Andrie Irawan
Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR AKIBAT PERKAWINAN SIRI Feronica Maria; Andrie Irawan; Erna Wati
Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 8: Juni 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan siri dianggap secara perkawinan yang tidak sah menurut negara, karena perkawinan tersebut tidak dicatat di Kantor Urusan Agama. Tidak sahnya nikah siri atau perkawinan di bawah tangan menurut hukum negara juga memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak yang tidak sah. Sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya bahwa si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya. Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang lahir akibat perkawinan sirri. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normative digunakan untuk melihat akibat dan kedudukan hukum anak hasil perkawinan siri. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data Sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan sirri dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatan tersebut langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung, berupa cara melindungi anak dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, serta dengan cara menyediakan pengembangan diri bagi anak. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak secara tidak langsung adalah kegiatan yang tidak langsung ditujukan kepada anak, melainkan orang lain yang terlibat atau melakukan kegiatan dalam usaha perlindungan terhadap anak.
AKIBAT HUKUM PENETAPAN PERMOHONAN PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DIKELUARKAN OLEH PENGADILAN NEGERI SURAKARTA DALAM PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA NOMOR 111/Pdt.P/2011/PN.Ska Kezia Liring Pasek Trila; Andrie Irawan; Erna Wati
Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 10: Agustus 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jpdsh.v2i10.6446

Abstract

Dewasa ini terjadi beberapa kasus perkawinan beda agama/ kepercayaan yang dilaksanakan hanya dengan mengajukan permohonan perkawinan di Pengadilan Negeri setempat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum penetapan permohonan perkawinan beda agama yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surakarta dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 111/Pdt.P/2011/PN.Ska. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian Hukum Normatif, dalam penelitian ini, jenis penelitian hukum normative digunakan untuk melihat pertimbangan hakim dalam penetapan perkawinan beda agama serta kekuatan hukum penetapan permohonan perkawinan beda agama yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surakarta. Pendekatan masalah berupa pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data Sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: akibat hukum terhadap penetapan yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Surakarta dalam Penetapan Nomor: 111/Pdt.P/2011/PN.Ska maka tidak ada persoalan karena secara hukum boleh melakukan perkawinan beda agama. Termasuk nanti dalam hubungan antara suami istri dan anak-anak mereka sudah di atur dalam Undang-Undang dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap