Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS KINERJA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN BANYUMAS DALAM PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Bahrudin, Bahrudin; Rokhman, Ali; Sukarso, Sukarso
JUSS (Jurnal Sosial Soedirman) Vol 1 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial and Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (178.292 KB) | DOI: 10.20884/1.juss.2017.1.1.385

Abstract

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah mix method dengan strategi metode campuran konkruen/ sewaktu-waktu (concruent mixed methods) terutama strategi embedded konkruen. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang pernah mengurus IMB di BPMPP Kabupaten Banyumas pada tahun 2015. Permohonan Pelayanan IMB pada BPMPP Kabupaten Banyumas Tahun 2015 adalah sejumlah 256 permohonan. Sampel yang diambil sebanyak 40% dari jumlah populasi, dengan perhitungan 40% x 256 = 102 sampel. Penelitian ini menilai kinerja organisasi BPMPP Kabupaten Banyumas dengan mengacu pada lima dimensi kinerja yang meliputi produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Analisis data menggunakan analisis distribusi frekfuensi dalam bentuk nilai rata-rata dan dalam bentuk kategori rendah, sedang atau tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Produktivitas layanan IMB di BPMPP Kabupaten Banyumas masih rendah, hal ini dapat dilihat dari persebaran jawaban responden terhadap dimensi produktivitas layanan IMB yang masuk kategori rendah; 2) Kualitas layanan IMB di BPMPP Kabupaten Banyumas masih rendah, hal ini dapat dilihat dari persebaran jawaban responden terhadap dimensi kualitas layanan IMB yang masuk kategori rendah; 3) Responsivitas layanan IMB di BPMPP Kabupaten Banyumas masih rendah, hal ini dapat dilihat dari persebaran jawaban responden terhadap dimensi responsivitas layanan IMB yang masuk kategori rendah; 4) Responsibilitas layanan IMB di BPMPP Kabupaten Banyumas masih rendah, hal ini dapat dilihat dari persebaran jawaban responden terhadap dimensi responsibilitas layanan IMB yang masuk kategori rendah; 5) Akuntabilitas Layanan IMB di BPMPP Kabupaten Banyumas masih rendah, hal ini dapat dilihat dari persebaran jawaban responden terhadap dimensi akuntabilitas layanan IMB yang masuk kategori rendah
Upaya Peningkatan Kinerja Penyuluh Pertanian di Kawasan Hortikultura Kabupaten Wonosobo Hadiyati, Isna Sulistami; Subagyo, Yusuf; Sukarso, Sukarso; Sari, Lilik Kartika; Makhasin, Luthfi
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol 26, No 1 (2026): Februari
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/jiubj.v26i1.6446

Abstract

This study assesses horticulture farmers' perceptions of extension workers' performance and formulates improvement strategies via SWOT analysis. Conducted in three major horticultural hubs—Garung, Kertek, and Kalikajar subdistricts—82 organized farmer group members participated. Purposive sampling targeted high-production areas with active farmer institutions. Data came from Likert-scale questionnaires evaluating three aspects: preparation, implementation, and evaluation/reporting of extension activities. SWOT analysis identified internal (IFAS) and external (EFAS) factors. Findings reveal positive perceptions across all aspects: 93.90% rated preparation good (index 70.96%); 82.93% rated implementation good (69.30%); and 98.78% rated evaluation/reporting good (70.96%). Chi-Square tests confirmed no significant influence from respondent traits (age, gender, education, farming experience) on perceptions. IFAS-EFAS scores showed a strength-weakness differential of 1.008 and opportunity-threat differential of 1.060, placing strategies in Quadrant I (Aggressive/SO). Recommendations emphasize leveraging strengths for opportunities: bolstering technical competencies, optimizing IT use, developing flagship programs, and strengthening ties with local governments and stakeholders.