Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Pemenuhan Hak Asasi Politik Para Pemilih Pemula Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Warga Surabaya Suryawati, Nany; Syahputri, Martika Dini
Jurnal Ilmiah Global Education Vol. 5 No. 1 (2024): JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION, Volume 5 Nomor 1, Maret 2024
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/jige.v5i1.2107

Abstract

The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia (UUD NRI 1945) Article 1 paragraph (2), states that sovereignty is in the hands of the people, which means that the Indonesian is a democratic country based on the constitution, because in paragraph (3) it is also said that Indonesia is a legal state. This popular sovereignty, especially in the political field, means that the people vote or elect their representatives to manage he government through general elections. It is reaffovured in article 1 paragraph (3) and article 2 paragraph (1) that MPR< DPR and DPRD are elected through general elections. Likewise in article 27 paragraph (2), article 28 paragraph (1), article 28 E paragraph (2) and article 28 I paragraph (5). Therefore, thus research uses empirical juridical research methods, because it is related to legal awareness among citizens, especaily regarding the use of voting rights in general elections as an effort to uncrease the number of votes in the upcoming 2024 general elections. Especailly for residents in one of the community unit in Klampisngasem sub-district, Sukolilo sub-district, Surabaya. The increasing number of prospective first-time voters since 2020 requires socializations regarding understands of voting rights so that citizens have legal awareness regarding voting rights as regulated in the 1945 NRI Constitution. This outreach s an effort to increase the number of first-time voters among citizens in the 2024 general elections. Increasing the number of first-time voters shows that the process of implementing the principles of democracy in Indonesia is in accordance with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.
Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat di Kota Surabaya Syaputri, Martika; Suryawati, Nany; Rura, Patricia Novianty
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i2.6870

Abstract

Menjaga ketentraman dalam masyarakat menjadi tugas dan tanggung jawab bersama bahkan menjadi tugas wajib pemerintah daerah yang tertuang dalam Pasal 12 UU Pemerintah Daerah. Berdasarkan data bahwa terjadi peningkatan kasus pelanggaran kebebasan beragama dari 171 kasus di tahun 2022 meningkat menjadi 318 kasus di tahun 2023. Pemerintah daerah menyadari pentingnya menjaga perdamaian dalam beragama, bersuku dan berbudaya oleh karenanya dalam rangka menjaga toleransi bermasyarakat melalui Peraturan Gubernur No. 32 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat dan Perda No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat di Surabaya. Dalam menjaga toleransi tersebut pemerintah daerah memerlukan kerjasama dengan lembaga kemasyarakatan dalam hal ini RW dan RT. Artikel ini akan membahas mengenai implementasi kebijakan penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat di Surabaya dan peranan lembaga kemasyarakatan dalam menerapkan kebijakan penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat di Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan lokasi penelitian Kelurahan Klampis Ngasem dan Keputih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya menjalankan kebijakan toleransi dengan baik yang dibuktikan bahwa pengurus RT dan RW belum diberikannya pembekalan toleransi dan modul toleransi. Bahwa peranan RT dan RW dalam menangani konflik di masyarakat sangat strategis agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan yang dapat merugikan masyarakat dan negara.