Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Keamanan Nasional Jurnal Farmasi Galenika
Bahaudin Bahaudin, Bahaudin
Unknown Affiliation
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Analisis Perbandingan Swamedikasi Pada Masyarakat Di Desa Kadumaneuh Dan Desa Cikeusik Yusransyah, Yusransyah; Insani, Nurul; Masfuah, Imas; Bahaudin, Bahaudin
JURNAL FARMASI GALENIKA Vol 10 No 1 (2023): Jurnal Farmasi Galenika Vol 10 No 1
Publisher : Universitas Bhakti Kencana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70410/jfg.v10i1.285

Abstract

Tingginya presentase swamedikasi menjadi salah satu penyebab munculnya kesalahan pengobatan. Pengetahuan yang cukup diharapkan menimbulkan sikap yang positif dan memaksimalkan kewaspadaan agar tidak terjadi gangguan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan tingkat pengetahuan dan sikap antara Desa Kadumaneuh dan Desa Cikeusik, serta menganalisis hubungan tingkat pengetahuan terkait swamedikasi dengan faktor sosiodemografi dan sikap. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif pendekatan cross sectional dengan jumlah sampel 100 orang responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, sedangkan pengambilan data dilakukan dengan kuesioner. Data dianalisis dengan menggunakan analisis univariat, Chi Square, Mann Whitney dan Rank Spearman. Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat pengetahuan antara Desa Kadumaneuh dan Desa Cikeusik dan mayoritas responden di kedua desa tersebut mempunyai kriteria sikap negatif terhadap swamedikasi. Hasil penelitian terkait hubungan faktor sosiodemografi dengan tingkat pengetahuan, yang mempunyai hubungan signifikan yaitu pendidikan terakhir (P<0,05), sedangkan faktor sosiodemografi yang lain (jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendapatan dan status perkawinan) tidak mempunyai hubungan yang signifikan (P>0,05). Hasil hubungan antara sikap dengan tingkat pengetahuan yaitu tidak mempunyai hubungan yang signifikan (P>0,05).
Mistik dan Politik: Praktek Perdukunan Dalam Politik Indonesia Bahaudin, Bahaudin
Jurnal Keamanan Nasional Vol. 1 No. 3 (2015): JURNAL KEAMANAN NASIONAL VOL 1 NO 3 TAHUN 2015
Publisher : Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dunia politik modern tidak selamanya bertumpu pada kekuatan akal, kalkulasi matang atau hitungan nyata sesuai hasil survey. Namun di luar dari prinsip-prinsip dan kaidah logis masih terselip kekuatan lain yang berperan, yaitu kekuatan Mistik atau spiritual. Dengan menggunakan pendekatan Cultural Studies, penulis melakukan penelitian hubungan elite politik dengan dunia mistik sejak jaman kerajaan-kerajaan di Nusantara hingga periode berdirinya Republik Indonesia. Para Raja di masa kerajaan atau Presiden di Indonesia; Soekarno, Soeharto, Abdurrahman Wahid, Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono memiliki guru spiritual sebagai penasihat atau penopang dalam kekuasaan politik mereka. Penulis berkesimpulan bahwa panggung politik dalam sejarah Indonesia bahkan sejarah Kerajaan di bumi nusantara tidak saja bertumpu pada kekuatan logis tetapi juga penggunaan ilmu supranatural dalam meraih dan mempertahankan kekuasaan.
Menghidupkan Kembali GBHN: Komparasi GBHN dan RPJPN sebagai Kebijakan Politik Hukum Nasional dalam Bidang Pembangunan Bahaudin, Bahaudin
Jurnal Keamanan Nasional Vol. 3 No. 1 (2017): JURNAL KEAMANAN NASIONAL VOL 3 NO 1 TAHUN 2017
Publisher : Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Political law of development policies in the Reformation era no longer recognized the term National Directives Outline (Garis-Garis Besar Haluan Negara or GBHN). Reformation planners consider the terminology as taboo because of its close association with the New Order (Orde Baru) regime. The Reformation era acknowledges the term Long Term Development Plan (Rencana Pembangunan Jangka Panjang or RPJP) as the political law of national development policies. In practice, RPJPN is the vision and mission of the elected President and has a limitation of 10 years, exceeding the President’s term of office. Unlike GBHN which is constitutional and bound to be executed regardless of who is leading, RPJP is political and compromising in nature and, therefore fraught with inconsistencies. This article discusses GBHN and the proposed revival of it as the national development directive.
Co-Authors Masfuah, Imas Nur Insani Yusransyah, Yusransyah