Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Implementation of local government information system: evidence from BPKAD in West Sumbawa Regency Eka Puspitasari; Rr. Sri Pancawati Martiningsih; Nurabiah
International Journal of Applied Finance and Business Studies Vol. 11 No. 1 (2023): Applied Finance and Business Studies
Publisher : Trigin Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/ijafibs.v11i1.81

Abstract

This study aims to determine how the implementation of the Local Government Information System (SIPD) in the framework of the expenditure administration process at the Regional Asset and Financial Management Agency (BPKAD) in West Sumbawa Regency. This study used a descriptive research method with a qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The informants in this study were the Head of the Treasury Section, the Head of the Shopping Administration Subdivision, and the Financial Verifier of the Expenditure Administration Subdivision. Local Government Information System (SIPD) in the process of administering expenditures using the Edward III model in the form of communication, resources, dispositions, and bureaucratic structures has not run optimally. Communication and coordination between authorities still have obstacles. As a result, it can hinder the process of administering spending, but the information provided by policymakers has been consistent and clear. Judging from the resource factors, both human resources, authority, and information are sufficient, but there are still constraints on facility resources because SIPD is not perfect and is still in the development stage. The unavailability of incentives for SIPD implementers is expected to spur enthusiasm for the implementation of SIPD, there is a Standard Operational Procedure (SOP) for the use of SIPD. The results of this study are expected to have implications regarding policy implementation based on George C. Edward's theory that the information system used can affect the level of performance and productivity of employees and organizations. And it is hoped that the results of this research can be used as evaluation material for local governments.
Digitalisasi dan Legalisasi UMKM Desa Langenharjo Kabupaten Kediri Lilik Purwanti; Iwan Triyuwono; Rr. Sri Pancawati Martiningsih; Eny Zuhrotin Nasyi'ah
Jurnal Abdimas Vol 27, No 1 (2023): June 2023
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/abdimas.v27i1.42555

Abstract

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penggerak utama perekonomian di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah UMKM mencapai 64 juta. Angka tersebut mencapai 99,9% (data Kementerian Koperasi dan UKM RI) dari keseluruhan usaha yang beroperasi di Indonesia. Oleh karena itu harus dikelola dengan baik agar dapat terus berkembang. UMKM sebagian besar bergerak di bidang makanan di Desa  Langenharjo, Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri. Berdasarkan diskusi awal dengan pelaku UMKM, ada masalah pemasaran dan legalitas (Ijin Usaha dan Sertifikat Halal). Segi pemasaran masih konvensional buka toko di rumah masing-masing dan belum ada yang menjual secara online karena mereka tidak mengetahui bagaimana cara membuat Platform digital melalui e-commerce. Secara hukum UMKM perlu ijin dan Sertifikat Halal untuk menjamin produknya dan semua UMKM belum mengetahui bagaimana cara atau prosedur dalam mengurus sertifikat halal produknya. Permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM tersebut menjadi pemikiran sangat mendesak diperlukan peran akademisi untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Dengan pengabdian ini diharapkan dapat membantu pelaku UMKM untuk mengatasi masalah yang selama ini belum bisa dipecahkan. Tim pengabdian akan berusaha untuk membantu dengan melakukan pelatihan dan pendampingan pelaku UMKM. Pelatihan meliputi materi strategi pemasaran dan promosi, prosedur pengajuan ijin UMKM dan prosedur pengajuan Sertifikat Halal. Dengan pelatihan diharapkan pelaku UMKM dapat memperoleh tambahan pengetahuan tentang strategi pemasaran baik secara offline maupun online, prosedur mengajukan ijin UMKM dan prosedur pengajuan Sertifikat Halal. Kegiatan dilanjutkan pendampingan, pelaku UMKM sebagai mitra akan dapat membuat sendiri akun di media sosial dalam bentuk Facebook, Instagram, dan website. Platform digital melalui e-commerce dapat menjangkau pasar yang lebih luas jika dibandingkan penjualan konvensional. Platform e-commerce memungkinkan pelaku usaha dapat terhubung langsung dengan konsumen secara cepat dan luas bahkan hingga melewati batas negara. Sebagian besar konsumen pun kini lebih memilih platform digital sebagai sarana menemukan produk yang dicari. Harapannya semua UMKM sudah memiliki platform digital tersebut pada saat pendampingan selesai. Selain itu pelaku UMKM dapat mengurus sendiri ijin usaha UMKM dan sertifikat Halal melalui pendampingan dari tim pengabdian.
PENINGKATAN PEMAHAMAN PAJAK UNTUK UMKM BERDASARKAN PP 55 TAHUN 2022 Roekhudin Roekhudin; Devy Pusposari; Lilik Purwanti; Soelchan Arief Effendi; Rr. Sri Pancawati Martiningsih
E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 1: Januari-April 2024
Publisher : LP2M STP Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/eamal.v4i1.3088

