Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam JURNAL MERCATORIA Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Public Health Journal
Nurhayati Nurhayati
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Veterinary

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial dalam Konteks Hukum dan Perubahan Sosial (Studi Kasus pada Masyarakat Kota Medan) Sahnaz Kartika; Nurhayati Nurhayati
JURNAL MERCATORIA Vol. 16 No. 1 (2023): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v16i1.7668

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji tentang ujaran kebencian (hate speech) di media sosial dalam konteks hukum dan perubahan sosial (studi kasus pada masyarakat kota medan). Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Tehnik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumentasi dari berbagai peraturan dan dengan pendekatan undang-undang. Tehnik penentuan informan dengan menggunakan purposive sampling. Sedangkan analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, verifikasi data dan mengambil kesimpulan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa bentuk-bentuk perbuatan hukum mutakhir yang sebelumnya tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan, secara tidak langsung telah dibawa oleh perkembangan alat-alat sosial, salah satunya adalah ujaran kebencian di media sosial.  Kebebasan berpikir terpenting di dunia maya direnggut oleh dendam. Kemajuan informasi dan inovasi telah mengubah peradaban manusia secara keseluruhan. Kemajuan teknologi dan komunikasi kini terbuka untuk semua orang, yang menyebabkan keinginan untuk perubahan sosial di masyarakat. Di satu sisi, alat sosial bersifat eksklusif, tetapi di sisi lain alat sosial adalah alat publik karena orang lain dapat melihatnya. Pengungkapan data yang dimaksudkan untuk menimbulkan rasa kekesalan atau konflik antara individu dan/atau kelompok warga negara tertentu berdasarkan ras, agama, suku, dan antargolongan (SARA) merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum terbaru berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Konsekuensinya, jika seseorang mengirimkan data elektronik atau sertifikat elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau ancaman yang ditujukan kepada individu, maka ia dapat dipidana.
The Islamic Education Perspective on Proactive Legal Protection and Hifz a-Mal: Highlighting the Rights of Domestic Workers in Medan Suria Ningsih; Nurhayati Nurhayati; Dhiauddin Tanjung
Edukasi Islami : Jurnal Pendidikan Islam Vol 11, No 02 (2022): Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/ei.v11i02.4078

Abstract

At the very minimum, every worker's rights include a decent salary, reasonable working hours, and access to social security. All workers, including domestic workers, are included in the worker in consideration (PRT). In general, metropolitan regions, including Medan, are areas that within the "family circle" use the services of domestic workers. As a result, the findings of this study will shed light on the protection of domestic workers' rights in the city of Medan. Islamic education can provide a framework for understanding the human rights of domestic workers and their need for protection. It can also serve to raise awareness of the challenges domestic workers face and how to best protect their rights. Islamic law stresses the importance of justice and fairness, and this can be used to inform the way in which domestic workers are treated. This article analyzes the problem using the Legal Protection and Hifz al-Mal evaluations. This is empirical legal research (sociological); data was collected in the field through interviews and observations. The findings of the study demonstrate that the protection of domestic workers' rights in Medan City is not being implemented, and this problem is caused by a variety of factors, the most significant of which is domestic workers' "ignorance" of their rights at work. As a result, from the standpoint of hifz al-mal, the working relationship between domestic workers and their employers is not in conformity with maqashid al-shariah, because domestic workers do not receive al-daruriah-level salaries. As a result, proactive legal protection is required so that domestic employees can exercise their rights. Proactive legal protection entails involving domestic workers in self-determination; at the very least, domestic workers must be consulted (deliberated) in developing a legal framework that will protect them, so that domestic workers are automatically informed of their legal rights while working.
The Islamic Education Perspective on Proactive Legal Protection and Hifz a-Mal: Highlighting the Rights of Domestic Workers in Medan Suria Ningsih; Nurhayati Nurhayati; Dhiauddin Tanjung
Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam Vol. 11 No. 02 (2022): Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/ei.v11i02.4078

Abstract

At the very minimum, every worker's rights include a decent salary, reasonable working hours, and access to social security. All workers, including domestic workers, are included in the worker in consideration (PRT). In general, metropolitan regions, including Medan, are areas that within the "family circle" use the services of domestic workers. As a result, the findings of this study will shed light on the protection of domestic workers' rights in the city of Medan. Islamic education can provide a framework for understanding the human rights of domestic workers and their need for protection. It can also serve to raise awareness of the challenges domestic workers face and how to best protect their rights. Islamic law stresses the importance of justice and fairness, and this can be used to inform the way in which domestic workers are treated. This article analyzes the problem using the Legal Protection and Hifz al-Mal evaluations. This is empirical legal research (sociological); data was collected in the field through interviews and observations. The findings of the study demonstrate that the protection of domestic workers' rights in Medan City is not being implemented, and this problem is caused by a variety of factors, the most significant of which is domestic workers' "ignorance" of their rights at work. As a result, from the standpoint of hifz al-mal, the working relationship between domestic workers and their employers is not in conformity with maqashid al-shariah, because domestic workers do not receive al-daruriah-level salaries. As a result, proactive legal protection is required so that domestic employees can exercise their rights. Proactive legal protection entails involving domestic workers in self-determination; at the very least, domestic workers must be consulted (deliberated) in developing a legal framework that will protect them, so that domestic workers are automatically informed of their legal rights while working.
STRATEGI FUNDRAISING DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN DANA ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN DELI SERDANG Irsan Al-Fadhil Nasution; Nurhayati Nurhayati
Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Vol. 1 No. 4 (2023): Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi
Publisher : Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/neraca.v1i4.323

