Garuda - Garba Rujukan Digital

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PUSAKO TINGGI (Analisis Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN. Pdg) Devirianti Effendi; Yenni Fitria
UNES Law Review Vol. 4 No. 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v4i4.281

Inheritance property is anything left by a person who dies whether the property belongs to him or belongs to someone else. According to INPRES No. 1 of 1999 concerning the Compilation of Islamic Law (KHI) article 171 paragraph a Inheritance law is the law that regulates the transfer of ownership rights to the inheritance (tirkah) of the heirs, determining who is entitled to become heirs and how much of each. Socio-economic and cultural changes have shifted people's perspective on the world, including their orientation and views on the Minangkabau social system, touches of modernization with a capitalist economic style. However, it is related to inheritance and property ownership issues, usually assets are inherited by mamak (uncle) to nephews (sisters) or maternally, by pressing economic needs and changing views on property. This makes a conflict or dispute over inheritance, namely the high pusako land in a tribe or tribe in Minang-Kabau. The problems discussed are, first, how is the judge's consideration in resolving the high pusako land dispute? second What are the legal obstacles in the settlement of the high pusako land dispute? The approach method used in this study is the author uses a normative juridical approach to the problem under study, namely the decision Number 32\Pdt G/2020/PN.Pdg.

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MILIK ADAT MELALUI MEDIASI (Studi Kasus pada Kantor Pertanahan Kota Solok) Devirianti Effendi; Yenni Fitria
UNES Law Review Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i1.297

Customary land disputes arise because of a concrete relationship between people (legal entities) and their land. The relationship is in the form of use, utilization, ownership and interest, which can lead to disputes. Disputes can be resolved through peaceful means, one of which is mediation, but with the rule of law regarding mediation, its implementation has not been effective because it is seen from the level of dispute resolution through mediation at the Solok City Land Office and the success rate is still low. This research is descriptive in nature using the approach method as the main approach by collecting the necessary literature in the form of books, internet sites and legislation on mediation, the National Land Agency, and is supported by an empirical juridical approach and supported by an empirical juridical approach. The problems that the author discusses are First, How is the implementation of mediation in handling and resolving cases of customary land disputes at the Land Office of Solok City, Second, what are the obstacles faced in resolving disputes through mediation, Third, what laws are carried out in resolving the dispute

TINJAUAN YURIDIS SENGKETA KONSUMEN DALAM PEMBIAYAAN MOBIL PADA PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE (STUDI PUTUSAN No. 83/PDT.SUS.BPSK/2022/PN.PDG) Yenni Fitria; Devirianti Effendi; Ridwan Wijaya
Ensiklopedia of Journal Vol 5, No 3 (2023): Volume 5 No. 3 Edisi 1 April 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Industrialization and globalization on the one hand have had a positive impact by providing many choices of goods and/or services for consumers publicprotect the interests of consumers, in addition to what has been regulated in Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) as a legal umbrella for consumer protection in Indonesia. The research is descriptive in nature, namely research that provides an overview of the dispute process faced by consumers with PT. Adira Dinamika Multi Finance. To obtain the desired data and to obtain satisfactory results, the author uses a juridical approach. From the legal considerations of the judges above, it can be concluded that there was a mistake in the legal considerations of the panel of judges who examined case no.83/Pdt.Sus.BPSK/2022/PN.PDG,which also has legal consequences for the Respondent's Objection, where in Article 1 paragraph 2 of Law Number 48 of 2009, concerning Consumer Protection. Judicially, the interests of the Respondent have also been set aside by the panel of judges examining the aquo case. And according to the author's opinion, the beginning of all disputes between Business Actors or Financing Institutions (leasing), that the existing agreement between Business Actors and Consumers constitutesA standard agreement in which there are certain conditions made by the business actor, without involving the consumer in drafting the contract, so that the consumer has no other choice, and under his control, the panel of judges should not only see the delay in the Respondent's Objection, but how a this agreement.Keywords: Consumer Protection, Financing Institutions.

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI LUAR PENGADILAN (NON-LITIGASI) Devirianti Effendi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 2 No 1 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (April 2018)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Given the importance of legal aid in creating justice, upholding human rights and equality before the law, as well as in achieving due process of law, the obligation of providing legal aid becomes essential to be effectively implemented. This research is very important, given the enormous benefits that will be gained when the implementation of legal assistance to the community can not be outside the court , can be implemented effectively, but also provides a form of legal reform effort in the aspect of equity distribution.

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI JUAL BELI TANAH (Analisis Putusan Nomor 171/PDT/2022/PT PDG) Effendi, Devirianti; Gantika, Naldi
Ensiklopedia of Journal Vol 6, No 3 (2024): Vol. 6 No. 3 Edisi 3 April 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v6i3.2503

