Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEX PRIVATUM
Carlo Gerungan
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
SANKSI PIDANA BAGI PENGEDAR NARKOTIKA GOLONGAN I MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Muhammad Harimusti; Marnan A. T.Mokorimban; Carlo Gerungan
LEX PRIVATUM Vol. 11 No. 5 (2023): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang telah menjadi masalah serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk memberlakukan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika, termasuk pengedar narkotika golongan I. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami sanksi hukum bagi pengedar narkotika golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dinamika perkembangan terkait penegakan hukum terhadap pengedar narkotika golongan I. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undanag-undang dan konseptual. Bahwa dalam Undang-Undang Narkotika tersebut menyatakan pengedar narkotika golongan I, akan dikenai sanksi pidana yang tegas berupa hukuman penjara seumur hidup atau pidana mati, serta denda yang sangat besar. Sanksi pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera, melindungi masyarakat dari bahaya narkotika, dan mendorong upaya rehabilitasi bagi para pelaku kejahatan narkotika. Kata Kunci : Tindak Pidana, Sanksi Pidana, Narkotika, UU Narkotika.
OPTIMALISASI WEWENANG PENGAWASAN HAKIM OLEH MAHKAMAH AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL MELALUI PENERAPAN SISTEM SATU ATAP Valery Divia Lubis; Donald Rumokoy; Carlo Gerungan
LEX PRIVATUM Vol. 13 No. 4 (2024): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan utama untukmemahami bagaimana hubungan antaraMahkamah Agung dan Komisi Yudisialpada saat ini. Kedua lembaga ini memilikikewenangan untuk mengawasi hakimselaku penegak hukum dan pemberikeadilan, namun sejarah panjangmembawa kedua lembaga pada titikbersitegang. Undang-Undang Nomor 14Tahun 1970 sekarang menjadi UndangUndang Nomor 48 tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman mengamanatkanbahwasannya Mahkamah Agung memilikibeberapa tugas pokok dan fungsi, salahsatunya yaitu melaksanakan fungsipengawasan tertinggi terhadap jalannyaperadilan termasuk di dalamnya padatingkah laku para hakim. Menyusulahpembentukan Komisi Yudisial yang jugadiamanatkan untuk mengawasi sertamelindungi hakim sesuai Kode EtikPedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Halini dianggap sebagai dualisme pengawasanlembaga. Butuh terobosan baru yang dapatditerapkan sebagai pendorong kedualembaga untuk bekerjasama agar tidakmenimbulkan masalah berkelanjutan danmengoptimalkan kembali pengawasan.Kata Kunci : Pengawasan, Dualisme,Optimalisasi
Co-Authors Donald Rumokoy Marnan A. T.Mokorimban Muhammad Harimusti Valery Divia Lubis