu hal-hal yang bersifat umum lalu diambil kesimpulan secara khusus, serta menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara mendiskripsikan aborsi dalam fiqih jinayah dan aborsi dalam KUHP. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab aborsi adalah faktor ekonomi, faktor penyakit herediter, faktor fisikologis, faktor usia, faktor penyakit ibu, faktor fisik, faktor lingkungan, faktor kegagalan alat kontrasepsi, dan faktor tidak ingin memiliki anak tanpa ayah. aborsi diperbolehkan apabila belum mencapai usia 120 hari atau belum ditiupkan ruh, dan apabila janin sudah ditiupkan ruh para ulama sepakat akan keharamannya, sedangkan aborsi karena darurat ulama sepakat bahwa aborsi dalam hal ini hukumnya boleh. Dalam KUHP melarang segala bentuk aborsi dan Undang-undang kesehatan No.36 tahun 2009 tentang kesehatan membolehkan aborsi apabila mengancam nyawa si ibu dan kehamilan akibat pemerkosaan. Sanksi orang yang membantu melakukan aborsi akan mendapat sanksi pidana yang telah ditentukan dan dicabut ijin praktiknya dan mendapat sanksi hukum membayar diyat juga dikenai sanksi hukum kafarat dalam fiqih jinayah.

Analisis Motif Psikologi dan Tinjauan Hukum Islam pada Kasus Penganiayaan Berat Ashari, Ashari; Idzhar, Muhammad
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 7 No 1 (2023)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v7i1.6633

Kasus pembunuhan tidak hanya dipandang sebagia kasus hukum pidana, tetapi dipandang sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Sejauh ini kejahatan yang dipidanakan dengan hukuman penjara berorientasi pada aspek recovery kesadaran batin pelaku untuk mengevaluasi perilakunya yang salah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis motiv psikologi dan tinjauan Hukum Islam kasus penganiayaan berat. Penelitian ini termasuk jenis penelitian Pustaka (library reseach), yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya. Kasus Pembakaran WS (40) di Kota Sorong, dipandang sebagai penganiayaan kolektif/ kekerasan kolektif, hal ini dijelaskan dalam Social contangion Theory menurut LeBon (1895-1957) perilaku kolektif memiliki ciri-ciri yang sangat berbeda dari perilaku individu yang menjadi anggotanya. Pada kasus penganiayaan dan pembakaran ODGJ di Sorong, pelaku FT (25), termasuk melakukan Hostile aggression, sebagai ungkapan kemarahan dan ditandai dengan emosi yang tinggi. Psikologi memberikan perspektif untuk menguraikan sudut pandang perilaku seseorang, dalam penelitian ini variable psikologi yang diangkat penulis dibatasi oleh aspek yang dinaggap relevan. Kata kunci: Motive Psikologi, Hukum Islam, Penganiayaan

Membangun Kepariwisataan yang Berkarakter di Kabupaten Kutai Kartanegara Nufus, Hayatun; Murjani, Murjani; Idzhar, Muhammad
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 7 No 2 (2023)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v7i2.7171

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki daya tarik wisata yang beragam sesuai dengan karakteristik di wilayah tersebut. Akan tetapi terdapat beberapa masalah seperti pengelolaan pariwisata masih belum optimal terkait kerjasama stakeholder dan aksebilitas maupun sarana prasarana penunjang pariwisata. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan dari pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder berupa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 serta peneliti memperoleh data hasil wawancara dari informan dinas pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif., Berdasarkan hasil penelitian ini,yaitu: Bentuk kepariwisataan yang berkarakter di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dapat disimpulkan bahwa kepariwisataan yang berkarakter tersebut lahir dan hadir sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal serta menyesuaikan ciri khas wilayah daerah tersebut. Sebagaimana yang termuat pada pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 18, pasal 19 dan pasal 20 dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2016-2025. Strategi pemerintah dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara, terkait pelaksanaannya terdapat tiga mekanisme yaitu pembangunan, pemasaran dan pemberdayaan masyarakat yang mana bisa dinilai cukup baik namun belum sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal sebab ada beberapa fasilitas yang belum dibangun dan diperbaiki karena keterbatasan anggaran.

