Garuda - Garba Rujukan Digital

KEBIJAKAN KELAUTAN DALAM KERANGKA MENJAGA DAN MENGELOLA SUMBER DAYA ALAM LAUT Suryawati, Nany
Legality : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 24, No 2 (2016): September
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang

By not described the 1982 UNCLOS in detail yet on a legislation, give rise to conflicts of authority in the management of natural resources, particularly coastal and marine resources. With the enactment of Law No. 32 of 2004 on Regional Government, the central Government gives greater authority to local governments to be able to manage coastal and marine resources, as well as regulate the central and local financial balance from the proceeds of natural resource management in the region. With this expected welfare of the local community can be increased significantly. The amount of authority given to the local government not expected to pose an excessive sense of regionalism that could harm the unity of the Republic of Indonesia. Therefore we need a thought which is based on national interest and progress of the nation and the state, through law enforcement and legislation and specific policies in anticipation of a conflict of interest and the use of illegal conducted by both Indonesian citizens and foreign citizens, which may be detrimental to the Unitary Republic of Indonesia.

KENDALA DALAM UPAYA PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DALAM KETENTUAN HUKUM PENANAMAN MODAL DI INDONESIA Suryawati, Nany
Sapientia Et Virtus Vol 1 No 2 (2014)
Publisher : Universitas Katolik Darma Cendika

Kegiatan penanaman modal di suatu negara terkait dengan tuntutan dalam rangka pembangunan ekonomi nasional di negara tersebut, dan pada umunmya kesulitan atau kendala yang dihadapi adalah sama , yaitu antara lain: kekurangan modal, kemampuan dalam hal teknologi, ilmu pengetahuan, pengalaman, ketrampilan dan yang terutama adalah kesiapan negara tersebut dalam menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, yaitu : peraturan yang sederhana, mengutamakan kepastian hukum dan mengedepankan prinsip transparansi , sehingga penanam modal menaruh minat untuk menanamkan modalnya dinegara tersebut. Kendala utama dalam upaya memperbaiki iklim penanaman modal sehingga tercapai iklim penanaman modal yang kondusif, adalah prinsip transparansi, dan upaya untuk penyempurnaan transparansi ini.

PEMENUHAN LUASAN HUTAN KOTA SEBAGAI PENCEGAH MASALAH LINGKUNGAN DI SURABAYA Syaputri, Martika Dini; Suryawati, Nany
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 Nomor 1 Februari 2021
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v17i1.4250

AbstractEnvironmental problems in urban areas are a problem that never stops. That every community needs a healthy life, but this seems difficult to become a reality for urban communities because the population continues to increase every year so that land conversion occurs which results in increased air and water pollution. Therefore, the central government hopes that each region or region can provide RTH 30% of the city area. The purpose of this study is to analyze the enforcement of the City Forest Regulations in Surabaya and to find out the efforts of local governments in fulfilling urban forest land in urban areas. This study uses a normative juridical method. As part of RTH, the development of urban forests in Surabaya is very much needed by the community, therefore cooperation between the government and the community is needed in the management and development of urban forests. Fulfillment of urban forest areas in Surabaya can be done by maximizing the form of urban forest that has been regulated based on the City Forest Regulation, either in the form of channels, groups or scattered.Keywords: city forest; green open space; urbanAbstrakMasalah lingkungan hidup diwilayah perkotaan merupakan masalah yang tak kunjung berakhir. Bahwa setiap masyarakat membutuhkan hidup sehat, namun hal tersebut seolah sulit menjadi kenyataan bagi masyarakat perkotaan yang disebabkan karena jumlah penduduk yang tiap tahun meningkat sehingga terjadi pengalihfungsian lahan yang berakibat pada semakin meningkatnya pencemaran udara maupun pencemaran air. Oleh karena itu, pemerintah pusat mengharapkan bagi setiap wilayah atau daerah menyediakan RTH 30% dari luasan kota. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisa pemberlakuan Perda Hutan Kota di Surabaya serta mengetahui upaya pemerintah daerah dalam memenuhi lahan hutan kota pada wilayah perkotaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Sebagai bagian dari RTH, pengembangan hutan kota di Surabaya sangat dibutuhkan oleh masyarakat oleh karenanya diperlukan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan hutan kota. Pemenuhan luasan hutan kota di Surabaya dapat dilakukan dengan mamaksimalkan bentuk dari hutan kota yang telah diatur berdasarkan pada Perda Hutan Kota, yakni dapat dengan bentuk jelaur, mengelompok maupun menyebar.

