Arina Novizas Shebubakar
Universitas Al Azhar Indonesia

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Legal Status and Implications of Smart Contracts in Indonesia Nina Carona; Arina Novizas Shebubakar
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan pesat teknologi blockchain dan cryptocurrency telah memengaruhi industri keuangan dengan menciptakan ekonomi kripto baru. Kemudian, aplikasi terdesentralisasi generasi berikutnya tanpa melibatkan pihak ketiga tepercaya telah muncul berkat munculnya kontrak pintar, yaitu protokol komputer yang dirancang untuk memfasilitasi, memverifikasi, dan menegakkan secara otomatis negosiasi dan kesepakatan di antara banyak pihak yang tidak dapat dipercaya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Penelitian ini dirancang untuk menjawab permasalahan hukum yang masih menjadi tantangan bagi para peneliti sebelumnya melalui kajian literatur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui status hukum smart contract dari perspektif hukum Indonesia. Hasil akhir dari penelitian ini adalah kajian kritis terhadap smart contract dalam kaitannya dengan hukum Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga memberikan Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan jika terjadi perselisihan antara para pihak dalam The Smart Contract.
PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2016 DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM Ade Arianto Asril; Anis Rifai; Arina Novizas Shebubakar
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v7i1.1185

Abstract

AbstrakSalah satu pembiayaan perumahan khususnya kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah adalah melalui penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Perlindungan hukum terhadap peserta penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat menjadi hal yang diteliti dalam penulisan ini serta diharapkan dapat memberikan masukan atau kontribusi terkait pengaturan dan pelaksanaan penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat sehingga diharapkan upaya pemenuhan kebutuhan perumahan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat dipenuhi melalui penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang. Penelitian ini bersifat deskriptif, data dalam penelitian ini adalah data sekunder (studi pustaka) dan metode analisis yang digunakan adalah interpretasi atau penafsiran. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis sejauh mana inplementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Peserta Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, faktor-faktor yang menjadi kendala dalam implementasi penyelenggaraan Tapera serta perlindungan hukum terhadap peserta tabungan perumahan rakyat di masa yang akan datang.Kata kunci: Tabungan Perumahan Rakyat, Perlindugnan HukumAbstractOne of the housing financing, especially for people with low incomes is through the implementation of the People's Housing Savings (Tapera). Legal protection for participants in the implementation of Public Housing Savings is the matter studied in this paper and is expected to provide input or contributions related to the regulation and implementation of the implementation of public housing savings so that it is hoped that efforts to fulfill housing needs, especially for low-income people can be met through the implementation of public housing savings. The type of research used in this thesis is normative legal research, the approach used is the legal approach. This research is descriptive, the data in this study is secondary data (library study) and the analysis method used is interpretation or interpretation. The purpose of this study is to analyze the extent to which the implementation of Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 and Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020, the factors that become obstacles in the implementation implementation of Tapera as well as legal protection for public housing savings participants in the futureKeyword: Housing saving, legal protectio
HUKUM TANAH ADAT/ULAYAT Arina Novizas Shebubakar; Marie Remfan Raniah
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v4i1.758

Abstract

Abstrak-Sejarah hukum tanah di Indonesia sebelum berlakunya UUPA selain hukum agraria barat yaitu hukum adat. Yang didalamnya mengenal seperti hak ulayat, hak milik dan hak pakai. Sebagai salah satu unsur esensial pembentuk Negara, tanah memegang peran vital dalam kehidupan dan penghidupan bangsa pendukung Negara yang bersangkutan, lebih-lebih yang corak agrarianya berdominasi. Hukum tanah adat sendiri tiap daerahnya memiliki perbedaan dikarenakan di tiap daerah memiliki sumber adat yang berbeda. Hukum tanah adat adalah hukum yang mengatur tentang ha katas tanah yang berlaku di tiap daerah. Seperti yang kita ketahui hukum tanah adat ini masih sering digunakan dalam transaksi dalam jual beli tanah di Indonesia. Namun, dibalik berlakunya hukum tanah adat di tiap daerah disini juga berlaku hukum agrarian nasional yaitu diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang “Peraturan dasar pokok –pokok Agraria “dalam peraturan itu sudah diatur dalam hukum agraria.Kata Kunci : Hukum Tanah, Adat, Ulayat, Undan-undang