Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA GORONTALO Dwi Nur Handayani; Alfiah Agussalim
KOMUNITAS Vol. 14 No. 1 (2023): Islamic Community Development through Practice and Public Policy
Publisher : Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/komunitas.v14i1.6145

Abstract

Sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang sering dihadapi oleh masyarakat. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk maka bertambah pula pola konsumsi masyarakat sehingga menyebabkan produksi sampah kian meningkat. Sistem manajemen sampah yang pada umumnya menerapkan sistem kumpul-angkut-buang harus diubah dengan berorientasi pada pemilahan sampah sejak dari sumbernya (misalnya rumah tangga) dan akan lebih efektif untuk menekan jumlah sampah yang akan dimuat ke TPS dan TPA. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Gorontalo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih tergolong sedang di mana sebagian masyarakat sudah ikut berpartisipasi namun dalam pelaksanaannya masih didominasi oleh pihak pemerintah. Sehingga peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah belum secara menyeluruh. Sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah dibangunnya bank sampah induk di Kelurahan Pulubala dan TPS 3R.
Melampaui Lembaga Formal: Menjelaskan Kinerja Bumdes melalui Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, dan Kepatuhan Regulasi Rolis Lasido; Muchtar Ahmad; Alfiah Agussalim; Yakob Noho Nani; Muchlis Akuba
Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik Vol. 3 No. 2 (2026): Juni: Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/presidensial.v3i2.1762

Abstract

Village-Owned Enterprises (BUMDes) have become an important instrument in promoting rural economic development in Indonesia by strengthening local economic potential and improving community welfare. Although BUMDes operate under relatively similar regulatory frameworks and institutional arrangements, their organizational performance varies considerably across regions. Previous studies have primarily emphasized managerial, financial, and entrepreneurial factors, while limited attention has been given to governance mechanisms that connect formal institutions with organizational performance. This study aims to analyze how accountability, transparency, community participation, and regulatory compliance influence the performance of BUMDes in Molosipat Village, South Bolaang Mongondow Regency. A qualitative case study approach was employed, with data collected through in-depth interviews, direct observations, and document analysis involving village government officials, BUMDes managers, and community representatives. The findings reveal that governance functions as a mechanism linking formal institutional arrangements to organizational performance. Accountability strengthens organizational discipline and responsibility, transparency increases public trust, community participation encourages collective support and stakeholder involvement, while regulatory compliance promotes institutional stability and operational consistency. These governance mechanisms collectively enhance the effectiveness and sustainability of BUMDes management. The study concludes that organizational performance is determined not merely by the existence of formal institutions but by the quality of governance practices implemented within them. This research contributes to governance theory by demonstrating how governance mechanisms mediate the relationship between institutional structures and organizational outcomes in community-based public organizations.