Intoleransi Dalam Pembangunan Rumah Ibadah Berdasarkan Hak Konstitusional Warga Negara Suryawati, Nany; Syaputri, Martika Dini
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 4, Nomor 3, Tahun 2022
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v4i3.433-446

Dasar Negara Indonesia telah menjamin hak asasi warga negara untuk memeluk agama dan untuk beribadat, hak untuk beribadat tak lepas dari hak untuk mendirikan rumah ibadat yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Namun demikian terdapat tantangan dalam mendirikan rumah ibadat bagi pemeluk agama minoritas pada berbagai wilayah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menganalisis peraturan perundang-undangan disertai dengan analisis mengenai penolakan maupun penerimaan terhadap pendirian rumah ibadat. Hasil penelitian ini adalah: Pertama, meskipun telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri, masih terdapat celah lahirnya intoleransi dari pasal-pasal dalam Peraturan Bersama Menteri terhadap pendirian rumah ibadat kelompok agama minoritas. Kedua, Peraturan Bersama Menteri mengatur pula mengenai penyelesaian konflik antar umat beragama melalui FKUB, namun karena jumlah anggota representative FKUB didominasi oleh kelompok agama mayoritas maka penyelesaian masalah sangat berpengaruh atas kehendak kelompok agama mayoritas. Peran kepala daerah sebagai “key-role” terkait intoleransi dalam pembangunan rumah ibadat dapat dilakukan dengan membentuk perda terkait toleransi serta menyelesaikan permasalahan terkait pendirian rumah ibadat di wilayahnya secara proporsional dan tidak memihak.

Keabsahan Pemenuhan Suatu Perjanjian yang Tidak Memiliki Alas Hukum Yang Sah Setiawan, Alberich Martin; Suryawati, Nany
Wajah Hukum Vol 8, No 2 (2024): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v8i2.1439

The agreement is the main key in helping the interests of each party to meet their needs or interests. This research focuses on the legal consequences of agreements that do not have a power of attorney that cause losses to parties who bind themselves to the agreement. This research uses normative juridical methods with data collected through laws and several articles and journals. Perform a mandatory agreement to meet the applicable conditions in accordance with regulations. Violation of objective terms in article 1320 of the Civil Code may lead to defects in the agreement. This occurs due to the absence of a power of attorney and the signing is not carried out by a company representative who has the authority in accordance with the Limited Liability Company Law. Both of these things make the agreement made invalid and null and void. Further legal consequences can lead to unlawful acts. This occurs because the agreement that should be null and void still continues, causing losses to one of the parties. Losses that are formally and materially experienced by PT. J thus making PT. S is obliged to provide compensation. Compensation cannot be separated from illegal acts due to ongoing agreements that should be canceled by law.

Taxpayer Efforts in the Examination Procedure to do not Continue in the Investigation Process Alikin, Alberth Limandau; Suryawati, Nany
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 6 No. 2 December (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v6i2.1336

The obligation to pay taxes that are compelling for the needs of state development, which is regulated based on the 1945 Constitution, in Article 23A. Purpose to find out (1). The process of examining taxpayers in decision No.19 / PIS / SUS / 2015 / Pekan Baru High Court is in accordance with applicable procedures. (20). This is to determine the legal remedies for taxpayers in the audit process so that they are not processed during investigation. The research method using juridical normative using primary law, namely: (a). KUHP, KUHAP (b). Tax laws and regulations, (c). Secondary legal materials as an explanation of primary law, namely: (1). Research form (2). Type of normative legal research (3). The process of collecting and analyzing data. Conclusion: There is an examination process for tax violations that refers to the existing laws and regulations. (1). Investigate tax violations (2). Carry out investigations guided by the provisions of the Criminal Procedure Code Keywords: Taxpayer, Examination Procedure, Investigation Process

Inovasi Dodol Buah Salak untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani Salak di Desa Bilaporah, Kabupaten Bangkalan Suryawati, Nany; Irawati, Desrina Yusi
Aksiologiya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6 No 4 (2022): November
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/aks.v6i4.12770

Peningkatan inovasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan serta mensejahterakan secara adil dan merata. Salah satu cara pencapaian pertumbuhan ekonomi di desa adalah dengan melakukan pembinaan kelompok-kelompok dalam masyarakat desa. Di desa Bilaporah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, terdapat perkebunan salak yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Ibu-ibu PKK pernah mengolah salak menjadi dodol salak. Namun usaha tersebut berhenti dikarenakan kurangnya motivasi masyarakat, dodok salak kurang awet, dan kemasan yang tidak menarik. Sesuai dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang gemar mengkonsumsi makanan ringan, maka dodol salak memiliki peluang untuk dikembangkan. Untuk permasalahan tersebut, solusi yang ditawarkan adalah memfokuskan pada cara memotivasi masyarakat untuk mau melanjutkan usaha mandiri, memberikan pelatihan mengolah dodol yang baik dan benar serta menambahkan natrium benzoate sehingga dodol awet, dan membuat desain label serta kemasan yang menarik. Tahapan pelaksanaan program pengabdian ini adalah tahap penentuan jadwal kegiatan, tahap pelaksanaan, penyuluhan dan pelatihan, monitoring dan keberlanjutan produksi.

