Articles
<![CDATA[PERUMUSAN KEBIJAKAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Dara Pustika Sukma]]>;
<![CDATA[Hartiwiningsih Hartiwiningsih]]>;
<![CDATA[Bambang Santoso]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 4 (2024): OKTOBER-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i4.105649
<![CDATA[Perkembangan globalisasi saat ini mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu sarana komunikasi dengan masyarakat juga mengalami perkembangan. Jaminan ketertiban dan keteraturan dalampenggunaan media sosial, pemerintah merespon dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahwa upaya perumusan peraturan di masa yang akan datang terkait tindak pidana pencemaran nama baik harus dilakukan. Pentingnya pengaturan penegasan batasan, kualifikasi yuridis serta mengenai apa yang dimaksud tindak pidana pencemaran baik dan perbuatan apa saja yang menjadi alasan pembenar suatu tindak pidana pencemaran nama baik,maka diperlukan batas-batas yang jelas terhadap konsep demi kepentingan umum. Ide formulasi pembaharuan tindak pidana pencemaran baik di masa yang akan datang, baik di RUU KUHP maupun Undang-Undang Khusus di luar KUHP diharapkan tidak lagi mencederai hak-hak masyarakat]]>
<![CDATA[TELAAH RASIO DESIDENDI PEMIDANAAN PERKARA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 1145 PID.SUS_2022_PN LBP) ]]>
<![CDATA[Muhammad Syafiq Azhar]]>;
<![CDATA[Bambang Santoso]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 13, No 2 (2025): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v13i2.93465
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam kasus narkotika, dengan studi kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.1145/Pid.Sus/2022/PNLbp. Artikel ini mengevaluasi kesesuaian putusan tersebut dengan Pasal 183 KUHAP, yang mensyaratkan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana jika terdapat minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi serta terdakwalah yang bersalah. Teknik analisis yang digunakan menggunakan metode normatif yang bersifat preskriptif, memfokuskan pada bahan hukum primer seperti undang-undang dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder termasuk literatur hukum terkait. Teknik analisis yang diterapkan adalah pendekatan deduktif silogisme, yang menerapkan prinsip-prinsip hukum umum pada kasus spesifik. Hasil artikel menunjukkan bahwa hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah mematuhi Pasal 183 KUHAP dalam menjatuhkan putusan, berdasarkan bukti sah dan keyakinan yang diperoleh dari proses pembuktian di persidangan. Namun, ditemukan adanya ruang untuk interpretasi lebih lanjut mengenai keseimbangan antara syarat pembuktian dan perlindungan hak terdakwa, khususnya dalam mewujudkan peradilan yang adil.]]>
<![CDATA[TELAAH PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS PIDANA PENJARA DALAM PERKARA PERSETUBUHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS-ANAK/2023/PN WNG ) ]]>
<![CDATA[Fauziah Yumna]]>;
<![CDATA[Bambang Santoso]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 2 (2024): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i2.82447
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menelaah, meninjau, dan mengkaji Putusan Majelis Hakim yang masih dipertanyakan kesesuaiannya dengan KUHAP. Tujuan artikel ini adalah untuk membuktikan apakah putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor: 3/Pid.Sus Anak/2023/ PN.Wng telah sesuai dengan pasal 183 KUHAP. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian prespektif dan terapan. Menggunakan jenis bahan hukum primer dan sekunder dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (case approach). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan nomor 3/Pid.sus-Anak/2023/Pn Wng sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP ]]>
<![CDATA[ANALISIS EFEKTIVITAS PRAPERADILAN DALAM MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA DI SISTEM PERADILAN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Septian Joddie Dwianur Sukono]]>;
<![CDATA[Bambang Santoso]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i1.78978
<![CDATA[Artikel ini membahas tentang efektivitas praperadilan dalam melindungi hak asasi manusia di dalam sistem peradilan di Indonesia. Praperadilan merupakan mekanisme hukum yang penting dalam mewujudkan keadilan dan perlindungan bagi individu yang dianggap memiliki potensi untuk menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia dalam proses hukum. Artikel ini menggunakan metode penelitian tipe normatif dengan metode analisis deskriptif untuk memahami secara mendalam bagaimana praperadilan bekerja dalam melindungi hak asasi manusia. Sumber bahan hukum untuk artikel ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan analisis perkembangan hukum terkini terkait praperadilan dan hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praperadilan telah memainkan peran penting dalam melindungi hak asasi manusia, terutama ketika terdapat indikasi adanya kesalahan prosedur, penyalahgunaan wewenang, atau potensi pelanggaran hak asasi manusia dalam proses peradilan di Indonesia. Praperadilan telah memberikan kesempatan bagi individu untuk mendapatkan peninjauan kembali atas kasus mereka sebelum diputuskan oleh pengadilan. Praperadilan memiliki potensi yang besar dalam melindungi hak asasi manusia di dalam sistem peradilan. Mengingat kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam sistem peradilan Indonesia, apakah praperadilan dapat menunjukkan efektivitas dalam memastikan bahwa hak asasi manusia setiap individu tetap terjaga dan dihormati dalam proses hukum.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PENCABULAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 23/PID.SUS-ANAK/2023/PN BTL) ]]>
<![CDATA[Annisa Kusuma Rahmani]]>;
<![CDATA[Bambang Santoso]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 4 (2024): OKTOBER-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i4.85198
<![CDATA[Artikel ini menganalisis hukum acara pidana terkait dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pembinaan dan pelatihan kerja terhadap terdakwa Anak. Majelis Hakim menetapkan putusan pidana pembinaan dan pelatihan kerja dalam perkara ini karena pertimbangan yuridis dan non yuridis. Selain itu, Majelis Hakim juga memperhatikan masa depan dan tumbuh kembang anak. Tujuan artikel ini adalah untuk membuktikan apakah Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl telah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan teknik studi kepustakaan dan studi dokumen. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab permasalahan dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan putusan pidana pembinaan dan pelatihan kerja perkara tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk dilakukan perbuatan cabul terhadap Terdakwa Anak dalam Putusan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 23/Pid.Sus Anak/2023/PN Btl telah sesuai dengan ketentuan dan Pasal 183 KUHAP.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN LEPAS KARENA ALASAN PEMBELAAN TERPAKSA DALAM KASUS PENGANIAYAAN ]]>