Efektivitas YANKOMAS Terhadap Pelanggaran HAM di Kalimantan Timur Perspektif Al Maslahah Al Mursalah Sari, Novita; Pagala, Ashar; Idzhar, Muhammad
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 7 No 2 (2023)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v7i2.7363

Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) merupakan suatu bentuk apresiasi pemerintah dalam perlindungan dan pemenuhan HAM, yaitu pemberian layanan terhadap masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran atau permasalahan HAM yang dikomunikasikan maupun tidak dikomunikasikan oleh seseorang atau kelompok orang. Al-Maslahah Al-Mursalah adalah menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharotan. Permasalahan yang peneliti angkat ialah tentang efektivitas YANKOMAS terhadap pelanggaran HAM dan peneliti meninjau dalam perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah sebagai bentuk kajian yang bernuansa agama Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan ialah data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder yang didapat dari dokumentasi yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian, pertama, bahwa efektivitas YANKOMAS terhadap pelanggaran HAM dinilai masih belum efektif. Kedua, kurangnya koordinasi, sosialisasi, terbatasnya anggaran. Ketiga, dalam Al-Maslahah Al-Mursalah yang dibutuhkan dalam menyempurnakan pokok (mendasar) seperti dalam memberikan kemudahan kepada para penyampai komunikasi dalam melaporkan dan menindaklanjuti permasalahan dugaan pelanggaran HAM yaitu termasuk kedalam Maslahah Hajiyyah. Kata Kunci : Pelanggaran HAM ; Al-Maslahah Al-Mursalah ; YANKOMAS

Studi Perbandingan: Kedudukan Testimonium De Auditu di Peradilan Indonesia Idzhar, Muhammad; Sabnah, Sabnah
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 8 No 1 (2024)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v8i1.8349

Kesaksian merupakan unsur utama dalam pembuktian perkara persidangan. Namun dalam beberapa perkara terdapat saksi yang tidak mendengar, melihat, dan mengalami secara langsung suatu perkara atau biasa diistilahkan sebagai testimonium de auditu. Hal ini tentunya bertentangan dengan defenisi saksi yang diatur dalam peraturan. Pokok permasalahan yang menjadi fokus tulisan ini adalah bagaimana perbandingan kekuatan hukum dari testimonium de auditu antara hukum positif dan hukum Islam? Urgensi keyakinan hakim dalam mengambil keputusan? Serta bagaimana penerapan saksi testimonium de auditu dalam hukum positif dan hukum Islam? Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, Kitab Perdata, putusan Mahkamah Agung No. 239 K/SIP 1973 tanggal 25 November 1975. (2) bahan hukum perundang-undangan yaitu semua undang-undang yang berkaitan dengan kesaksian testimonium de auditu atau syahadah istifadah. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mempunyai kewenangan, sehingga bukan merupakan dokumen resmi. Bahan hukum sekunder ini digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer diantaranya buku-buku hukum, tesis, tesis, disertasi, dan jurnal hukum yang berkaitan dengan kesaksian testimonium de auditu atau syahadah istifadah. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan metode deduktif yakni penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum ke khusus. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yang pertama: Testimonium de auditu tidak sah digunakan sebagai alat bukti utama namun bisa digunakan untuk memenuhi batas minimal saksi dalam pembuktian, sedangkan dalam hukum peradilan Islam testimonium de auditu atau syahadah al-istifadah diperbolehkan penggunaannya oleh mayoritas ulama dalam perkara-perkara tertentu khususnya dalam perkara perdata. Namun, dalam perkara pidana belum ada pendapat ulama yang melegalkan ataupun melarang penggunaan Syahadah al-Istifadah. Kedua: peranan keyakinan hakim sangat penting untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan testimonium de auditu untuk melihat kekuatan hasil putusan akhir. Ketiga: dalam penerapannya antara syahadah istifadah persaksiannya dianggap sah dan dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbagan hakim untuk membuat putusan, sedangkan testimonium de auditu persaksiannya tidak dapat diterima sebagai bahan pertimbangan dalam membuat putusan.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search