Abstract

Pendanaan merupakan aspek yang sangat vital untuk mendukung pengelolaan zakat dalam melaksanakan program dan segala oprasional lembaga ini. Berdasarkan informasi dari BAZNAS Kabupaten Deli Serdang, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019, jumlah keseluruhan dana zakat yang terkumpul adalah sebesar Rp. 1.200.000.000, sedangkan pada .tahun 2020 meningkat menjadi Rp.1.800.000.000.Pada tahun 2021 sebesar Rp.2.100.000.000. Pada tahun 2022 sebesar Rp.2.400.000.000. Pada tahun 2023 sebesar RP.4.700.000.000. Bahwasannya dari data diatas menjelaskan pada tahun 2019 ke tahun 2020 adanya peningkatan sebesar 50% senilai Rp.600.000.000, Pada tahun 2020 dibandingkan 2021 terjadi peningkatan sebesar 14,29% senilai 300.000.000, pada tahun 2021 dibandingkan 2022 terjadi peningkatan sebesar 12,5% sebesar Rp.300.000.000, Sedangkan tahun 2022 memiliki perbandingan pada tahun 2023 yaitu terjadi peningkatan yang signinikan sebesar 48,9% senilai Rp.2.300.000.000. Jumlah sumber dana.zakat yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan para pengusaha mengalami peningkatan. Harapannya, peningkatan ini dapat dicapai melalui penguatan praktik zakat dan infak di kalangan ASN, kepala desa, lurah, serta perangkat mereka. Sumber dana juga diharapkan dapat bertambah dari kontribusi aktif dunia usaha.Jumlah penghimpunan zakat yang signifikan di Baznas Kabupaten Deli Serdang mencerminkan adopsi strategi yang efektif dalam mendapatkan dana zakat. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif,teknik pengumpulan data melalui wawancara,observasi,dan dokumentasi. Peneliti menemukan temuan bahwa BAZNAS Kabupaten Deli Serdang telah berhasil dalam implementasi strategi ini. Strategi yang digunakan Deli Serdang menggunakan (direct fundraising) yaitu strategi langsung dan (indirect) yaitu tidak langsung. Adapaun srategi fundraising langsung yang di lakukan oleh baznas kab. Deli serdang yaitu: dengan cara petugas turun ke lapangan mengajak masyarakat untuk berzakat. Adapun strategi fundraising yang tidak langsung yang dilakukan Baznas Kab. Deli Serdang yaitu dengan cara: mempromosikannya melalui medsos contohnya seperti: koran, buletin dan instagram dan juga bisa melalui tranfer melalui rekening Baznas Kab. Deli serdang adapaun Bank Mega syariah dan Bank sumut.
Memahami Kesehatan Reproduksi Remaja Dan Permasalahannya Di Mts Nurul Huda Nurhayati Nurhayati; Sumaya Ananda Siagian; Wahyu Kurniawan Batubara; Noor Asninaeka Azzahra S Meliala; Syalwa Madani; Fatimah Zahro
Public Health Journal Vol. 2 No. 3 (2025): July–September, Public Health Education and Health Literacy
Publisher : Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/xbyt0d62

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tugas, hak dan tanggung jawab rumah sakit terhadap pasien institusi sebagai konsumen pelayanan kesehatan dan mengetahui bagaimana hak pasien institusi sebagai konsumen pelayanan kesehatan dilindungi secara hukum. Kesimpulan yang diperoleh dengan metode penelitian hukum normatif adalah: 1. Hak rumah sakit adalah segala sesuatu yang demi kepentingan rumah sakit dan dilindungi undang-undang, sedangkan tugas rumah sakit adalah memberikan pelayanan yang aman, bermutu, tidak ada. -Pelayanan kesehatan yang diskriminatif dan efisien. kepentingan pasien diutamakan sesuai standar pelayanan rumah sakit, sedangkan tugas rumah sakit adalah memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan hak orang lain. 2. Setiap orang berhak menerima atau menerima sebagian atau seluruh bantuan yang diberikan kepadanya setelah mengetahui dan memahami sepenuhnya pengaturan tersebut. Hak lain pasien atau masyarakat adalah menuntut ganti rugi dari orang, tenaga kesehatan, dan/atau penyedia layanan kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian pelayanan kesehatan yang diterimanya. Tuntutan ganti rugi merupakan jaminan perlindungan hukum bagi pasien yang merasa dirugikan karena belum terpenuhinya hakhaknya sebagai pasien rumah sakit.  The purpose of the research is to find out the duties, rights and responsibilities of hospitals towards institutional patients as consumers of health services and to find out how the rights of institutional patients as consumers of health services are legally protected. The conclusions obtained with normative legal research methods are: 1. The rights of the hospital are everything that is in the interest of the hospital and is protected by law, while the hospital's duty is to provide safe, quality services, no. -Discriminatory health services. -The patient's interests are prioritized according to hospital service standards, while the hospital's duty is to fulfill its obligations in carrying out the rights of others. 2. Everyone has the right to receive or accept part or all of the assistance provided to him after fully knowing and understanding the arrangement. Another right of patients or the public is to claim compensation from persons, health workers, and/or health service providers who cause losses due to errors or omissions in the health services they receive. Claiming compensation is a guarantee of legal protection for patients who feel harmed because their rights as hospital patients have not been fulfilled.   
Co-Authors Dhiauddin Tanjung Fatimah Zahro Irsan Al-Fadhil Nasution Noor Asninaeka Azzahra S Meliala Sahnaz Kartika Sumaya Ananda Siagian Suria Ningsih Syalwa Madani Wahyu Kurniawan Batubara