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Pemerintah selalu berusaha untuk mendukung dan mempromosikan pertumbuhan UMKM di Indonesia. Hal ini tercermin dari langkah yang diambil pemerintah selama ini, yaitu dengan diterbitkan pajak untuk UMKM. Peraturan pajak untuk UMKM mengalami beberapa kali perubahan. Pajak untuk UMKM pertama kali diatur dengan PP No. 46 tahun 2017, selanjutnya dicabut dan diganti dengan PP No. 23 tahun 2018. PP ini kemudian dicabut oleh pemerintah dan diganti dengan PP No. 55 tahun 2022 dengan tarif yang sama dengan PP sebelumnya. Hasil pembicaraan awal dengan para pelaku UMKM di Kampung Madu Desa Bringin Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, diketahui bahwa ternyata banyak UMKM yang tidak paham mengenai kewajiban perpajakan mereka dan takut untuk melakukan pembayaran pajak. Atas dasar kurangnya pemahaman aspek perpajakan bagi para pelaku UMKM, pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan untuk mengedukasi para pelaku UMKM bahwa dengan melaksanakan kewajiban pajak maka mereka dapat pengenali subyek, obyek, perhitungan perpajakan, serta terhindar dari sanksi pajak, yaitu sanksi karena tidak berNPWP, sanksi bunga karena tidak menyetorkan pajak, sanksi denda karena tidak melaporkan pajak dengan menggunakan SPT Tahunan WP OP 1770. Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pendampingan pelaku UMKM. Hasil yang diperoleh adalah telah tersampaikan edukasi dan menambah pemahaman peserta terkait PP 55 tahun 2022, cara menghitung pajak untuk UMKM, cara penyetoran pajak, serta cara pengisian SPT 1770. Diharapkan setelah mengikuti pelatihan, para UMKM dapat melaksanakan kewajiban pajaknya secara mandiri secara rutin dan sesuai peraturan yang berlaku
PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN BUM DESA: CONFIGURATIVE-IDEOGRAPHIC CASE STUDY Sri Pancawati Martiningsih, Rr
Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan
Publisher : Prodi Akuntansi FEB UNITOMO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/jaap.v8i1.8064

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis penerapan good governance dalam pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus jenis configurative-ideographic study, yang merupakan novelty penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap Penasihat (Kepala Desa), Pengawas, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pelaksana Operasional (Manajer), dan bendahara BUM Desa serta dokumentasi bukti-bukti pengelolaan keuangan BUM Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan good governance dalam pengelolaan keuangan BUM Desa di Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara belum diterapkan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari: 1) Penerapan prinsip transparansi, dimana pengurus tidak secara aktif menginformasikan hal-hal penting mengenai pengelolaan BUM Desa kepada masyarakat desa. 2) Penerapan prinsip partisipasi, dalam hal ini masyarakat tidak dilibatkan secara langsung baik dari tahap pengambilan keputusan rencana kerja tahunan, pelaksanaan, sampai tahap evaluasi hasil pelaksanaan. 3) Penerapan prinsip akuntabilitas, dimana pengurus maupun Kepala Desa masih belum rinci memberikan laporan pertanggungjawaban, yang mengakibatkan keraguan dan ketidakpercayaan masyarakat desa. Implikasi penelitian yakni baik secara teoritis, praktis, maupun kebijakan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan agar proses pengelolaan keuangan BUM Desa dilakukan dengan lebih transparan, bertanggungjawab dan membuka lebar ruang partisipasi masyarakat desa, sekaligus sebagai bahan masukan bagi pemerintah desa untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan pengurus BUM Desa dan melakukan pengawasan dengan lebih baik dalam pengelolaan keuangan BUM Desa serta mengevaluasi peraturan desa dan AD/ART mengenai pengelolaan BUM Desa sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 4 Tahun 2012 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021.
PELATIHAN BREAK EVENT POINT DALAM RANGKA PERENCANAAN LABA BAGI TK AISYIYAH BUSTHANUL ATHFAL 5 MATARAM Inapty, Biana Adha; Rr Sri Pancawati, Martiningsih; Wirawan, Suhaedi; M.Ilham, Abdussalam
https://jurnal.fe.unram.ac.id/index.php/abdimas/about/privacy Vol 5 No 2 (2024): Jurnal Abdimas Independen, November 2024
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/independen.v5i2.1313