<![CDATA[Shafa Salsa Sabila]]>;
<![CDATA[Bambang Santoso]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i1.80556
<![CDATA[Artikel ini menganalisis bidang Hukum Acara Pidana terkait putusan lepas pada perkara tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Donggala. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas pada putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 45/Pid.B/2021/PN Dgl telah sesuai dengan KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Penelitian ini bersifat perskriptif dan terapan. Cara pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim telah tepat dalam menetapkan putusan lepas perkara tindak pidana penganiayaan dalam putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Dgl karena berdasarkan pembuktian dalam proses persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP dan ditemukan adanya unsur pembelaan terpaksa sehingga Terdakwa tidak dapat dipidana dan wajib dilepaskan dari segala tuntutan hukum sebagaimana ketentuan pada Pasal 191 ayat (2) KUHAP.]]>
<![CDATA[KOHERENSI BARANG BUKTI ELEKTRONIK DALAM UU ITE DAN KUHAP SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM ]]>
<![CDATA[Kevin Athallah Lazuardi]]>;
<![CDATA[Bambang Santoso]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 2 (2024): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i2.82107
<![CDATA[Penelitian hukum ini menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara dalam tindak pidana ujaran kebencian melalui siaran langsung. Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara kepada terdakwa dalam perkara ujaran kebencian melalui siaran langsung telah sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif dan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum yang dikumpulkan dan kemudian dianalisis dengan teknik analisis deduksi silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus pidana penjara telah sesuai dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan telah memenuhi Pasal 183 KUHAP.]]>
<![CDATA[KESESUAIAN PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG MENOLAK KASASI PENUNTUT UMUM PADA PERKARA NARKOTIKA BERDASARKAN KUHAP ]]>
<![CDATA[Khansa Diva]]>;
<![CDATA[Bambang Santoso]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 11, No 4 (2023): OKTOBER-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v11i4.75429
<![CDATA[This article analyzes the considerations of the Supreme Court judges in deciding the cassation request by the Public Prosecutor in Decision Number 2729 K/Pid.Sus/2022. The purpose of this article is to analyze the suitability of the Supreme Court Judge's considerations in deciding the cassation request by the Public Prosecutor in Decision Number 2729 K/Pid.Sus/2022 with the Criminal Procedure Code. The research method used is normative research, with the technique of collecting legal materials using library research where the types of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. From the results of the study it can be concluded that the considerations of the Supreme Court Judge in deciding the Public Prosecutor's cassation request against narcotics cases in Decision Number 2729 K/Pid.Sus/2022 are in accordance with the Criminal Procedure Code, especially Article 254 and Article 255 paragraph (1) .Keywords: Cassation; Supreme Court; Narcotics; Consideration]]>
<![CDATA[PERBUATAN MELANGGAR HUKUM SEBAGAI DASAR PENGAJUAN GUGATAN CLASS ACTION DI PTUN ]]>
<![CDATA[Dewi Azizah Nursafitri]]>;
<![CDATA[Bambang Santoso]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 2 (2024): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i2.83760
<![CDATA[Artikel ini meneliti mengenai dasar hukum pengajuan gugatan class action di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam Putusan Nomor 242/G/2019/PTUN-Mdn. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui dasar hukum Para Penggugat dalam mengajukan gugatan class action dalam Putusan Nomor 242/G/2019/PTUN-Mdn. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa dasar hukum pengajuan gugatan class action yang dilakukan oleh Para Penggugat adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yang menerbitkan objek sengketa berupa Izin Mendirikan Bangunan di atas Tanah Wakaf yang selama ini dikelola oleh Yayasan Asrama Puteri dan Rumah Sakit Bersalin Islam. Adapun pengajuan gugatan class action di PTUN ini telah dihubungkan dengan kriteria-kriteria gugatan class action.]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM (RATIO DECIDENDI) TERHADAP PENJATUHAN PIDANA ANAK PELAKU PENCABULAN ]]>
<![CDATA[Nasrul Alief Pratama]]>;
<![CDATA[Bambang Santoso]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 4 (2022): OKTOBER-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i4.72649
<![CDATA[This article aims to determine the provisions of criminal acts of children as perpetrators of sexual harrasment based on Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System in the study of decision Number 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wng. The method used in this research is perspective and applied normative legal research, namely research using primary legal materials and secondary legal materials. The approach used by the author in this research is a case approach. Based on the results of the author's research, the Judge's consideration in imposing punishment on children in the process of obscenity cases in Decision Number 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wng is in accordance with Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection and Law No. 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System, namely in the form of imprisonment for 8 (eight) months and work training for 3 (three) months at Wonogiri Detention Center. Diversion cannot be applied in the crime of sexual harrasment with child perpetrators in accordance with Article 7 paragraph (2) of the SPPA Law which states that diversion can be applied to children who commit criminal offenses with a criminal penalty of under 7 (seven) years and not repetition of criminal acts. Keywords: Child; Child Sexual Harassment; Judge's Consideration]]>
