Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial
Fuad Luthfi
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Tinjauan Fatwa Dsn Mui No. 68 Tahun 2008 Terhadap Eksekusi Jaminan Benda Bergerak (Kendaraan Bermotor Roda Dua) Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di Bmt Darussalam Kecamatan Seruyan Hilir Fuad Luthfi; khotimatul Husna
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 1 No 1 (2023): Januari 2023
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya eksekusi jaminan yang diterapkan oleh BMT Darussalam atas pembiayaan akad murabahah kendaraan bermotor (roda dua) yang merupakan lembaga keuangan syariah yang satu-satunya bergerak berdasarkan prinsip syariah di Kecamatan Seruyan Hilir sehingga mekanisme dan ketentuan yang dilakukan oleh BMT Darussalam atas dasar kemaslahatan bersama sesuai atau tidak dengan syariat Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer. Pendekatan penelitian ini yuridis-sosiologis adalah mengidentifikasi hukum sebagai institusi sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat terhadap AO (Account Officer) Pembiayaan dan Kolektor Pembiayaan dari pihak BMT Darussalam serta nasabah BMT Darussalam yang barang jaminan berupa kendaraan bermotor roda dua telah dieksekusi oleh pihak BMT Darussalam. Hasil penelitian yang dilakukan pada BMT Darussalam, eksekusi jaminan terhadap jaminan benda bergerak (kendaraan bermotor roda dua) pembiayaan bermasalah pada akad murabahah yang dilakukan pihak BMT Darussalam sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 68 Tahun 2008 tentang Rahn Tasjily. BMT Darussalam akan melakukan eksekusi jaminan apabila telah diberikan keringanan kepada nasabah serta telah terjadi musyawarah antara pihak BMT Darussalam dan nasabah sesuai kesepakatan, maka pihak BMT Darussalam memiliki hak untuk melakukan eksekusi jaminan sesuai kesepakatan pada awal pembiayaan.
PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA TERKAIT PEMBERIAN NAFKAH IDDAH DAN NAFKAH MUT’AH PADA PERKARA CERAI GUGAT DALAM PERSPEKTIF GENDER Khadijah; Fuad Luthfi
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 2 No 1 (2024): Januari 2024
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v2i1.692

Abstract

Penelitian ini melibatkan PA Kotabaru, PA Banjarmasin, dan PA Banjarbaru yang dilatarbelakangi adanya penolakan dari Hakim Pengadilan Agama Kotabaru terkait pemberian nafkah pasca perceraian perkara cerai gugat dalam perspektif gender. Walaupun menolak instansi tetap mempertimbangkan pemberian selagi memenuhi syarat, hanya tidak diedukasikan secara terbuka ke masyarakat setempat, dan ini berbanding terbalik dengan dua pengadilan lainnya yang bisa dikatakan welcome terhadap kasus seperti ini. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris di mana peneliti datang ke lapangan secara langsung. Untuk pengumpulan data penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara. Setelah itu data dikumpulkan kemudian penulis mengolah data tersebut dengan teknik editing, matriks dan deskripsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga instansi ini memilik hal yang serupa, yakni tanpa memandang gender mereka tidak serta merta menolak akan pemberian ini, namun harus dilihat dulu apakah istri tersebut memang berhak untuk mendapatkan haknya atau tidak, dan dari 3 instansi ini yang membedakan hanya difasilitas dan edukasinya saja, dengan mengacu kepada dasar hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.3 Tahun 2018 dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Sekaligus menimbang dari segi maqasid al-syariah yang mementingkan kemaslahatan umat manusia, sebab mementingkan kemaslahatan umat juga termasuk kepentingan gender.
Co-Authors Khadijah khotimatul Husna