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini fokus pada penyampaian program pelatihan Break Event Point (BEP) kepada tim pengelola sekolah Taman Kanak-Kanak (TK). Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan sekolah-sekolah ini dengan memberikan pemahaman komprehensif tentang konsep BEP dan penerapan praktisnya. Pelatihan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus sekolah TK, termasuk kepala sekolah, operator, staf administrasi dan guru-guru. Ini mencakup penjelasan teoritis, simulasi praktis, dan diskusi kelompok untuk memastikan pengalaman belajar yang interaktif dan efektif. Hasil pelatihan menunjukkan peningkatan yang signifikan pada pemahaman dan kemampuan peserta dalam menerapkan perhitungan BEP dalam proses perencanaan keuangan dan pengambilan keputusan. Peserta dapat menggunakan data keuangan mereka sendiri untuk melakukan analisis BEP, yang menunjukkan manfaat praktis dari pelatihan ini. Selain itu, beberapa sekolah mulai menerapkan BEP sebagai alat reguler untuk perencanaan anggaran dan pengelolaan biaya, sehingga menyoroti dampak langsung dari pelatihan tersebut. Masukan dari para peserta sangat positif, mengingat relevansi dan penerapan konten, serta metode penyampaian yang menarik. Meskipun terdapat beberapa tantangan seperti keterbatasan waktu dan latar belakang keuangan peserta yang berbeda-beda, pelatihan ini berhasil mencapai tujuannya. Pemantauan dan evaluasi pasca pelatihan yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan penerapan yang berkelanjutan dan memberikan dukungan lebih lanjut jika diperlukan. Inisiatif pengabdian masyarakat ini terbukti memberikan kontribusi yang berharga dalam meningkatkan keterampilan pengelolaan keuangan staf sekolah TK, sehingga mendorong keberlanjutan operasional yang lebih efektif dan efisien
MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT DESA GADUNG MAS MELALUI PENGEMBANGAN PROGRAM PENCEGAHAN STUNTING Fadlah, Muhammad; Gusnaldi, Fauzi; Khalipatul Aulia, Baiq; Fauziah, Maelani; Nurus Sifak, Syarifa; Aminah, Sofiatul; Naufal Nurrafiq, Alif; Zahran Suyan WImala, Zein; Lanang Pamungkas, M. Rafly; Pancawati Martiningsih, Rr.Sri
Jurnal Wicara Vol 3 No 1 (2025): Jurnal Wicara Desa
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/wicara.v3i1.6742

Abstract

Stunting is a serious public health issue in Indonesia, including in Gadung Mas Village, Sakra Barat District, East Lombok Regency, where the prevalence reaches 25%. The main causes include lack of nutrition, poor socio-economic conditions, and low awareness of health and nutrition. To address this issue, KKN students from Mataram University conducted a stunting prevention program, which included parenting and nutrition education, supplementary feeding (PMT), and child growth monitoring at the Posyandu (integrated health post). The education sessions aimed to improve parents' and pregnant women's understanding of the importance of proper nutrition during pregnancy and early childhood. The PMT program used local food sources such as moringa leaves to improve the nutritional status of children and pregnant women. Meanwhile, the Posyandu played a role in monitoring children's growth and providing nutrition education for parents. The results showed that community-based interventions effectively increased awareness of balanced nutrition and encouraged healthier feeding practices. Positive responses from the community and health volunteers (Posyandu cadres) indicate the potential for program sustainability in reducing stunting rates. This approach is expected to continue and expand to improve children's quality of life in Gadung Mas Village and surrounding areas.
LITERASI TATA KELOLA BUMDES DALAM RANGKA PENINGKATAN POTENSI KETERCAPAIAN SDGs DESA JENGGALA KABUPATEN LOMBOK UTARA Enis Tasia; Rr. Sri Pancawati Martiningsih; Victoria Kusumaningtyas Priyambodo; Jaka Anggara; Nungki Kartikasari
PEDAMAS (PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT) Vol. 1 No. 03 (2023): SEPTEMBER 2023
Publisher : MEDIA INOVASI PENDIDIKAN DAN PUBLIKASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada para masyarakat khususnya perangkat Bumdes tentang (a) Konsep dan Definisi SDG’s; (b) Peranan bumdes dalam mewujudkan SDG’s Desa; (c) Perencanaan tata kelola untuk mewujudkan SDG’s; Untuk mencapai tujuan tersebut, solusi yang dilakukan telah dilakukan kegiatan penyampaian informasi kepada pengelola Bumdes dan perwakilan masyarakat. Metode penyampaian dilakukan dengan ceramah dan diskusi. Secara umum, kegiatan ini berjalan baik dan berhasil. Hal ini dapat diketahui melalui pemahaman materi yang disampaikan. Perangkat Bumdes dan masyarakat juga telah memahami hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ketercapaian SDGs Desa Jenggala. Berdasarkan kegiatan ini, Bumdes menyadari bahwa peranannya dalam tata Kelola Bumdes yang baik dapat meningkatkan pencapaian SDGs Desa Jenggala.