Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan)
Siti Munawaroh
Universitas Bhayangkara Surabaya
Arts Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PENERAPAN PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN DI WILAYAH KOTA SURABAYA 2 Abdul Qodir Jaelani; Siti Munawaroh
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 12 Issue 1. (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/judiciary.v12i1.149

Abstract

Pendaftaran tanah merupakan salah satu upaya untuk menjamin kepastian hukum dalamkepemilikan tanah. Salah satu lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan pendaftarantanah adalah Kantor Pertanahan di wilayah Kota Surabaya 2. Penelitian ini bertujuan untukmengkaji penerapan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan di wilayah Kota Surabaya 2,dengan fokus pada proses pendaftaran, permasalahan yang dihadapi, serta upaya yangdilakukan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan. Metode yang digunakandalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan mengumpulkan data melaluiwawancara dan observasi terhadap petugas di Kantor Pertanahan. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan di wilayah Kota Surabaya 2masih mengalami beberapa permasalahan, antara lain lambatnya proses pendaftaran, biayayang relatif mahal, dan minimnya sosialisasi terkait pendaftaran tanah. Upaya yang telahdilakukan oleh Kantor Pertanahan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayananmeliputi penggunaan sistem informasi geografis (SIG) dalam pengolahan data tanah, pelatihanbagi petugas, serta penguatan kerja sama dengan instansi terkait. Diharapkan hasil penelitianini dapat memberikan masukan bagi Kantor Pertanahan dalam meningkatkan kualitaspelayanan dalam pendaftaran tanah di wilayah Kota Surabaya 2.
Analisis Yuridis Tradisi Pemberian Mahar Pernikahan Di Indonesia Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.09/2021 Siti Munawaroh; Wahyu Tris Haryadi; Dilla Ayu Permata Sari
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 3 (2026): Agustus 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i3.2026.1963-1970

Abstract

Tradisi pemberian mahar dalam pernikahan memiliki akar budaya dan keagamaan yang mendalam di Indonesia. Mahar tidak hanya menjadi simbol penghormatan kepada mempelai wanita, tetapi juga merupakan salah satu syarat sah pernikahan dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis tradisi pemberian mahar berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia, khususnya dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.09/2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar tidak hanya memiliki nilai simbolis, tetapi juga dapat memiliki implikasi hukum dalam pengaturan harta bersama, perpajakan, dan kewajiban administrasi negara. Dengan demikian, regulasi ini memberikan kerangka hukum yang lebih jelas terkait aspek keuangan dalam tradisi pemberian mahar, meskipun masih terdapat tantangan dalam penerapannya di masyarakat. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa tradisi pemberian mahar dapat berjalan selaras dengan aturan hukum yang berlaku. Selain itu, peningkatan edukasi hukum mengenai pentingnya memahami aspek yuridis dari mahar juga sangat diperlukan. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat tidak hanya akan menjalankan tradisi ini sebagai kewajiban budaya atau agama, tetapi juga dengan kesadaran akan dampaknya terhadap harta perkawinan dan kewajiban administratif. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya pemeriksaan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk mencerminkan kebutuhan masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum yang lebih menyeluruh.
Co-Authors Abdul Qodir Jaelani Dilla Ayu Permata Sari Wahyu Tris Haryadi