Analisa Yuridis Tentang Perjanjian Sewa Menyewa Tanpa Batas Waktu Darmawan, Marchelo Ivan; Suryawati, Nany
Law, Development and Justice Review Vol 6, No 2 (2023): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.6.2023.180-199

Land is one of the primary human needs that is needed in various human activities in carrying out their lives, but land is a limited natural resource that cannot increase in number. Population growth is increasing but the supply of natural resources in the form of land cannot increase, this makes land a scarce resource and increasingly difficult to obtain because the price increases every year so that the community has another option, namely by taking legal action in the form of leasing land and / or buildings. The Civil Code and the Law of Treaties in Indonesia do not contain rules regarding time limits in leases, so the author is interested in conducting a juridical analysis of indefinite lease agreements and how to regulate the termination of indefinite lease agreements in Indonesia. This article uses a normative juridical approach method with a legislative approach and a conceptual approach, the legal materials used are primary and secondary materials. The result of the analysis is that an indefinite land lease agreement can be made because in the Civil Code, Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations of Agrarian Principles there is no specific regulation regarding the time limit of the lease agreement, then the indefinite lease agreement can be terminated with the agreement of both parties and must notify the tenant in advance if they want to stop the lease.

Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif Ida, Orintina Vavinta; Suryawati, Nany
Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v12i2.620

Mental disorder merupakan kondisi kesehatan yang mempengaruhi pemikiran, perasaan, perilaku dan suasana hati. Pertanggungjawaban pidana bagi orang dengan gangguan mental diatur dalam Pasal 44 KUH Pidana, namun ketentuan ini tidak menjelaskan batasan-batasan yang tidak dapat dijelaskan dari keadaan seseorang, sehingga dalam hal ini harus diketahui hubungan gangguan kejiwaan dengan aktivitas yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Penulisan ini menggunakan metode penulisan normatif yang didasarkan pada pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian pengaturan hukum terhadap orang dengan gangguan mental yang telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUH Pidana. Hukuman pidana tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dengan gangguan mental, dikarenakan masih adanya kekaburan dalam Pasal 44 KUH Pidana. Hukum di Indonesia telah mengatur dan menetapkan bahwa sebagaimana seseorang dapat dikatakan dewasa serta dapat bertanggung jawab terhadap tindakan hukum yang dia lakukan, sehingga hakim dapat menjatuhkan hukuman sesuai yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Analisa Yuridis Tentang Legalitas Alat Pembuktian Dalam Pembatalan Sertifikat Hak Milik Dan Kewenangan Badan Peradilan (Studi Kasus Putusan PN Surabaya Nomor 810/Pdt.G/2014/PN.Sby) Darmawan, Marchelo Ivan; Suryawati, Nany
Wajah Hukum Vol 8, No 1 (2024): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v8i1.1442

Legal problems in the land sector occur very often, especially in this situation, land is something that has high economic value. This can trigger land disputes between groups of people in wider society. These disputes or conflicts will give color to people's lives where increasing population growth will increase the responsibility for land demand. Land disputes are disputes that are basically included in the civil section unless there are criminal or legal elements to the land dispute or conflict. This research is normative juridical research. The normative juridical method is a research method for legal science which is carried out to research with library and secondary materials to study the types of legal rules and regulations that have a formal character, namely laws, regulations and literature which are filled with theoretical concepts based on legal approaches. invite. Many land issues end up being resolved in state courts. The case discussed in the writing of this article is the SURABAYA District Court Decision No. 810/Pdt.G/2014/PN.Sby which in its decision stated that the Certificate of Ownership in the case did not have the power of proof according to the law and decided to cancel the Deed of Sale and Purchase which was presented in front of Notaries and PPATs, which are the authority of civil judges to cancel deeds of sale and purchase made in front of Notaries and PPATs, however, civil judges cannot cancel certificates as regulated in SEMA No. 10 of 2020, General Civil Affairs/2/SEMA 10 2020

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search