Berdasarkan Pasal 1457 KUH Perdata menyebutkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Sesuai dengan kesepakatan yang dikehendaki dalam suatu perjanjian maka akan muncul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pembeli maupun penjual. Akan tetapi dalam praktiknya kadang-kadang terjadi wanprestasi (ingkar janji) dimana salah satu pihak tidak mematuhi ataupun menjalankan apa yang menjadi kewajibannya. Salah satunya berupa kasus sengketa jual beli tanah yang diperiksa dan diadili pada tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Padang Nomor 171/PDT/2022/PT PDG. Sengketa terjadi antara Bakri Landra dan Arnaini sebagai penjual (Para Pembanding/Para Penggugat) dengan PT. PLN Persero unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Tengah sebagai pembeli (Terbanding/Tergugat) dan Badan Pertanahan Nasional Kota Padang (Turut Terbanding/Turut Tergugat) terkait pembayaran ganti rugi atas tanah yang akan diperuntukkan untuk pembangunan Gardu Induk 150 KV Bingkuang. Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Pertama, bagaimana pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara wanprestasi jual beli tanah Putusan Nomor 171/PDT/2022/PT PDG? Kedua, bagaimana akibat hukum dari putusan hakim terhadap penyelesaian perkara wanprestasi jual beli tanah Putusan Nomor 171/PDT/2022/PT PDG? Penelitian skripsi ini bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif kualitatif.Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian.

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN PERKARA WANPRESTASI KONTRAK KERJA (Analisis Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Pdg) Effendi, Devirianti; Gantika, Naldi; Fitriyani, Cici
Ensiklopedia Education Review Vol 5, No 3 (2023): Volume 5 No 3 Desember 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eer.v5i3.2049

Pasal 1313 KUH Perdata, menyebutkan Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua belah pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban. Pada Putusan Nomor : 41/Pdt.G/2022/PN.Pdg dalam melaksanakan kewajiban tersebut salah satu pihak tidak melaksanakan inti sebagaimana yang telah di sepakati di dalam perjanjian kontrak kerja yang telah di buat bersama, sehingga menimbulkan wanprestasi, dalam Putusan tersebut wanprestasi terjadi karena pihak tergugat tidak membayarkan sejumlah uang sebagai pembayaran atas pemenuhan prestasi yang telah dilakukan oleh Penggugat.Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah : Pertama, Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara Wanprestasi dalam Perjanjian Kontrak Kerja pada Putusan No.41/Pdt.G/2022/PN.Pdg.? Kedua, Apa saja akibat Hukum Putusan Perkara Wanprestasi Kontrak Kerja pada Putusan No.41/Pdt.G/2022/PN.Pdg.?Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis normatif dengan melakukan penelitian hukum yang in concreto terhadap putusan Nomor : 41/Pdt.G/2022/PN.Pdg. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan/ studi dokumen. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan : Pertama, Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor: 41/Pdt.g/2022/PN.Pdg terhadap sengketa perjanjian kontrak kerja adalah mencangkup pertimbangan yuridis, dan pertimbangan non yuridis, sehingga tepat sasaran dalam memberikan keringanan maupun pemberatan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh tergugat di dalam suatu perkara, sehingga kesalahan yang diperbuat oleh tergugat dapat dipahami dengan baik oleh para tergugat tersebut. Kedua, Akibat hukum dari putusan nomor 41/Pdt.G/2022/PN.Pdg terhadap sengketa perjanjian kontrak kerja adalah Majelis menjatuhkan putusan tergugat I dan II untuk membayar ganti rugi materil dan denda keterlambatan pembayaran uang tagihan penggugat, sementara tergugat I di tugaskan untuk mengangarkan dana untuk Tergugat II dan tergugat III guna membayar sisa tagihan penggugat yang telah melaksanjkan pembagunan jalan. Serta menghukum para tergugat untuk sepenuhnya membayar ongkos biaya perkaraKata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian, Kontrak Kerja

PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA ANTARA CV.JOGJA KONVEKSI DAN DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA Effendi, Devirianti; Hamka, Jefry
Ensiklopedia Sosial Review Vol 7, No 1 (2025): Volume 7 No 1 Februari 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/esr.v7i1.2923

Abstract: The procurement of goods and services for government purposes is one of the tools to drive economic growth in order to improve the national economy and enhance the welfare of the Indonesian people. This is because the procurement of goods and services, especially in the public sector, is closely related to the use of state budgets. The implementation of procurement agreements for goods and services is based on Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code and Presidential Regulation No. 12 of 2021 concerning Amendments to Presidential Regulation No. 16 of 2018 on Government Procurement of Goods and Services.The problem formulation in this thesis includes: first, how is the implementation of the procurement agreement for goods and services between the Social Service Office of West Sumatra Province and CV. Jogja Konveksi? Second, what are the obstacles and efforts to resolve issues in the implementation of the procurement agreement between CV. Jogja Konveksi and the Social Service Office of West Sumatra Province?This research is a legal study with a descriptive specification, illustrating the implementation of the procurement agreement for goods and services between the Social Service Office of West Sumatra Province and CV. Jogja Konveksi. The research approach used is the normative juridical approach as the main approach, supported by an empirical juridical approach.Based on the research results and discussion, the following conclusions are drawn: first, in the implementation of the procurement agreement for goods and services between the Social Service Office of West Sumatra Province and CV. Jogja Konveksi, the goods and services provider is in a weak position, making them more likely to comply with the conditions set by the goods and services user. Second, obstacles in the implementation of the procurement agreement include errors in the electronic procurement system, which sometimes delays contracts, and vendors violating contract terms, causing issues. Efforts to address these obstacles include improving the electronic procurement system to prevent system errors and enhancing human resource quality by providing knowledge and socialization on contract breaches and the consequences of violating contract terms.Keywords: Agreement, Contract, Procurement of Goods and Services.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search